Sumpah Pemuda dan Bahaya Politik yang Memecah Belah

Hampir seabad lalu, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dengan latar belakang, bahasa dan lingkungan pergaulan yang berbeda, mereka tidak datang dengan keseragaman pandangan. Namun, dari pertemuan itu lahir sebuah kesepakatan yang mengubah cara orang membayangkan Indonesia yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Pada 28 Oktober 1928, ketika bayang-bayang kolonialisme masih menyelimuti Nusantara, sekelompok pemuda dari berbagai daerah berkumpul dengan satu keyakinan, masa depan negeri ini harus dibangun di atas semangat persatuan. Para pemuda saat itu sedang membangun sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya terwujud, yakni kesadaran bahwa orang-orang dari berbagai penjuru Nusantara dapat memiliki tujuan kebangsaan yang sama. Mereka menyatukan tekad untuk memperjuangkan cita-cita bersama, tanpa menanggalkan latar belakang dan identitas masing-masing.

Jika dahulu para pemuda berjuang menyatukan bangsa di tengah penjajahan, kini tantangan Indonesia hadir dalam bentuk yang berbeda. Kemerdekaan telah memberi rakyat kebebasan memilih pemimpin dan menentukan arah masa depan melalui pemilu. Dari bilik suara, jutaan harapan dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya memegang amanah. Namun, di tengah kebebasan itu, ada pekerjaan yang belum selesai, belajar menerima perbedaan pilihan tanpa menjadikannya alasan untuk saling menjauh, apalagi bermusuhan.

Di tengah persaingan politik, perbedaan pilihan masih kerap merembet menjadi persoalan di luar bilik suara, dukungan kepada calon tertentu dapat berubah menjadi penanda kelompok, bahkan menjadi alasan untuk meragukan orang lain. Semangat kompetisi yang seharusnya memperkaya pilihan publik justru berisiko merusak hubungan sosial.

Hampir seabad berlalu, pesan Sumpah Pemuda masih terasa dekat dengan kehidupan bangsa ini. Menjaga persatuan bukan perkara mudah, terlebih ketika pilihan politik membuat orang berdiri di sisi yang berbeda. Namun, perbedaan itu semestinya tidak menghapus kesadaran bahwa mereka tetap hidup di tanah air yang sama dan memiliki kepentingan bersama sebagai sesama warga Indonesia.

Ketika Pilihan Politik Memisahkan Masyarakat

Dalam setiap pesta demokrasi, pilihan warga lahir dari beragam pertimbangan, ada yang menaruh harapan pada pengalaman seorang calon, ada pula yang terpikat oleh gagasan perubahan atau keyakinan bahwa sosok tertentu mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi. Seorang warga mungkin mendukung calon karena program pendidikan, sementara warga lainnya menaruh harapan pada perbaikan ekonomi atau pelayanan kesehatan. Perbedaan pertimbangan semacam itu merupakan bagian dari kehidupan demokratis.

Persoalan mulai terasa ketika pilihan politik yang berbeda perlahan mengubah cara orang memperlakukan satu sama lain, perdebatan yang semestinya menjadi ruang bertukar pikiran justru berujung pada saling sindir dan serangan pribadi. Mendukung calon yang berbeda seolah menjadi alasan untuk menjaga jarak, bahkan memandang sesama warga sebagai pihak yang berseberangan. Di tengah suasana seperti itu, pembicaraan tentang program, rekam jejak dan kemampuan calon menjawab persoalan masyarakat kerap tenggelam oleh semangat membela kelompok sendiri.

Politik identitas dapat memperkeruh keadaan apabila suku, agama atau asal daerah digunakan untuk membangun rasa takut terhadap kelompok lain. Padahal, identitas juga dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan pengalaman dan kepentingan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal yang perlu diwaspadai adalah ketika identitas digunakan untuk menyulut kebencian, menumbuhkan prasangka dan memandang kelompok yang berbeda seolah-olah tidak memiliki hak yang sama.

Dampak persaingan semacam ini tidak selalu terlihat dalam angka hasil pemilu, ia bisa hadir dalam percakapan keluarga yang mendadak canggung, pertemanan yang renggang, atau warga sekampung yang enggan membicarakan politik karena khawatir hubungan mereka terganggu. Ketika ketegangan terus dipelihara, masyarakat dapat kehilangan ruang untuk membicarakan kepentingan bersama.

Media sosial membuat arus informasi politik semakin sulit dibendung, berita, pendapat pribadi, sindiran, hingga kabar yang belum jelas kebenarannya hadir silih berganti di layar ponsel. Sebuah video pendek bisa menyebar ke mana-mana sebelum orang sempat memahami peristiwa yang sebenarnya. Dalam suasana seperti ini, orang cenderung mudah memercayai informasi yang sejalan dengan pilihan politiknya. Tuduhan yang menguntungkan kelompok sendiri pun bisa diterima tanpa banyak pertanyaan, meski sumber dan kebenarannya belum terpastikan.

Di ruang digital, orang sering merasa sedang membela pilihan politiknya, padahal belum tentu menyadari bahwa ia ikut menyebarkan informasi keliru. Kebiasaan membagikan kabar tanpa memeriksa kebenarannya membuat perbedaan semakin sulit dijembatani. Akibatnya, ruang diskusi publik yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan justru kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sehat dalam kehidupan demokrasi.

Pemuda Bukan Sekadar Pemilih

Arah demokrasi Indonesia ke depan juga bergantung pada cara generasi muda memaknai perannya dalam kehidupan berbangsa, bukan hanya melalui suara yang mereka berikan saat pemilu, tetapi juga lewat sikap, kepedulian dan kesediaan menjaga ruang bersama di tengah perbedaan.

Mereka tidak cukup hanya hadir di tempat pemungutan suara, kemudian menyerahkan seluruh urusan politik kepada para pemimpin terpilih. Pemuda juga perlu mengambil bagian dalam proses yang menentukan bagaimana pemilu diselenggarakan, bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesempatan itu terbuka melalui berbagai jalur, pemuda dapat mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu, baik melalui KPU maupun Bawaslu sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui keterlibatan langsung, generasi muda dapat mengambil bagian dalam menjaga demokrasi, memberikan pelayanan kepada pemilih, mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu serta memastikan hak politik masyarakat tetap terlindungi.

Generasi muda juga bisa mengambil peran lebih jauh dengan terjun ke dunia politik, baik sebagai calon anggota legislatif maupun dengan meniti jalan menuju kepemimpinan eksekutif. Kehadiran anak muda dalam lembaga perwakilan maupun pemerintahan dapat memperluas perspektif dalam merumuskan kebijakan. Namun, usia muda saja tidak cukup, integritas, kemampuan, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan tetap menjadi ukuran penting seorang pemimpin.

Di luar lembaga formal, generasi muda dapat mengambil bagian dalam pembangunan melalui organisasi masyarakat, komunitas, kegiatan sosial, penelitian hingga advokasi kebijakan di lingkungan mereka sendiri. Dari berbagai kegiatan itu, pemuda bisa membawa persoalan yang dihadapi warga ke ruang pengambilan keputusan.