Kursi Wapres Indonesia Pernah Kosong 16 Tahun Lebih

Siribee.com – Indonesia pernah menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden selama lebih dari 16 tahun. Kekosongan itu dimulai setelah Mohammad Hatta mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956 dan baru terisi kembali pada 23 Maret 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwana IX ditetapkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto.

Rentang waktu tersebut bukan sekadar catatan pergantian pejabat negara. Di baliknya terdapat perubahan sistem pemerintahan, perbedaan pandangan di antara dua tokoh proklamator, serta persoalan mengenai kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan Hatta mundur juga menjadi peristiwa penting karena mengakhiri pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai Dwitunggal. Setelah itu, Indonesia tidak segera menunjuk pengganti untuk menduduki jabatan orang nomor dua di republik tersebut.

Mengapa Mohammad Hatta Mengundurkan Diri?

Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden sejak 18 Agustus 1945. Ia mendampingi Soekarno dalam masa awal pembentukan negara, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga Indonesia memasuki periode pemerintahan yang lebih stabil.

Keinginan Hatta untuk mundur sebenarnya telah disampaikan sebelum 1956. Salah satu alasan formal yang dikemukakannya berkaitan dengan terbentuknya lembaga perwakilan hasil Pemilihan Umum 1955.

Pada 20 Juli 1956, Hatta mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan bahwa setelah DPR hasil pilihan rakyat mulai bekerja dan Konstituante terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk meletakkan jabatan Wakil Presiden.

Pandangan tersebut berkaitan dengan sistem parlementer yang berlaku saat itu. Hatta menilai posisi Wakil Presiden tidak lagi memiliki peran pemerintahan yang cukup berarti ketika kabinet dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Namun, alasan pengunduran diri Hatta tidak berhenti pada persoalan kedudukan jabatan. Perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno turut mewarnai keputusan tersebut.

Hatta dikenal sebagai pendukung demokrasi parlementer yang menekankan pembatasan kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan kepada parlemen. Sementara itu, Soekarno mulai mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin yang menempatkan kepemimpinan presiden dalam posisi lebih kuat.

Kedua tokoh yang sebelumnya berjalan bersama dalam membangun republik itu semakin berbeda pandangan mengenai arah penyelenggaraan negara.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam pembahasan bersama sejarawan Erwin Kusuma pada 4 Desember 2024, menjelaskan bahwa perbedaan prinsip mengenai sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor penting di balik keputusan Hatta. Persoalan terbatasnya peran Wakil Presiden dan keprihatinannya terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan juga turut menjadi perhatian.

Setelah surat pertamanya tidak memperoleh penyelesaian, Hatta kembali menegaskan keputusannya pada November 1956. Ia menetapkan 1 Desember 1956 sebagai tanggal pengunduran dirinya.

DPR kemudian membahas permintaan tersebut dalam sejumlah persidangan pada 28–30 November 1956. Meskipun terdapat upaya mempertahankan Dwitunggal Soekarno-Hatta, keputusan Hatta tidak berubah.

Pengunduran dirinya kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Keputusan yang ditetapkan pada 5 Februari 1957 itu berlaku terhitung sejak 1 Desember 1956.

UUDS 1950 dan Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Ketika Hatta mengundurkan diri, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Konstitusi tersebut berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan membawa Indonesia ke dalam sistem pemerintahan parlementer.

Pasal 45 UUDS 1950 mengatur kedudukan Presiden dan Wakil Presiden. Ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Sementara ayat (3) mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang.

Adapun ayat (4) mengatur bahwa untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden berdasarkan anjuran DPR.