
Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya
- account_circle Yusri Razali
- calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
- schedule 4 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Batas kebebasan berpendapat di ruang digital
Perkembangan media sosial membuat persoalan kebebasan berpendapat semakin kompleks. Dulu sebuah pernyataan mungkin hanya didengar oleh puluhan orang dalam sebuah pertemuan. Sekarang satu unggahan dapat menyebar kepada jutaan pengguna dalam hitungan jam. Karena itu, kebebasan berekspresi di internet tetap berada dalam kerangka hukum.
UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE antara lain mengatur ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran informasi yang mengandung kebencian. Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan tafsir konstitusional yang mempersempit penerapan sejumlah ketentuan tersebut.
Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai ujaran kebencian dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus dimaknai secara lebih spesifik, antara lain berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.
Ini penting karena tidak semua pernyataan yang kasar, kontroversial atau tidak disukai otomatis dapat disebut sebagai tindak pidana ujaran kebencian. Hukum pidana membutuhkan unsur-unsur yang harus dibuktikan.
KUHP Nasional juga mengatur pencemaran
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU tersebut menggantikan sejumlah ketentuan pidana lama dan saat ini berstatus berlaku, dengan perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur antara lain dalam Pasal 433.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Ancaman pidananya paling lama sembilan bulan atau denda kategori II untuk bentuk pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
Namun, penerapan pasal tersebut tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Hukum pidana bukan instrumen untuk membungkam setiap kritik.
Justru karena kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, pembatasannya harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta diterapkan secara proporsional.
Demonstrasi juga bagian dari kebebasan berpendapat
Kebebasan berpendapat tidak hanya berlangsung di media sosial. Demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas juga merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diakui hukum.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU tersebut masih berstatus berlaku.
UU 9/1998 menempatkan penyampaian pendapat sebagai bagian dari hak warga negara sekaligus mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Untuk penyampaian pendapat di muka umum, UU tersebut juga mengatur mekanisme pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian.
Dengan demikian, demonstrasi bukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Yang diatur adalah bagaimana hak tersebut dilaksanakan agar tetap menghormati hak orang lain, keamanan, ketertiban dan ketentuan hukum.
Hak berpendapat selalu datang bersama tanggung jawab
Di sinilah prinsip penting demokrasi bekerja, hak tidak berdiri sendiri. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk tujuan yang dibenarkan konstitusi.
Prinsip tersebut bukan berarti pemerintah bebas membatasi pendapat masyarakat sesuka hati. Sebaliknya, negara juga harus dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas ketika melakukan pembatasan. Dengan kata lain, terdapat dua sisi yang harus dijaga secara bersamaan:
Pertama, masyarakat harus bebas menyampaikan kritik. Kedua, negara harus memastikan kebebasan tersebut tidak digunakan untuk melanggar hak orang lain atau melakukan perbuatan yang memang dilarang hukum.
Keseimbangan inilah yang menjadi inti demokrasi konstitusional.
Kritik terhadap pejabat publik memiliki kepentingan publik
Dalam praktik demokrasi, pejabat publik dan penyelenggara negara memang menjadi pihak yang paling sering mendapatkan kritik. Hal tersebut wajar, keputusan seorang pejabat yang menggunakan kewenangan publik memiliki dampak terhadap masyarakat. Karena itu, kebijakan dan tindakannya harus terbuka terhadap pengawasan publik.
Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperkuat prinsip bahwa kritik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat merupakan bentuk pengawasan, koreksi dan saran.
Namun, posisi pejabat publik bukan berarti mereka kehilangan seluruh perlindungan atas kehormatan pribadi.
Yang harus dibedakan adalah kritik terhadap kapasitas, kebijakan atau tindakan dalam jabatan dengan serangan terhadap kehidupan pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan kepentingan publik.
Demokrasi membutuhkan pejabat yang siap dikritik. Tetapi demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang mampu membedakan kritik berbasis kepentingan publik dengan serangan personal.

- Penulis: Yusri Razali
- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar