
Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU: Antara Afirmasi dan Meritokrasi
- account_circle Nuzul Fahmi
- calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
- schedule 2 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Perdebatan Berawal dari Frasa “Memperhatikan”
Perkara yang sedang diuji di MK tersebut diajukan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama sejumlah aktivis dan praktisi pemilu.
Para pemohon mempersoalkan sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya norma yang menggunakan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.”
Dalam permohonannya, para pemohon menilai kata “memperhatikan” memiliki kekuatan mengikat yang lebih lemah dibandingkan formulasi seperti “memuat”, “harus terdapat”, atau ketentuan yang secara tegas menetapkan batas minimal.
Para pemohon kemudian meminta MK memberikan tafsir konstitusional agar komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 10 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur komposisi keanggotaan KPU di berbagai tingkatan.
Selain itu, ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) mengenai tim seleksi serta Pasal 92 ayat (11) mengenai komposisi keanggotaan Bawaslu.
Mencari Titik Temu antara Afirmasi dan Kualitas
Perdebatan dalam perkara ini pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan angka 30 persen. Persoalan yang lebih luas adalah bagaimana memastikan kebijakan afirmasi perempuan dapat diterapkan tanpa menghilangkan prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemerintah menilai keterwakilan perempuan dan meritokrasi bukan dua prinsip yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama selama proses seleksi tetap memberikan kesempatan yang adil sekaligus memastikan calon yang terpilih memenuhi standar kompetensi dan integritas.
Sementara itu, para pemohon menginginkan adanya norma yang lebih kuat agar kebijakan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada sebatas kewajiban untuk “memperhatikan”.
Perkara Nomor 265/PUU-XXIV/2026 tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, pandangan pemerintah maupun argumentasi para pemohon perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses persidangan dan belum dapat dipandang sebagai putusan akhir Mahkamah.

- Penulis: Nuzul Fahmi
- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar