Ratna Dewi Dorong Kampus Perkuat Pendidikan Etik Pemilu

PALU, Siribee.com – Pendidikan etika pemilu dinilai perlu diperkuat di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa tidak hanya memahami prinsip demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengenali dan mencegah pelanggaran etik dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mendorong perguruan tinggi mengambil peran lebih besar dalam upaya tersebut. Salah satunya melalui pembelajaran yang mengkaji langsung fakta dan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Gagasan itu disampaikan Ratna Dewi saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu bersama pimpinan dan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palu (UNISMUH Palu), di Aula Fakultas Hukum kampus tersebut, Sulawesi Tengah, Rabu (28/10/2026).

Menurut Ratna Dewi, pembelajaran etika pemilu akan lebih bermakna apabila mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman konsep. Mereka juga perlu mempelajari bagaimana prinsip etika diterapkan, termasuk melalui pemeriksaan fakta dalam perkara yang pernah ditangani DKPP.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa dapat memahami bentuk-bentuk pelanggaran etik, proses penanganannya, hingga pertimbangan yang mendasari putusan. Pengetahuan ini diharapkan membantu mereka mengenali persoalan integritas sekaligus merumuskan langkah pencegahan.

Ratna Dewi menjelaskan, DKPP telah menyiapkan materi Pendidikan Etik Pemilu yang dapat dikembangkan bersama perguruan tinggi. Kampus juga diberi ruang untuk menyampaikan masukan mengenai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan akademik.

Pendidikan etik pemilu, menurut dia, tidak harus terbatas pada kegiatan sosialisasi. Materinya berpeluang dikembangkan menjadi mata kuliah tersendiri atau diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang telah tersedia, khususnya di Fakultas Hukum.

Selain pengembangan materi, DKPP juga membuka peluang program magang bagi mahasiswa UNISMUH Palu apabila kerja sama dengan Fakultas Hukum dapat direalisasikan.

Ratna Dewi memandang perguruan tinggi sebagai mitra strategis karena memiliki sumber daya dan jangkauan untuk menanamkan nilai-nilai etika kepada generasi muda. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan menjadi pemilih yang memahami hak politiknya, tetapi juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga kualitas demokrasi.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membantu mencegah praktik yang merusak integritas pemilu, termasuk penggunaan cara-cara melanggar hukum untuk memperoleh suara, intervensi, dan ancaman terhadap pihak lain.

Diskusi di UNISMUH Palu turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik Sudirman, Dekan Fakultas Hukum Maisa, serta jajaran pimpinan fakultas dan program studi. Hadir pula Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah Nasrun, Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah Rasyidi Bakri, Ketua KPU Sulawesi Tengah Darmiati, dan Kepala Sekretariat KPU Sulawesi Tengah Muhammad Taufiq.

Melalui penguatan pendidikan etik di kampus, DKPP berharap pemahaman tentang integritas pemilu dapat tumbuh sejak dini. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pendidikan demokrasi agar generasi muda memahami bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil penghitungan suara, tetapi juga oleh proses yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran.