Kursi Wapres Indonesia Pernah Kosong 16 Tahun Lebih

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden tetap diakui dalam struktur ketatanegaraan meskipun pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinet.

Setelah Hatta mundur, posisi tersebut tidak langsung diisi. Situasi politik kemudian berkembang dengan perubahan besar ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit tersebut menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Indonesia pun meninggalkan sistem parlementer dan kembali menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi 1945.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Meskipun demikian, perubahan konstitusi tersebut tidak langsung diikuti penunjukan pengganti Hatta.

Soekarno tetap menjalankan pemerintahan tanpa Wakil Presiden hingga berakhirnya kekuasaan Orde Lama. Ketika Soeharto menjadi Presiden, jabatan tersebut juga belum segera diisi.

Sri Sultan Hamengkubuwana IX Mengisi Kursi Wapres

Kekosongan jabatan Wakil Presiden baru berakhir pada 1973. Dalam Sidang Umum MPR pada Maret tahun tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwana IX ditetapkan sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Soeharto.

Pengangkatan itu dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1973 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang berlaku sejak 23 Maret 1973.

Dengan demikian, jabatan Wakil Presiden kembali terisi setelah kosong sejak pengunduran diri Mohammad Hatta pada Desember 1956. Rentang waktunya sekitar 16 tahun tiga bulan, meskipun sering disebut sebagai 17 tahun berdasarkan perbedaan tahun kalender 1956 dan 1973.

Setelah Sri Sultan Hamengkubuwana IX, jabatan tersebut dilanjutkan oleh Adam Malik pada 1978, Umar Wirahadikusumah pada 1983, Sudharmono pada 1988, dan Try Sutrisno pada 1993.

Perjalanan pengisian jabatan itu kemudian terus berlanjut hingga periode pemerintahan sekarang.

Pengalaman panjang tanpa Wakil Presiden tersebut juga memperlihatkan perbedaan antara aturan ketatanegaraan pada masa lalu dan ketentuan yang berlaku sekarang.

UUD 1945 hasil perubahan mengatur secara lebih tegas mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut tidak boleh disamakan dengan aturan yang berlaku ketika Hatta mengundurkan diri pada 1956. Pada masa itu, Indonesia masih menggunakan UUDS 1950 dengan sistem parlementer dan pengaturan kelembagaan yang berbeda.

Keputusan Hatta meninggalkan jabatan Wakil Presiden pada akhirnya membawa konsekuensi yang jauh melampaui berakhirnya pasangan Dwitunggal. Indonesia harus melewati pergantian sistem pemerintahan dan perubahan kepemimpinan nasional tanpa mengisi posisi tersebut selama lebih dari 16 tahun.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hanya bagian dari susunan kepemimpinan negara. Kedudukannya juga berkaitan erat dengan sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga, serta aturan konstitusi yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan.