Raden S. Hadikusumo, Pahlawan Demokrasi di Balik Pemilu Pertama Indonesia

Siribee.com – Pada suatu pagi, 29 September 1955, jutaan orang Indonesia berangkat menuju tempat pemungutan suara, ada yang berjalan kaki dari kampung, melewati jalan tanah, menyeberangi sungai, atau datang dari tempat tinggal yang jauh. Di tangan mereka terdapat hak yang baru pertama kali digunakan dalam pemilihan umum nasional untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen.

Bagi sebagian besar rakyat, hari itu mungkin hanya tentang memilih. Namun, jauh sebelum surat suara berpindah dari tangan pemilih ke dalam kotak suara, ada pekerjaan panjang yang harus diselesaikan. Daftar pemilih mesti disusun, panitia dibentuk hingga ke daerah, perlengkapan disiapkan dan aturan diterjemahkan menjadi tata kerja yang dapat dilaksanakan di seluruh penjuru negeri.

Di balik pekerjaan besar itu berdiri seorang lelaki bernama Raden Sukri Hadikusumo.

Namanya tidak banyak disebut ketika orang mengenang Pemilu 1955. Padahal, dialah Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), lembaga yang bertanggung jawab menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum pertama setelah Indonesia merdeka.

Ia tidak berada di antara nama-nama besar yang memperebutkan kursi kekuasaan. Tugasnya justru memastikan setiap peserta memiliki kesempatan mengikuti kontestasi dan rakyat dapat menentukan pilihan. Dari pekerjaan yang jarang terlihat itulah, Hadikusumo meninggalkan jejak dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Perjalanannya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selesai ketika penjajah meninggalkan sebuah negeri. Kemerdekaan juga harus diisi dengan keberanian membangun pemerintahan yang memperoleh mandat dari rakyat.

Dari Probolinggo, Menapaki Jalan Pengabdian

Raden Sukri Hadikusumo lahir di Probolinggo, Jawa Timur, pada 17 Mei 1905. Ia tumbuh pada masa Hindia Belanda, ketika masyarakat pribumi hidup dalam tatanan pemerintahan kolonial dengan kesempatan yang tidak setara.

Hadikusumo menempuh pendidikan di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), sekolah yang dipersiapkan pemerintah kolonial untuk mendidik calon pegawai pemerintahan pribumi. Pendidikan tersebut membawanya memasuki dunia administrasi negara.

Setelah menyelesaikan pendidikan, ia bekerja sebagai panitera di Pengadilan Negeri Banyumas, kemudian melanjutkan pekerjaan serupa di Pengadilan Negeri Probolinggo.

Pada masa itu, pekerjaan di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu jalan bagi kaum terdidik pribumi untuk mengambil bagian dalam tata kelola masyarakat. Namun, perjalanan Hadikusumo tidak berhenti di ruang administrasi pengadilan.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengubah arah perjalanan bangsa sekaligus membuka ruang pengabdian yang berbeda bagi generasi yang hidup pada masa peralihan tersebut.

Hadikusumo memasuki kehidupan politik melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Ia pernah menjabat Ketua Komite Nasional Banyumas, kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kiprahnya berlanjut hingga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Republik Indonesia Serikat.

Di parlemen, perhatiannya tertuju pada persoalan yang kelak menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia, bagaimana rakyat mendapatkan kesempatan menentukan wakil-wakilnya sendiri.

Pada 12 Januari 1951, Hadikusumo mengajukan sebuah usul yang kemudian dikenal sebagai Mosi Hadikusumo. Ia mempersoalkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 mengenai pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS).

Melalui mosi tersebut, ia mendesak pemerintah mencabut peraturan itu dan menggantinya dengan undang-undang yang memberikan dasar lebih demokratis bagi pembentukan lembaga perwakilan daerah.,

Persoalan yang dibawanya bukan semata-mata urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat pertanyaan mendasar tentang kedaulatan rakyat, apakah wakil masyarakat cukup ditentukan oleh mekanisme penunjukan, atau seharusnya memperoleh mandat melalui pemilihan?

Mosi itu diterima pemerintah dan menjadi salah satu peristiwa politik yang mengantarkan Kabinet Natsir pada akhir masa pemerintahannya.

Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Hadikusumo. Sebelum dipercaya mengelola pemilu nasional, ia telah lebih dahulu terlibat dalam perdebatan tentang hak rakyat menentukan wakilnya. Gagasan demokrasi yang diperjuangkannya di parlemen kemudian bertemu dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar.