Senin, 23 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Berita » MK Tak Temukan Bukti Ijazah SLTA Gibran, Ini Putusannya

MK Tak Temukan Bukti Ijazah SLTA Gibran, Ini Putusannya

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
  • schedule 3 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

JAKARTA, Siribee.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat.

Hal itu disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026).

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan dirinya telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SLTA atau sederajat.

Temuan itu berkaitan dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dalam persidangan, dokumen yang ditemukan antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

MK menilai dokumen tersebut bukan bukti kelulusan. Certificate of attendance, misalnya, pada dasarnya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan keterangan bahwa seseorang telah menyelesaikan atau menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir setelah ia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Menurut MK, persoalan mengenai keabsahan dan terpenuhinya syarat calon presiden dan wakil presiden secara substansial merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan pencalonan.

Permohonan Tidak Dapat Diterima

Ada persoalan lain yang menjadi dasar putusan MK, yakni kedudukan hukum para pemohon.

Dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, MK menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, perkara ini diajukan oleh organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta sejumlah warga negara.

Dengan pertimbangan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Ketua MK Suhartoyo kemudian membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Dengan demikian, putusan MK tidak menyatakan Gibran didiskualifikasi atau kehilangan jabatan sebagai Wakil Presiden. MK hanya menyatakan bahwa dalam perkara yang diperiksa tersebut tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SLTA.

Putusan ini sekaligus menunjukkan perbedaan antara temuan mengenai dokumen pendidikan dan kewenangan untuk menentukan akibat hukumnya. MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan yang dimaksud, tetapi perkara yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum mereka.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bagaimana DPT Disusun?

    Bagaimana DPT Disusun?

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 111
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com » DPT Pemilu 2029 tidak disusun secara tiba-tiba menjelang hari pemungutan suara. Di balik daftar pemilih yang nantinya digunakan di tempat pemungutan suara, ada proses panjang untuk memperbarui, memeriksa dan memelihara data pemilih. Bagi masyarakat, istilah Daftar Pemilih Tetap […]

  • Pilkada Bukan Sekadar Mencoblos, Ini Peran Masyarakat Setelah Pemilihan

    Pilkada Bukan Sekadar Mencoblos, Ini Peran Masyarakat Setelah Pemilihan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 52
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Pilkada tidak hanya meninggalkan hasil pemilihan, tetapi juga menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Setelah persaingan berakhir dan kepala daerah terpilih mulai menjalankan pemerintahan, perhatian publik perlahan beralih ke urusan lain. Padahal, berakhirnya pemungutan suara bukan berarti tanggung […]

  • Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Belum Diumumkan, Tenggat Pembentukan Terlewati

    Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Belum Diumumkan, Tenggat Pembentukan Terlewati

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 303
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Pemerintah didesak segera mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2027–2032. Hingga 19 Oktober 2026, tim seleksi tersebut belum diumumkan, meskipun tenggat pembentukannya telah terlewati pada 12 Oktober […]

  • COKTAS di Ujong Kubu: Jangan Hapus Nama Kami

    COKTAS di Ujong Kubu: Jangan Hapus Nama Kami

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Lebah Senja
    • visibility 58
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Lebah Senja Hujan turun sejak sore. Langit gelap membuat suasana kantor KIP kota terasa lebih lengang dari biasanya. Satu per satu pegawai berpamitan pulang setelah menyelesaikan pekerjaan. Tinggal Atika yang masih menatap layar komputer. Malam itu adalah batas […]

  • Kalau Banyak Orang Tidak Memilih, Siapa yang Menentukan?

    Kalau Banyak Orang Tidak Memilih, Siapa yang Menentukan?

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 40
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com » Bayangkan sebuah kelas berisi 100 orang. Guru meminta mereka menentukan ketua kelas. Namun, hanya 40 orang yang ikut memilih. Dari 40 orang itu, seseorang memperoleh 21 suara dan akhirnya menjadi ketua. Secara aturan, prosesnya sah. Tetapi ada pertanyaan […]

  • Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Dari Perjuangan hingga Reformasi

    Sejarah dan Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Dari Perjuangan hingga Reformasi

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Partai politik di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang tidak selalu berjalan searah dengan perkembangan demokrasi. Organisasi yang dahulu menjadi alat perjuangan melawan kolonialisme, dalam perjalanan sejarahnya berubah menjadi bagian penting dari perebutan dan pengelolaan kekuasaan. Namun, setelah puluhan […]

expand_less