Ketika Jabatan Wakil Presiden Kosong, Begini Aturan Penggantinya

Siribee.com – Jabatan wakil presiden dapat berakhir sebelum masa pemerintahan selesai. Kematian, pengunduran diri, maupun pemberhentian melalui mekanisme konstitusional dapat membuat posisi orang nomor dua di pemerintahan itu kosong. Untuk menghadapi keadaan tersebut, konstitusi telah menyiapkan prosedur pengisian jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Pengaturan ini menarik karena wakil presiden dipilih bersama presiden melalui pemilihan umum. Namun, ketika salah satu jabatan tidak lagi terisi, penggantinya tidak dipilih melalui pemilu ulang dan tidak pula ditentukan sepihak oleh presiden.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Tiga Penyebab Jabatan Wakil Presiden Kosong

Kematian menjadi salah satu penyebab paling jelas. Ketika wakil presiden meninggal dunia saat masih menjabat, posisi tersebut otomatis mengalami kekosongan.

Pengunduran diri juga dapat mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya. Namun, pernyataan mundur harus diproses secara resmi hingga berlaku secara hukum, bukan sekadar disampaikan melalui pernyataan politik.

Penyebab lainnya adalah pemberhentian melalui proses ketatanegaraan. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Prosesnya tidak sederhana. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi. Jika MK membenarkan pendapat tersebut, usul pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.

Ketidakmampuan sementara menjalankan tugas tidak otomatis berarti jabatan wakil presiden kosong. Konstitusi tidak mengatur secara terperinci mekanisme penetapan ketidakmampuan permanen wakil presiden seorang diri ketika presiden masih menjabat.

Presiden Mengajukan, MPR Memilih

Pengisian jabatan wakil presiden pengganti diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan melalui Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Presiden mengajukan dua calon kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara, setelah kedua calon menyatakan kesediaannya.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Jika hasilnya imbang, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap sama, presiden menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.

Wakil presiden terpilih kemudian mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebelum menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.

Berbeda Jika Kedua Jabatan Kosong

Konstitusi juga menyediakan mekanisme tersendiri apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa tugas kepresidenan sementara dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

MPR kemudian menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.

Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengisian satu jabatan wakil presiden tidak sama dengan pergantian kepemimpinan nasional secara bersamaan.

Konstitusi menempatkan presiden sebagai pihak yang mengusulkan calon, sementara kewenangan memilih berada di tangan MPR. Pengaturan ini menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan pergantian pejabat tetap berlangsung dalam koridor hukum.