Kamis, 8 Okt 2026
light_mode
Trending
Beranda » Pemilu » MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, Mengapa Gugatan Tetap Tak Diterima?

MK Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran, Mengapa Gugatan Tetap Tak Diterima?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • schedule 2 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apakah MK menyatakan ijazah Gibran palsu?

Tidak, ini bagian yang perlu diperhatikan pembaca ketika menemukan berbagai judul atau unggahan di media sosial.

Putusan MK tidak menyatakan bahwa Gibran menggunakan ijazah palsu, MK juga tidak menjatuhkan putusan yang menyatakan Gibran tidak memiliki pendidikan setingkat SMA.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat dalam perkara tersebut.

Karena itu, judul yang mengatakan “MK menyatakan Gibran tidak punya ijazah” akan terlalu jauh jika dibandingkan dengan isi putusannya.

Begitu pula kalimat “MK membuktikan ijazah Gibran bermasalah” tidak tepat jika dimaksudkan sebagai kesimpulan hukum dari amar putusan.

Apa arti putusan ini?

Perkara ini memberi gambaran bahwa persoalan syarat calon dalam pemilu tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya sebuah dokumen.

Ada tahapan pencalonan, lembaga yang memeriksa persyaratan, mekanisme keberatan, batas waktu pengajuan, serta aturan mengenai siapa yang berhak membawa perkara ke lembaga peradilan.

Semua bagian tersebut saling berkaitan, ketika sebuah persoalan baru diajukan setelah pemilu selesai dan pejabat terpilih sudah dilantik, persoalan hukumnya menjadi berbeda dibandingkan jika keberatan diajukan ketika proses pencalonan masih berlangsung.

Putusan ini juga menunjukkan pentingnya membedakan antara temuan dalam persidangan dan amar putusan.

Dalam perkara Gibran, MK memang menyampaikan bahwa bukti meyakinkan mengenai dokumen ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tidak ditemukan. Namun, pada bagian akhir, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Tags
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jarang Disorot, Ini Deretan Manfaat Belimbing Wuluh untuk Kesehatan yang Perlu Diketahui

    Jarang Disorot, Ini Deretan Manfaat Belimbing Wuluh untuk Kesehatan yang Perlu Diketahui

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Siribee.com » Belimbing wuluh selama ini lebih dikenal sebagai pelengkap dapur dibanding sebagai sumber nutrisi. Rasanya yang asam tajam membuat buah ini identik dengan campuran sayur, sambal, hingga olahan ikan. Namun di balik perannya sebagai penyedap alami, belimbing wuluh menyimpan potensi kesehatan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Buah dengan nama ilmiah Averrhoa bilimbi ini tumbuh subur […]

  • Haji Aceh dan Ketakutan Kolonial terhadap Kekuatan Umat

    Haji Aceh dan Ketakutan Kolonial terhadap Kekuatan Umat

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Yusuf
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Karena itu, sejarah haji Aceh tidak seharusnya hanya dipahami sebagai catatan masa lalu. Ia merupakan cermin yang menunjukkan bagaimana agama, ilmu pengetahuan, dan kesadaran sosial dapat bertemu dalam satu ruang yang sama. Dari pertemuan itulah lahir kekuatan masyarakat yang mampu bertahan menghadapi tekanan zaman. Barangkali inilah alasan mengapa kolonialisme begitu memberi perhatian terhadap jamaah haji. […]

  • Noken Papua dalam Dinamika Demokrasi Elektoral

    Noken Papua dalam Dinamika Demokrasi Elektoral

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Siribee.com » Demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan dengan cara yang sama di setiap daerah. Di Papua misalnya, proses pemilihan umum memiliki kekhasan yang tidak ditemukan di banyak wilayah lain, salah satu yang paling dikenal adalah sistem noken. Di sejumlah wilayah Papua, pemilihan umum mengenal praktik yang disebut noken, bagi banyak orang, noken mungkin lebih […]

  • Jaga Integritas Pemilu, Zainal Abidin Dorong Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

    Jaga Integritas Pemilu, Zainal Abidin Dorong Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Siribee.com » Banda Aceh – Wacana kembali ke sistem pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup mencuat dalam bedah buku seri kedua Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Kamis (10/9/2026). Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., […]

  • Rudini, Jenderal yang Menjadi Ketua KPU Pertama di Era Reformasi

    Rudini, Jenderal yang Menjadi Ketua KPU Pertama di Era Reformasi

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Dari LPU ke KPU: Perubahan Cara Pandang Perubahan dari LPU menuju KPU juga memiliki makna yang lebih besar daripada pergantian nama lembaga. LPU merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat dekat dengan pemerintah. Sementara itu, kelahiran KPU merupakan bagian dari tuntutan Reformasi untuk membangun penyelenggaraan pemilu yang lebih kredibel dan memperoleh kepercayaan publik. Karena […]

  • Mengapa 15 September Diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional?

    Mengapa 15 September Diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional?

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Siribee.com » Setiap 15 September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy. Bagi sebagian orang, tanggal ini mungkin terdengar seperti peringatan internasional lainnya. Namun, di baliknya ada pesan yang cukup penting, demokrasi tidak cukup hanya dibicarakan ketika pemilu berlangsung. Hari Demokrasi Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor A/RES/62/7 […]

expand_less