Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Tanpa kebebasan menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, menyampaikan keberatan, atau menawarkan gagasan yang berbeda, demokrasi mudah berubah menjadi sekadar prosedur pergantian kekuasaan tanpa partisipasi publik yang bermakna.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat bukan sekadar nilai politik, melainkan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Namun, kebebasan tersebut bukan berarti seseorang dapat mengatakan atau menyebarkan apa pun tanpa konsekuensi. Konstitusi sendiri memberikan batas. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak serta kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Di sinilah persoalan kebebasan berpendapat menjadi penting, di mana batas antara kritik yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dikenai pembatasan hukum?

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional

Kebebasan menyampaikan pendapat memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain UUD 1945, hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 memberikan hak kepada setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak ataupun elektronik, dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. UU tersebut hingga kini berstatus berlaku.

Artinya, negara pada dasarnya tidak boleh memandang kritik sebagai ancaman hanya karena kritik tersebut keras atau tidak menyenangkan.

Dalam demokrasi, kritik justru mempunyai fungsi pengawasan. Kebijakan pemerintah, keputusan pejabat publik, tindakan lembaga negara, maupun proses politik memang harus dapat diperiksa dan diperdebatkan oleh masyarakat.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik. Sebaliknya, demokrasi membutuhkan ruang agar kritik dapat muncul secara terbuka.

Kritik terhadap pemerintah bukan otomatis pencemaran nama baik

Perbedaan antara kritik terhadap kebijakan dan serangan terhadap kehormatan pribadi menjadi sangat penting.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kritik dalam konteks Pasal 27A UU ITE merupakan bentuk pengawasan, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE harus memperhatikan bahwa objek perlindungannya adalah individu atau orang perseorangan.

Putusan tersebut juga mempersempit makna frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE. Mahkamah menyatakan ketentuan itu tidak berlaku apabila pihak yang menjadi sasaran adalah lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi atau jabatan serta kelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu.

Konsekuensinya penting bagi kehidupan demokrasi.

Masyarakat tetap dapat mengkritik pemerintah atau sebuah lembaga atas kebijakan dan kinerjanya. Kritik terhadap lembaga negara tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27A UU ITE.

Tetapi situasinya berbeda ketika seseorang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik individu dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.

Di titik itulah kritik dapat memasuki wilayah hukum pidana.

Kritik, opini, tuduhan dan fitnah tidak sama

Salah satu persoalan dalam ruang publik digital adalah sering tercampurnya antara pendapat, kritik, fakta, tuduhan dan penghinaan. Misalnya: “Saya menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena merugikan masyarakat.”

Pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan penilaian atau opini. Berbeda dengan: “Pejabat X melakukan korupsi.”

Kalimat kedua merupakan tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu. Karena menyangkut fakta yang dapat diverifikasi dan berpotensi merusak nama baik seseorang, konsekuensi hukumnya berbeda. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara mengatakan “saya menilai kebijakan ini buruk” dengan “orang ini melakukan tindak pidana”.

Yang pertama berada dalam ruang kritik atau opini. Yang kedua merupakan tuduhan faktual yang harus mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan berarti kritik harus selalu lunak. Kritik boleh keras. Yang menjadi persoalan adalah apakah kritik tersebut ditujukan pada kebijakan dan tindakan dalam kepentingan publik atau berubah menjadi serangan pribadi dan tuduhan yang merendahkan kehormatan seseorang.

Payung Pelindung Anti Panas Mobil Kaca Depan

Rp76.000Rp49.000-36%

Klik di sini untuk melihat produk