Raden S. Hadikusumo, Pahlawan Demokrasi di Balik Pemilu Pertama Indonesia

Memimpin PPI, Menyiapkan Sejarah Demokrasi

Pada 7 November 1953, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Indonesia.

S. Hadikusumo ditunjuk sebagai ketua, didampingi Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. Tujuh anggota lainnya melengkapi susunan lembaga yang mendapat tugas mempersiapkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante.

Keputusan itu kemudian menjadi bagian penting dari sejarah kelembagaan pemilu. Tanggal 7 November 1953 ditetapkan sebagai Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena pada hari itulah PPI dibentuk melalui keputusan presiden.

Hadikusumo menerima tanggung jawab tersebut ketika Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan sebagai negara muda. Kabinet silih berganti, kehidupan politik diwarnai persaingan partai, sementara jangkauan administrasi pemerintahan belum merata di seluruh wilayah.

Menyelenggarakan pemilu nasional dalam keadaan seperti itu bukan pekerjaan sederhana.

PPI harus membangun perangkat penyelenggaraan hingga tingkat daerah dan desa. Daftar pemilih perlu disusun, peserta pemilu didata, surat suara dicetak, perlengkapan tempat pemungutan suara disediakan dan petunjuk pelaksanaan disiapkan agar proses pemilihan dapat berjalan di berbagai wilayah.

Pekerjaan tersebut menuntut koordinasi yang luas. Indonesia bukan hanya terdiri atas kota-kota besar dengan fasilitas pemerintahan yang relatif tersedia. Ada desa-desa terpencil, pulau-pulau yang dipisahkan laut, serta masyarakat dengan keadaan sosial dan geografis yang beragam.

Di tengah keadaan itu, PPI bekerja membangun sebuah sistem yang belum pernah dijalankan dalam skala nasional sejak kemerdekaan.

Pada 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan jadwal pemilihan anggota DPR yang akan berlangsung pada 29 September 1955. Sementara pemilihan anggota Konstituante ditetapkan pada 15 Desember 1955.

Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pada 29 September 1955, rakyat Indonesia menggunakan hak pilih untuk menentukan anggota DPR. Persaingan politik berlangsung dengan melibatkan puluhan partai, organisasi, dan calon perseorangan. Berbagai kelompok masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan pilihan melalui surat suara.

Pemilihan tahap kedua berlangsung pada 15 Desember 1955 untuk menentukan anggota Konstituante, lembaga yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar baru bagi Indonesia.

Dua pemilihan tersebut menjadi tonggak penting perjalanan demokrasi nasional. Rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pergantian kekuasaan, tetapi memperoleh ruang untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili mereka.

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Raden S. Hadikusumo, mengumumkan secara resmi hasil Pemilu anggota DPR di Jakarta, 1 Maret 1956. | Foto: ANRI

Di balik peristiwa itu terdapat pekerjaan panjang PPI yang dipimpin Hadikusumo

Ada sisi lain yang menarik dari perjalanan sejarahnya. Hadikusumo juga tercatat sebagai calon anggota legislatif dari PNI dan kemudian menjadi anggota DPR setelah Pemilu 1955. Fakta ini memperlihatkan bahwa dirinya bukan hanya seorang administrator pemilihan, tetapi juga bagian dari kehidupan politik pada zamannya.

Pada 1958, ia kembali dipercaya menjadi Ketua PPI periode kedua. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyimpan dokumentasi serah terima kepemimpinan PPI pada 6 Februari 1958 di Gedung PPI, Matraman Raya, Jakarta. Salah satu foto dalam arsip tersebut memperlihatkan Sukri Hadikusumo berdiri menyampaikan pidato setelah terpilih kembali sebagai ketua.

Ia tetap memimpin PPI hingga 1967. Dalam perjalanan kelembagaan itu, kantor PPI kemudian dikenal sebagai Gedung Lambang Demokrasi di Jalan Matraman Raya Nomor 40, Jakarta.

Kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya memperlihatkan panjangnya masa pengabdian Hadikusumo dalam penyelenggaraan pemilu. Ia tidak hanya tercatat dalam satu peristiwa pemilihan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan lembaga tersebut selama lebih dari satu dekade.