
Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU: Antara Afirmasi dan Meritokrasi
- account_circle Nuzul Fahmi
- calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
- schedule 2 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pandangan tersebut disampaikan pemerintah dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 18 Agustus 2026.
Sidang tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan Perkara Nomor 265/PUU-XXIV/2026, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden atau pemerintah.
Sebagaimana dirilis situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id), keterangan pemerintah disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Pemerintah menjelaskan bahwa penggunaan frasa “memperhatikan” dalam ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan afirmasi dan persyaratan kualifikasi.
Menurut pemerintah, keterwakilan perempuan tetap harus menjadi bagian penting dalam proses seleksi. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh membuat standar kompetensi dan kualitas calon penyelenggara pemilu menjadi terabaikan.
Dalam keterangannya, pemerintah menempatkan keterwakilan perempuan bersama sejumlah persyaratan utama, yakni kompetensi, integritas, independensi dan profesionalitas.
Afirmasi Bukan Pengganti Meritokrasi
Pemerintah juga merujuk pada Putusan MK Nomor 74/PUU-XI/2013. Dalam pandangan pemerintah, frasa “memperhatikan” tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban mutlak untuk menghasilkan komposisi perempuan tepat 30 persen. Namun, frasa tersebut juga tidak berarti keterwakilan perempuan dapat diabaikan begitu saja.
Pemerintah berpandangan bahwa kebijakan afirmasi dapat menjadi mekanisme korektif dalam proses seleksi. Salah satu bentuknya adalah memberikan prioritas kepada calon perempuan ketika terdapat dua calon dengan kualifikasi yang relatif setara.
Dengan demikian, afirmasi perempuan diposisikan sebagai tie-breaker atau faktor penentu ketika terjadi kesetaraan kualifikasi, bukan sebagai pengganti prinsip merit dalam keseluruhan proses seleksi.
Kesempatan untuk mengikuti proses seleksi, menurut pemerintah, tetap harus terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, baik laki-laki maupun perempuan.

- Penulis: Nuzul Fahmi
- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar