
Pendidikan Politik, Kewajiban Partai yang Sering Terlupakan
- account_circle Redaksi
- calendar_month 6 jam yang lalu
- schedule 5 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Siribee.com – Ada satu kebiasaan yang mudah ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Menjelang pemilu, partai politik begitu rajin mendatangi masyarakat. Pertemuan digelar, baliho dipasang, janji disampaikan, dan berbagai program diperkenalkan. Namun, setelah pemilu selesai, aktivitas yang sama sering kali tidak lagi terlihat.
Masyarakat yang sebelumnya menjadi sasaran kampanye perlahan kembali jauh dari perhatian. Padahal, hubungan antara partai politik dan masyarakat seharusnya tidak berakhir ketika perhitungan suara selesai.
Kondisi ini menunjukkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar komunikasi politik. Partai politik tampaknya masih lebih sibuk mencari dukungan daripada membangun kesadaran politik masyarakat. Pemilih dibutuhkan ketika suara mereka menentukan hasil pemilu, tetapi belum tentu mendapatkan perhatian yang sama ketika membutuhkan pengetahuan tentang demokrasi dan pemerintahan.
Padahal, partai politik memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada memenangkan kontestasi. Salah satunya adalah mendidik masyarakat agar memahami hak politik, mengetahui cara kerja pemerintahan, dan mampu menentukan sikap tanpa mudah dipengaruhi kepentingan sesaat.
Tanggung jawab tersebut bukan sekadar harapan terhadap partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara jelas mengaturnya.
Pendidikan Politik Bukan Sekadar Sosialisasi Partai
Pasal 31 UU Partai Politik menegaskan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
Pendidikan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi politik, serta mendorong kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketentuan ini sebenarnya memberikan pesan penting: partai politik tidak cukup hanya memperkenalkan organisasi, mengajak masyarakat bergabung, atau menyampaikan visi dan misi kepada calon pemilih.
Pendidikan politik harus membantu masyarakat memahami persoalan yang lebih luas. Misalnya, bagaimana kebijakan pemerintah dibuat, apa fungsi DPR dan DPRD, bagaimana anggaran negara digunakan, serta bagaimana masyarakat dapat mengawasi wakil rakyat yang telah dipilih.
Seorang petani, misalnya, perlu memahami hubungan antara keputusan politik dan kebijakan pertanian yang memengaruhi kehidupannya. Begitu pula generasi muda yang perlu mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi ditentukan melalui proses politik.
Artinya, pendidikan politik harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak cukup hanya mengenal nama partai dan tokoh politik, tetapi juga perlu memahami bagaimana keputusan para pemegang kekuasaan berdampak pada kehidupan mereka.
Di sinilah perbedaan pendidikan politik dengan kegiatan mencari dukungan. Kampanye bertujuan meyakinkan masyarakat agar memilih calon atau partai tertentu. Sementara pendidikan politik justru harus membentuk masyarakat yang mampu menentukan pilihannya secara mandiri.
Bahkan, keberhasilan pendidikan politik seharusnya terlihat ketika masyarakat semakin berani mengkritik partai, mempertanyakan janji politik, dan menilai kinerja para wakilnya. Partai yang sungguh-sungguh menjalankan pendidikan politik tidak semestinya merasa terancam oleh masyarakat yang semakin kritis.
Ketika Uang Negara Tidak Diikuti Pendidikan yang Bermakna
Hal lain yang menarik dari pengaturan dalam UU Partai Politik adalah adanya bantuan keuangan dari negara kepada partai politik melalui APBN dan APBD.
Pasal 34 mengatur sumber keuangan partai politik, termasuk iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan negara.
Lebih khusus, Pasal 34 ayat (3a) menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari APBN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Ketentuan berikutnya, yakni ayat (3b), menjelaskan materi pendidikan tersebut, antara lain pendalaman empat pilar kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta pengaderan anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
Pengaturan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memberikan dukungan keuangan kepada partai, tetapi juga mengharapkan adanya kontribusi nyata dalam membangun kesadaran politik masyarakat.
Namun, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pendidikan politik tersebut benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi agenda rutin untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban. Seminar, diskusi, dan sosialisasi memang penting, tetapi banyaknya kegiatan belum tentu menunjukkan keberhasilan pendidikan politik.
Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang diterima masyarakat. Apakah mereka semakin memahami hak politiknya? Apakah mereka mampu mengenali politik uang dan informasi yang menyesatkan? Apakah mereka mengetahui cara menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah?
Pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari evaluasi setiap partai.
Pendidikan politik juga tidak boleh hanya berlangsung menjelang pemilu. Partai perlu membangun kegiatan yang teratur sepanjang tahun melalui sekolah kader, diskusi publik, forum masyarakat, pendidikan konstitusi, hingga pemanfaatan media digital. Kesempatan belajar tersebut juga harus terbuka bagi masyarakat luas, bukan hanya pengurus dan anggota partai.
Pada akhirnya, demokrasi tidak akan tumbuh hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara rutin. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memahami haknya, mampu menilai pemimpinnya, dan berani menyampaikan kritik ketika kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Partai politik memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran tersebut. Mereka bukan sekadar kendaraan untuk meraih jabatan, melainkan bagian dari institusi yang bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi.
Ada ukuran keberhasilan partai yang mungkin tidak selalu tercatat dalam hasil pemilu: seberapa banyak masyarakat yang menjadi lebih paham politik setelah berinteraksi dengan partai tersebut.
Sebab, partai yang kuat bukan hanya partai yang mampu mengumpulkan banyak suara, melainkan juga yang mampu melahirkan masyarakat yang semakin cerdas dalam menggunakan hak politiknya.
Mendidik pemilih mungkin tidak selalu menguntungkan partai dalam pemilu berikutnya. Namun, menciptakan masyarakat yang kritis adalah investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.


Saat ini belum ada komentar