Mengupas Sistem Pemilu Korea Utara, Begini Cara Mereka Pilih Wakil Rakyat

Siribee.com » Sistem Pemilu di Korea Utara tetap digelar secara berkala untuk memilih anggota Majelis Rakyat Tertinggi atau Supreme People’s Assembly (SPA). Namun, mekanisme pemilihannya berbeda dengan sistem pemilu kompetitif yang dikenal di banyak negara demokrasi.

Secara resmi, pemilu menjadi bagian dari sistem politik Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK). Akan tetapi, kandidat yang maju bukanlah hasil persaingan terbuka antarpartai. Kandidat telah diseleksi melalui struktur politik yang didominasi Partai Buruh Korea atau Korean Workers’ Party (KWP).

Korea Utara memang memiliki partai politik lain. Namun, partai-partai tersebut tergabung dalam Front Demokratis untuk Reunifikasi Tanah Air dan tidak berfungsi sebagai oposisi yang bersaing untuk mengambil alih pemerintahan. Freedom House mencatat, kandidat untuk SPA telah ditentukan sebelumnya dan masing-masing maju tanpa lawan.

Inilah salah satu perbedaan paling mencolok dalam sistem pemilu Korea Utara. Dalam pemilu legislatif, pemilih tidak dihadapkan pada sejumlah kandidat yang saling berebut satu kursi.

Setiap daerah pemilihan memiliki kandidat yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara formal, pemilih tetap memberikan suara untuk menyetujui atau menolak kandidat tersebut. Namun, tidak tersedia pilihan kandidat alternatif yang dapat dipilih untuk menggantikan calon yang diajukan.

Karena itu, pemilu di Korea Utara lebih tepat dipahami sebagai proses konfirmasi terhadap kandidat yang telah ditentukan daripada kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan politik.

SPA sendiri merupakan parlemen unikameral dengan 687 kursi. Anggotanya memiliki masa jabatan lima tahun. Dalam pemilu 2019, seluruh kursi diisi kandidat yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat partisipasi yang diumumkan pemerintah mencapai 99,99 persen.

Tingginya partisipasi menjadi salah satu karakteristik pemilu Korea Utara. Dalam sistem tersebut, memilih bukan sekadar aktivitas politik sukarela seperti yang umum terjadi dalam pemilu demokratis.

Freedom House mencatat bahwa pemungutan suara diwajibkan bagi warga berusia setidaknya 17 tahun. Organisasi itu juga menyebut struktur pemilu Korea Utara tidak memberikan ruang bagi oposisi untuk menantang kepemimpinan yang berkuasa.

Dengan kondisi tersebut, angka partisipasi yang mendekati 100 persen perlu dibaca dalam konteks sistem politik Korea Utara. Angka tersebut tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti adanya persaingan politik atau kebebasan memilih yang setara dengan negara demokrasi.

Ada hal penting yang sering luput ketika membahas pemilu Korea Utara. Pemilu di negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengisian kursi legislatif, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme politik negara.

SPA secara formal memiliki fungsi legislatif dan berperan dalam pengesahan kebijakan serta pemilihan sejumlah pejabat negara. Namun, Freedom House menilai kebijakan utama tetap ditentukan oleh Kim Jong-un dan lingkaran kepemimpinan di sekitarnya.

Karena itu, keberadaan pemilu tidak otomatis berarti terjadi pergantian kekuasaan melalui suara rakyat. Pemilu dapat tetap berlangsung secara rutin, sementara struktur kekuasaan politik tidak memberikan kesempatan nyata kepada kelompok oposisi untuk memenangkan pemerintahan.

Perbedaan mendasarnya terletak pada kompetisi politik. Dalam demokrasi elektoral, pemilu idealnya menyediakan pilihan nyata bagi masyarakat, memungkinkan kandidat atau partai bersaing, serta membuka peluang terjadinya pergantian kekuasaan.

Kondisi tersebut tidak ditemukan dalam sistem Korea Utara. Freedom House dalam laporan 2026 menempatkan Korea Utara sebagai negara “Not Free” dengan skor kebebasan 3 dari 100. Lembaga itu juga memberikan nilai nol untuk sejumlah indikator utama, termasuk pemilu legislatif yang bebas dan adil serta peluang oposisi memperoleh kekuasaan melalui pemilu.

Dengan demikian, memahami pemilu Korea Utara tidak cukup hanya melihat adanya surat suara, tempat pemungutan suara, kandidat, dan angka partisipasi. Hal yang lebih penting adalah melihat seberapa besar pilihan politik yang benar-benar tersedia bagi pemilih.

Di sinilah letak nilai penting pemilu Korea Utara, secara prosedural, pemilu tetap berlangsung, tetapi secara substantif mekanismenya berbeda jauh dari pemilu yang menjadikan kompetisi dan pergantian kekuasaan sebagai inti demokrasi.