Politik Tanpa Kehilangan Nurani

P

ernah ada masa ketika politik dipenuhi pidato tentang rakyat, ada pula masa ketika politik lebih sibuk membicarakan elektabilitas, popularitas, survei, dan strategi kemenangan. Semua itu penting dalam sebuah demokrasi, tetapi ada satu pertanyaan yang jarang mendapat tempat, setelah kekuasaan diperoleh, ke mana perginya nurani?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan moral pribadi. Ia menyangkut kualitas kehidupan bersama.

Sebab, politik pada akhirnya bukan berlangsung di atas kertas. Politik hadir di meja makan keluarga yang penghasilannya pas-pasan, di sekolah yang menunggu fasilitas, di jalan yang rusak, di kantor pelayanan publik, dan dalam keputusan-keputusan yang menentukan nasib banyak orang.

Oleh Karena itu, politik yang baik seharusnya tidak hanya pandai memenangkan suara, ia harus mampu menjaga manusia yang memberikan suara.

Di sinilah Islam menawarkan perspektif yang menarik, kekuasaan bukan tentang hak untuk memerintah, melainkan kewajiban untuk menunaikan amanah.

Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan perkara di antara manusia hendaknya dilakukan dengan adil. Prinsip ini sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari amanah, sementara amanah tidak dapat dipisahkan dari keadilan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik tidak semestinya berhenti pada pertanyaan, “Siapa yang menang?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apa yang dilakukan setelah menang?”

Kemenangan politik sering dianggap sebagai garis akhir. Padahal, dari sudut pandang etika kekuasaan, kemenangan justru merupakan garis awal.

Sebelum memperoleh jabatan, seseorang membutuhkan rakyat, setelah memperoleh jabatan, rakyat membutuhkan dirinya, perubahan posisi inilah yang menjadi ujian.

Ketika seseorang belum memiliki kekuasaan, ia mudah berbicara tentang keadilan, ketika kekuasaan sudah berada di tangannya, keadilan menjadi lebih mahal karena harus diterapkan bahkan kepada orang yang tidak memilihnya, mengkritiknya atau berbeda dengannya.

Al-Qur’an dalam Surah Al-Ma’idah ayat 8 memberikan prinsip yang sangat kuat, jangan sampai kebencian terhadap suatu kelompok membuat seseorang berlaku tidak adil. Keadilan bahkan harus tetap ditegakkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai.

Ini bukan sekadar ajaran individual, dalam kehidupan politik, prinsip tersebut dapat menjadi pagar agar kompetisi tidak berubah menjadi permusuhan.

Demokrasi membutuhkan lawan politik, tetapi demokrasi tidak membutuhkan musuh kemanusiaan. Politik modern sering mengubah manusia menjadi angka, ada angka elektabilitas, angka suara, angka kursi, angka keterwakilan, bahkan angka engagement di media sosial.

Angka memang diperlukan, tetapi manusia tidak pernah sepenuhnya dapat direduksi menjadi angka, di balik satu suara terdapat seorang manusia dengan kehidupan, keluarga, harapan, kegelisahan dan masa depan.

Karena itu, ketika seorang politisi melihat masyarakat hanya sebagai suara yang harus dikumpulkan, hubungan politik kehilangan dimensi kemanusiaannya. Sebaliknya, ketika suara dipandang sebagai bentuk kepercayaan, politik memperoleh makna yang lebih dalam.

Pemilu kemudian tidak sekadar menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi menjadi ruang pertukaran amanah antara rakyat dan mereka yang diberi mandat. 

Di sinilah pentingnya membedakan politik sebagai kompetisi dan politik sebagai pengabdian. Kompetisi diperlukan untuk menentukan pilihan, pengabdian diperlukan untuk menjaga kehidupan setelah pilihan ditetapkan.

Tanpa kompetisi, demokrasi dapat kehilangan dinamika, tanpa pengabdian, demokrasi dapat kehilangan makna.

Payung Pelindung Anti Panas Mobil Kaca Depan

Rp76.000Rp49.000-36%

Klik di sini untuk melihat produk