KPU 1999–2001: Jajaran Penyelenggara Pemilu di Awal Reformasi

Siribee.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 1999–2001 menjadi bagian penting dalam sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia setelah Reformasi 1998. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Presiden B.J. Habibie melantik KPU pada 11 Maret 1999 di Istana Merdeka, Jakarta.

Mekanisme pembentukannya berbeda dengan sistem seleksi anggota KPU yang dikenal sekarang. Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 1999, setiap partai politik peserta pemilu berhak mengirimkan satu wakil, sedangkan lima wakil pemerintah ditetapkan oleh presiden. Dengan 48 partai peserta Pemilu 1999, jumlah anggota yang ditentukan undang-undang mencapai 53 orang. Ketua dan dua wakil ketua dipilih secara demokratis oleh anggota KPU dalam rapat pleno.

Rudini terpilih sebagai ketua, didampingi Adnan Buyung Nasution dan Harun Al Rasyid sebagai wakil ketua. Ketiganya memimpin lembaga yang bertugas menyiapkan Pemilu 1999, pemilu pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Ketua dan Wakil Ketua KPU RI

Berdasarkan Lampiran 1 buku B.J. Habibie, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, susunan pimpinan KPU 1999 adalah sebagai berikut.

1. Rudini → Ketua merangkap anggota, dari unsur Partai MKGR.
2. Adnan Buyung Nasution → Wakil Ketua merangkap anggota, dari unsur pemerintah.
3. Harun Al Rasyid → Wakil Ketua merangkap anggota, dari unsur Partai Umat Islam.

Anggota KPU dari Unsur Pemerintah

KPU pada masa itu tidak hanya melibatkan wakil partai politik, tetapi juga unsur pemerintah. Komposisi ini mencerminkan pengaturan keanggotaan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Lampiran 1 buku Detik-Detik yang Menentukan karya B.J. Habibie, terdapat nama-nama perwakilan pemerintah berikut yang belum disebut pada bagian pimpinan.

1. Andi A. Mallarangeng
2. Afan Gaffar
3. Anak Agung Oka Mahendra

Daftar Anggota KPU dari Unsur Partai Politik

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam. Keterlibatan wakil partai dalam keanggotaan KPU merupakan bagian dari desain penyelenggaraan pemilu pada masa transisi demokrasi tersebut. Berdasarkan Lampiran 1 buku B.J. Habibie, berikut nama-nama perwakilan partai politik beserta partai yang diwakilinya. Rudini dan Harun Al Rasyid tidak dicantumkan kembali karena telah disebut pada bagian pimpinan.

1. H. Djuhad Mahja → Partai Persatuan Pembangunan
2. Drs. Mahadi Sinambela → Partai Golkar
3. H.R. Bambang Mintoko → Partai Demokrasi Indonesia
4. Lukman Syamra → Partai Republik
5. Drs. Jacob Tobing → PDI Perjuangan
6. Ir. H. Amaruddin Djajasubita → Partai Syarikat Islam Indonesia
7. Mustafa Kamal → Partai Keadilan
8. Yahya C. Staquf → Partai Kebangkitan Bangsa
9. Edwin Henawan Soekowati → Partai Nasional Demokrat
10. Dr. Sutradara Gintings → Partai Keadilan dan Persatuan
11. H. Sjafuddinsyah Nasution → Partai Cinta Damai
12. Abdul Rahman Saleh → Partai Bulan Bintang
13. Hasballah M. Saad → Partai Amanat Nasional
14. K.H. Agus Miftach → Partai Rakyat Indonesia
15. Drs. H. Nursyirwan Noer Datuk → Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
16. H.M. Thohir Humaydi → Partai Nahdlatul Umat
17. K.H. M. Amin Abdullah → Partai Umat Muslimin Indonesia
18. Dr. Hadidjojo Nitimihardjo → Partai Musyawarah Rakyat Banyak
19. C.M.L. Sitompul → Partai Kristen Nasional Indonesia
20. Drs. M. Hassan Potabuga → PNI Massa Marhaen
21. H. Abdy S. Kusumanegara → Partai Kebangkitan Umat
22. Bennie Akbar Fatah → Partai Buruh Nasional
23. H. Rusly Dahlan → Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
24. R.O. Tambunan → Partai Pilihan Rakyat
25. Bambang Suroso → PNI Front Marhaenis
26. Prof. Dr. Midian Sirait → Partai Demokrasi Kasih Bangsa
27. I.M. Sunarkha → PNI Supeni
28. Drs. Soegito → Partai Nasional Bangsa Indonesia
29. Saut H. Aritonang → Partai Pekerja Indonesia
30. Drs. H. Syamsahril → Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
31. Drs. H. Mardiansyah → Partai Persatuan
32. Dr. H. Rasyidi → Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
33. Drs. Syarkawi Tjes → Partai Masyumi Baru
34. Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas → Partai Uni Demokrasi Indonesia
35. Askodar → Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
36. Nurdin Purnomo → Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
37. H. Masiga Bugis → Partai Islam Demokrat
38. H. St. Sukarnotomo → Partai Indonesia Baru
39. Dr. H. Rusli Bintang → Partai Abul Yatama
40. Kornelis Kopong Saran → Partai Katolik Demokrat
41. Drs. L. Heru Khuthami → Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
42. Pardjaman → Partai Solidaritas Pekerja
43. Moh. Bambang → Partai Aliansi Demokrat Indonesia
44. Hendri Kuok → Partai Rakyat Demokratik
45. Shirato Syafei → Partai Kebangsaan Merdeka
46. Umar Husein → Partai Daulat Rakyat

Susunan KPU periode 1999–2001 memperlihatkan konfigurasi kelembagaan pemilu pada masa awal Reformasi, ketika unsur partai politik dan pemerintah sama-sama terlibat dalam keanggotaan lembaga tersebut.

Periode ini menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia dalam menata kembali proses pemilihan umum setelah perubahan politik 1998.

Mencatat nama-nama yang pernah bertugas di KPU bukan sekadar mendokumentasikan sejarah kelembagaan. Catatan tersebut juga membantu pembaca memahami perubahan penyelenggaraan pemilu dari masa ke masa, termasuk perkembangan aturan mengenai komposisi dan kedudukan lembaga penyelenggara. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, daftar historis ini perlu dibaca bersama dokumen hukum dan arsip pengangkatan resmi.