Senin, 16 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Pemilu » Mengupas Sistem Pemilu Korea Utara, Begini Cara Mereka Pilih Wakil Rakyat

Mengupas Sistem Pemilu Korea Utara, Begini Cara Mereka Pilih Wakil Rakyat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
  • schedule 3 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Siribee.com – Sistem Pemilu di Korea Utara tetap digelar secara berkala untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi atau Supreme People’s Assembly (SPA). Namun, mekanisme pemilihannya berbeda dengan sistem pemilu kompetitif yang dikenal di banyak negara demokrasi.

Secara resmi, pemilu menjadi bagian dari sistem politik Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK). Akan tetapi, kandidat yang maju bukanlah hasil persaingan terbuka antarpartai. Kandidat telah diseleksi melalui struktur politik yang didominasi Partai Buruh Korea atau Korean Workers’ Party (KWP).

Korea Utara memang memiliki partai politik lain. Namun, partai-partai tersebut tergabung dalam Front Demokratis untuk Reunifikasi Tanah Air dan tidak berfungsi sebagai oposisi yang bersaing untuk mengambil alih pemerintahan. Freedom House mencatat, kandidat untuk SPA telah ditentukan sebelumnya dan masing-masing maju tanpa lawan.

Satu Daerah Pemilihan, Satu Kandidat

Inilah salah satu perbedaan paling mencolok dalam sistem pemilu Korea Utara. Dalam pemilu legislatif, pemilih tidak dihadapkan pada sejumlah kandidat yang saling berebut satu kursi.

Setiap daerah pemilihan memiliki kandidat yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara formal, pemilih tetap memberikan suara untuk menyetujui atau menolak kandidat tersebut. Namun, tidak tersedia pilihan kandidat alternatif yang dapat dipilih untuk menggantikan calon yang diajukan.

Karena itu, pemilu di Korea Utara lebih tepat dipahami sebagai proses konfirmasi terhadap kandidat yang telah ditentukan daripada kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan politik.

SPA sendiri merupakan parlemen unikameral dengan 687 kursi. Anggotanya memiliki masa jabatan lima tahun. Dalam pemilu 2019, seluruh kursi diisi kandidat yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat partisipasi yang diumumkan pemerintah mencapai 99,99 persen.

Mengapa Angka Partisipasinya Hampir 100 Persen?

Tingginya partisipasi menjadi salah satu karakteristik pemilu Korea Utara. Dalam sistem tersebut, memilih bukan sekadar aktivitas politik sukarela seperti yang umum terjadi dalam pemilu demokratis.

Freedom House mencatat bahwa pemungutan suara diwajibkan bagi warga berusia setidaknya 17 tahun. Organisasi itu juga menyebut struktur pemilu Korea Utara tidak memberikan ruang bagi oposisi untuk menantang kepemimpinan yang berkuasa.

Dengan kondisi tersebut, angka partisipasi yang mendekati 100 persen perlu dibaca dalam konteks sistem politik Korea Utara. Angka tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti adanya persaingan politik atau kebebasan memilih yang setara dengan negara demokrasi.

Bukan Sekadar Memilih Wakil Rakyat

Ada hal penting yang sering luput ketika membahas pemilu Korea Utara. Pemilu di negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengisian kursi legislatif, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme politik negara.

SPA secara formal memiliki fungsi legislatif dan berperan dalam pengesahan kebijakan serta pemilihan sejumlah pejabat negara. Namun, Freedom House menilai kebijakan utama tetap ditentukan oleh Kim Jong-un dan lingkaran kepemimpinan di sekitarnya.

Karena itu, keberadaan pemilu tidak otomatis berarti terjadi pergantian kekuasaan melalui suara rakyat. Pemilu dapat tetap berlangsung secara rutin, sementara struktur kekuasaan politik tidak memberikan kesempatan nyata kepada kelompok oposisi untuk memenangkan pemerintahan.

Apa yang Membuat Sistem Ini Berbeda?

Perbedaan mendasarnya terletak pada kompetisi politik. Dalam demokrasi elektoral, pemilu idealnya menyediakan pilihan nyata bagi masyarakat, memungkinkan kandidat atau partai bersaing, serta membuka peluang terjadinya pergantian kekuasaan.

Kondisi tersebut tidak ditemukan dalam sistem Korea Utara. Freedom House dalam laporan 2026 menempatkan Korea Utara sebagai negara “Not Free” dengan skor kebebasan 3 dari 100. Lembaga itu juga memberikan nilai nol untuk sejumlah indikator utama, termasuk pemilu legislatif yang bebas dan adil serta peluang oposisi memperoleh kekuasaan melalui pemilu.

Dengan demikian, memahami pemilu Korea Utara tidak cukup hanya melihat adanya surat suara, tempat pemungutan suara, kandidat, dan angka partisipasi. Hal yang lebih penting adalah melihat seberapa besar pilihan politik yang benar-benar tersedia bagi pemilih.

Di sinilah letak nilai penting pemilu Korea Utara, secara prosedural, pemilu tetap berlangsung, tetapi secara substantif mekanismenya berbeda jauh dari pemilu yang menjadikan kompetisi dan pergantian kekuasaan sebagai inti demokrasi.

  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apakah Demokrasi Kita Benar-Benar Masih Sehat?

    Apakah Demokrasi Kita Benar-Benar Masih Sehat?

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 61
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com –Indonesia sering disebut sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Demokrasi telah menjadi identitas politik kita sejak reformasi 1998. Namun, dua dekade lebih berlalu, muncul pertanyaan serius: apakah demokrasi kita benar-benar masih sehat? […]

  • Suara Rakyat dalam Perspektif Islam

    Suara Rakyat dalam Perspektif Islam

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle Muhammad Yusuf
    • visibility 66
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Tgk. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Pd. — Dosen Fisip Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh Demokrasi sering kali berhenti pada satu angka, berapa suara yang diperoleh. Setelah suara dihitung, pemenang diumumkan dan jabatan dibagi, seolah-olah urusan rakyat telah […]

  • Kalau Banyak Orang Tidak Memilih, Siapa yang Menentukan?

    Kalau Banyak Orang Tidak Memilih, Siapa yang Menentukan?

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 38
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com » Bayangkan sebuah kelas berisi 100 orang. Guru meminta mereka menentukan ketua kelas. Namun, hanya 40 orang yang ikut memilih. Dari 40 orang itu, seseorang memperoleh 21 suara dan akhirnya menjadi ketua. Secara aturan, prosesnya sah. Tetapi ada pertanyaan […]

  • Sejarah Panjang Bendera Merah Putih, Dari Kerajaan Majapahit Hingga Proklamasi

    Sejarah Panjang Bendera Merah Putih, Dari Kerajaan Majapahit Hingga Proklamasi

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 119
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Bendera Merah Putih memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada usia Republik Indonesia. Jejak warna merah dan putih telah dikenal dalam kebudayaan Nusantara sejak masa kerajaan, termasuk pada era Majapahit. Namun, perjalanan kedua warna tersebut hingga menjadi bendera negara […]

  • Lagèi Boh Rôm-Rôm Lam Peunë

    Lagèi Boh Rôm-Rôm Lam Peunë

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Diadanna
    • visibility 262
    • 1Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA — Ketua Majlis Syura Dewan Dakwah Aceh dan Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: diadanna@yahoo.com Judul artikel ini agak asing bagi orang-orang yang belum menguasai bahasa aceh dan juga […]

  • Amsal Alfian: Jejak Sunyi Menuju Ketua Umum PB PII

    Amsal Alfian: Jejak Sunyi Menuju Ketua Umum PB PII

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Riuh tepuk tangan itu tak sekadar menggema, ia bergetar, memantul di dinding ruang sidang, seakan membawa denyut sejarah yang baru saja ditulis. Palu diketuk. Satu ketukan yang sederhana, tetapi sarat makna. Di jantung Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 10-15 […]

expand_less