Senin, 23 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Pemilih Cerdas » Pendidikan Politik, Kewajiban Partai yang Sering Terlupakan

Pendidikan Politik, Kewajiban Partai yang Sering Terlupakan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • schedule 5 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Siribee.com – Ada satu kebiasaan yang mudah ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Menjelang pemilu, partai politik begitu rajin mendatangi masyarakat. Pertemuan digelar, baliho dipasang, janji disampaikan, dan berbagai program diperkenalkan. Namun, setelah pemilu selesai, aktivitas yang sama sering kali tidak lagi terlihat.

Masyarakat yang sebelumnya menjadi sasaran kampanye perlahan kembali jauh dari perhatian. Padahal, hubungan antara partai politik dan masyarakat seharusnya tidak berakhir ketika perhitungan suara selesai.

Kondisi ini menunjukkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar komunikasi politik. Partai politik tampaknya masih lebih sibuk mencari dukungan daripada membangun kesadaran politik masyarakat. Pemilih dibutuhkan ketika suara mereka menentukan hasil pemilu, tetapi belum tentu mendapatkan perhatian yang sama ketika membutuhkan pengetahuan tentang demokrasi dan pemerintahan.

Padahal, partai politik memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada memenangkan kontestasi. Salah satunya adalah mendidik masyarakat agar memahami hak politik, mengetahui cara kerja pemerintahan, dan mampu menentukan sikap tanpa mudah dipengaruhi kepentingan sesaat.

Tanggung jawab tersebut bukan sekadar harapan terhadap partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara jelas mengaturnya.

Pendidikan Politik Bukan Sekadar Sosialisasi Partai

Pasal 31 UU Partai Politik menegaskan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya, dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pendidikan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi politik, serta mendorong kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan ini sebenarnya memberikan pesan penting: partai politik tidak cukup hanya memperkenalkan organisasi, mengajak masyarakat bergabung, atau menyampaikan visi dan misi kepada calon pemilih.

Pendidikan politik harus membantu masyarakat memahami persoalan yang lebih luas. Misalnya, bagaimana kebijakan pemerintah dibuat, apa fungsi DPR dan DPRD, bagaimana anggaran negara digunakan, serta bagaimana masyarakat dapat mengawasi wakil rakyat yang telah dipilih.

Seorang petani, misalnya, perlu memahami hubungan antara keputusan politik dan kebijakan pertanian yang memengaruhi kehidupannya. Begitu pula generasi muda yang perlu mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi ditentukan melalui proses politik.

Artinya, pendidikan politik harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak cukup hanya mengenal nama partai dan tokoh politik, tetapi juga perlu memahami bagaimana keputusan para pemegang kekuasaan berdampak pada kehidupan mereka.

Di sinilah perbedaan pendidikan politik dengan kegiatan mencari dukungan. Kampanye bertujuan meyakinkan masyarakat agar memilih calon atau partai tertentu. Sementara pendidikan politik justru harus membentuk masyarakat yang mampu menentukan pilihannya secara mandiri.

Bahkan, keberhasilan pendidikan politik seharusnya terlihat ketika masyarakat semakin berani mengkritik partai, mempertanyakan janji politik, dan menilai kinerja para wakilnya. Partai yang sungguh-sungguh menjalankan pendidikan politik tidak semestinya merasa terancam oleh masyarakat yang semakin kritis.

Ketika Uang Negara Tidak Diikuti Pendidikan yang Bermakna

Hal lain yang menarik dari pengaturan dalam UU Partai Politik adalah adanya bantuan keuangan dari negara kepada partai politik melalui APBN dan APBD.

Pasal 34 mengatur sumber keuangan partai politik, termasuk iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan negara.

Lebih khusus, Pasal 34 ayat (3a) menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari APBN dan APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Ketentuan berikutnya, yakni ayat (3b), menjelaskan materi pendidikan tersebut, antara lain pendalaman empat pilar kebangsaan, pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta pengaderan anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengaturan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya memberikan dukungan keuangan kepada partai, tetapi juga mengharapkan adanya kontribusi nyata dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

Namun, persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pendidikan politik tersebut benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi agenda rutin untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban. Seminar, diskusi, dan sosialisasi memang penting, tetapi banyaknya kegiatan belum tentu menunjukkan keberhasilan pendidikan politik.

Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang diterima masyarakat. Apakah mereka semakin memahami hak politiknya? Apakah mereka mampu mengenali politik uang dan informasi yang menyesatkan? Apakah mereka mengetahui cara menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah?

Pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari evaluasi setiap partai.

Pendidikan politik juga tidak boleh hanya berlangsung menjelang pemilu. Partai perlu membangun kegiatan yang teratur sepanjang tahun melalui sekolah kader, diskusi publik, forum masyarakat, pendidikan konstitusi, hingga pemanfaatan media digital. Kesempatan belajar tersebut juga harus terbuka bagi masyarakat luas, bukan hanya pengurus dan anggota partai.

Pada akhirnya, demokrasi tidak akan tumbuh hanya dengan menyelenggarakan pemilu secara rutin. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memahami haknya, mampu menilai pemimpinnya, dan berani menyampaikan kritik ketika kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Partai politik memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran tersebut. Mereka bukan sekadar kendaraan untuk meraih jabatan, melainkan bagian dari institusi yang bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi.

Ada ukuran keberhasilan partai yang mungkin tidak selalu tercatat dalam hasil pemilu: seberapa banyak masyarakat yang menjadi lebih paham politik setelah berinteraksi dengan partai tersebut.

Sebab, partai yang kuat bukan hanya partai yang mampu mengumpulkan banyak suara, melainkan juga yang mampu melahirkan masyarakat yang semakin cerdas dalam menggunakan hak politiknya.

Mendidik pemilih mungkin tidak selalu menguntungkan partai dalam pemilu berikutnya. Namun, menciptakan masyarakat yang kritis adalah investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Amsal Alfian: Jejak Sunyi Menuju Ketua Umum PB PII

    Amsal Alfian: Jejak Sunyi Menuju Ketua Umum PB PII

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Riuh tepuk tangan itu tak sekadar menggema, ia bergetar, memantul di dinding ruang sidang, seakan membawa denyut sejarah yang baru saja ditulis. Palu diketuk. Satu ketukan yang sederhana, tetapi sarat makna. Di jantung Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 10-15 […]

  • Hasyim Asy’ari Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Administratif, Ini Penjelasannya

    Hasyim Asy’ari Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Administratif, Ini Penjelasannya

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 297
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari membantah adanya cacat administratif dan manipulasi dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Bantahan tersebut disampaikan Hasyim saat memberikan keterangan sebagai […]

  • Kisah Tiga Ulama Sufi yang Dianggap Gila Karena Cintanya Terlalu Dalam kepada Tuhan

    Kisah Tiga Ulama Sufi yang Dianggap Gila Karena Cintanya Terlalu Dalam kepada Tuhan

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Di setiap zaman, selalu ada jiwa yang melampaui batas nalar manusia biasa. Mereka berbicara tentang Tuhan dengan bahasa cinta, bukan logika. Bagi sebagian orang, mereka dianggap sesat, aneh, bahkan gila, padahal mungkin merekalah yang paling sadar akan kehadiran-Nya. “Orang […]

  • Kebijakan Populis: Solusi atau Sekadar Janji Politik?

    Kebijakan Populis: Solusi atau Sekadar Janji Politik?

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Di era politik modern, kebijakan populis sering dijadikan alat untuk meraih dukungan masyarakat. Istilah ini merujuk pada langkah-langkah pemerintah yang dirancang agar disukai mayoritas, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun, apakah kebijakan populis benar-benar memberikan solusi atau […]

  • Mengupas Sistem Pemilu Korea Utara, Begini Cara Mereka Pilih Wakil Rakyat

    Mengupas Sistem Pemilu Korea Utara, Begini Cara Mereka Pilih Wakil Rakyat

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Sistem Pemilu di Korea Utara tetap digelar secara berkala untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi atau Supreme People’s Assembly (SPA). Namun, mekanisme pemilihannya berbeda dengan sistem pemilu kompetitif yang dikenal di banyak negara demokrasi. Secara resmi, pemilu menjadi bagian […]

  • Dari Meja Perundingan ke Bilik Suara: Jejak Panjang Partai Lokal Aceh

    Dari Meja Perundingan ke Bilik Suara: Jejak Panjang Partai Lokal Aceh

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 152
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Sejarah partai lokal Aceh tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang konflik, perdamaian dan perubahan politik di provinsi paling barat Indonesia tersebut. Partai lokal bukan sekadar variasi dalam sistem kepartaian Indonesia, tetapi merupakan salah satu hasil penting dari proses […]

expand_less