Senin, 16 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Opini » Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya

Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya

  • account_circle Yusri Razali
  • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
  • schedule 4 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Batas kebebasan berpendapat di ruang digital

Perkembangan media sosial membuat persoalan kebebasan berpendapat semakin kompleks. Dulu sebuah pernyataan mungkin hanya didengar oleh puluhan orang dalam sebuah pertemuan. Sekarang satu unggahan dapat menyebar kepada jutaan pengguna dalam hitungan jam. Karena itu, kebebasan berekspresi di internet tetap berada dalam kerangka hukum.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE antara lain mengatur ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran informasi yang mengandung kebencian. Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan tafsir konstitusional yang mempersempit penerapan sejumlah ketentuan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dimaknai secara lebih spesifik, antara lain berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Ini penting karena tidak semua pernyataan yang kasar, kontroversial atau tidak disukai otomatis dapat disebut sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Hukum pidana membutuhkan unsur-unsur yang harus dibuktikan.

KUHP Nasional juga mengatur pencemaran

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU tersebut menggantikan sejumlah ketentuan pidana lama dan saat ini berstatus berlaku, dengan perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur antara lain dalam Pasal 433.

Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Ancaman pidananya paling lama sembilan bulan atau denda kategori II untuk bentuk pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1).

Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Hukum pidana bukan instrumen untuk membungkam setiap kritik.

Justru karena kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, pembatasannya harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta diterapkan secara proporsional.

Demonstrasi juga bagian dari kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat tidak hanya berlangsung di media sosial. Demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas juga merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diakui hukum.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU tersebut masih berstatus berlaku.

UU 9/1998 menempatkan penyampaian pendapat sebagai bagian dari hak warga negara sekaligus mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Untuk penyampaian pendapat di muka umum, UU tersebut juga mengatur mekanisme pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian.

Dengan demikian, demonstrasi bukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Yang diatur adalah bagaimana hak tersebut dilaksanakan agar tetap menghormati hak orang lain, keamanan, ketertiban dan ketentuan hukum.

Hak berpendapat selalu datang bersama tanggung jawab

Di sinilah prinsip penting demokrasi bekerja, hak tidak berdiri sendiri. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi.

Prinsip tersebut bukan berarti pemerintah bebas membatasi pendapat masyarakat sesuka hati. Sebaliknya, negara juga harus dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas ketika melakukan pembatasan. Dengan kata lain, terdapat dua sisi yang harus dijaga secara bersamaan:

Pertama, masyarakat harus bebas menyampaikan kritik. Kedua, negara harus memastikan kebebasan tersebut tidak digunakan untuk melanggar hak orang lain atau melakukan perbuatan yang memang dilarang hukum.

Keseimbangan inilah yang menjadi inti demokrasi konstitusional.

Kritik terhadap pejabat publik memiliki kepentingan publik

Dalam praktik demokrasi, pejabat publik dan penyelenggara negara memang menjadi pihak yang paling sering mendapatkan kritik. Hal tersebut wajar, keputusan seorang pejabat yang menggunakan kewenangan publik memiliki dampak terhadap masyarakat. Karena itu, kebijakan dan tindakannya harus terbuka terhadap pengawasan publik.

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat prinsip bahwa kritik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat merupakan bentuk pengawasan, koreksi dan saran.

Namun, posisi pejabat publik bukan berarti mereka kehilangan seluruh perlindungan atas kehormatan pribadi.

Yang harus dibedakan adalah kritik terhadap kapasitas, kebijakan atau tindakan dalam jabatan dengan serangan terhadap kehidupan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan publik.

Demokrasi membutuhkan pejabat yang siap dikritik. Tetapi demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang mampu membedakan kritik berbasis kepentingan publik dengan serangan personal.

  • Penulis: Yusri Razali
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UPMI Medan Jalin Kerja Sama dengan UTU dan Universitas Iskandar Muda, Perkuat Pendidikan hingga Riset

    UPMI Medan Jalin Kerja Sama dengan UTU dan Universitas Iskandar Muda, Perkuat Pendidikan hingga Riset

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›BANDA ACEH, Siribee.com – Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan memperkuat komitmennya dalam pengembangan riset dan inovasi melalui kerja sama strategis dengan dua perguruan tinggi di Aceh, yakni Universitas Teuku Umar (UTU) dan Universitas Iskandar Muda (UNIDA). Kolaborasi tersebut ditandai […]

  • Di Balik Pendataan Pemilih Pemilu 1955, Mengapa WNI di Luar Negeri Tak Bisa Memilih?

    Di Balik Pendataan Pemilih Pemilu 1955, Mengapa WNI di Luar Negeri Tak Bisa Memilih?

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Jauh sebelum Indonesia mengenal sistem pemutakhiran data pemilih berbasis teknologi, pendataan warga yang berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 1955 dilakukan melalui kerja lapangan yang tidak sederhana. Petugas mendatangi permukiman, mencatat identitas warga, dan memastikan mereka masuk […]

  • Tgk. Muhammad Ali Irsyad: Ulama Falak yang Menginspirasi

    Tgk. Muhammad Ali Irsyad: Ulama Falak yang Menginspirasi

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Berikut adalah profil singkat Abuya Teungku H. Muhammad Ali Irsyad, yang dikenal sebagai ahli ilmu falak dan pendiri Dayah (Pesantren) Darussa’adah di Pidie, Aceh. Sekilas Tentang Muhammad Ali Irsyad: Nama panggilan: Abu Teupin Raya Tempat & Tahun Lahir: Desa Kayee Jatoe, Kemukiman […]

  • HUT Republik Indonesia: Sejarah, Tradisi, dan Semangat Kemerdekaan

    HUT Republik Indonesia: Sejarah, Tradisi, dan Semangat Kemerdekaan

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 41
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Bukan sekadar tanggal di kalender, 17 Agustus adalah hari ketika Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka. Sebuah peristiwa yang setiap tahunnya mengingatkan kita pada arti kebebasan dan perjuangan. Tapi, perayaan ini bukan cuma soal upacara atau panjat pinang. Lebih dari […]

  • Kursi Wapres Indonesia Pernah Kosong 16 Tahun Lebih

    Kursi Wapres Indonesia Pernah Kosong 16 Tahun Lebih

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 198
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tetap diakui dalam struktur ketatanegaraan meskipun pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet. Setelah Hatta mundur, posisi tersebut tidak langsung diisi. Situasi politik kemudian berkembang dengan perubahan besar ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit […]

  • Meuseuraya, Kearifan Lokal Aceh yang Mengajarkan Nilai Demokrasi

    Meuseuraya, Kearifan Lokal Aceh yang Mengajarkan Nilai Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Rachmat Hidayat
    • visibility 130
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Dari Meuseuraya Belajar Tentang Partisipasi Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam pemilu, partisipasi paling mudah terlihat ketika warga menggunakan hak pilih. Namun, partisipasi politik tidak berhenti di bilik suara. Warga juga dapat berpartisipasi melalui diskusi […]

expand_less