DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, Berikut Tahapan Menuju Pemakzulan

JAKARTA, Siribee.com – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diajukan oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Langkah tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran, khususnya persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan.

Usulan itu disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR RI di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR yang mengajukan penggunaan hak tersebut.

Jumlah pengusul berasal dari delapan fraksi, dengan komposisi 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.

Saan menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan akan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapan berikutnya dijadwalkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Saan, jumlah anggota yang mengajukan usulan tersebut telah melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP. Meski demikian, penerimaan usulan oleh pimpinan DPR belum berarti hak tersebut telah disetujui menjadi keputusan resmi lembaga.

Ini Daftar 120 Anggota DPR Pengusul Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran

Alasan Pengusul Mendorong HMP

Sejumlah anggota DPR menyampaikan pertimbangan hukum dan konstitusional sebagai dasar pengajuan HMP. Salah satunya berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai persoalan tersebut perlu ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta etika kehidupan berbangsa.

Ia juga merujuk Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai salah satu dasar argumentasi pengusul.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaitkan usulan tersebut dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya berhubungan dengan legitimasi jabatan wakil presiden.

Doli berpandangan, persoalan yang berkaitan dengan ranah hukum telah memiliki putusan sehingga DPR perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga menyampaikan bahwa polemik mengenai ijazah Gibran perlu mendapatkan penyelesaian. Menurut dia, persoalan tersebut telah menyita perhatian dan energi publik dalam waktu cukup lama.

Khozin menyebut penggunaan hak konstitusional anggota DPR itu dapat berujung pada proses pemakzulan apabila dugaan perbuatan tercela atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden terbukti melalui tahapan yang ditentukan konstitusi.

Seluruh alasan tersebut merupakan argumentasi yang disampaikan para pengusul dan masih harus melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagaimana Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat?

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan HMP untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, serta dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.

Untuk mengajukan hak tersebut, Pasal 210 UU MD3 mengatur persyaratan minimal 25 anggota DPR. Pengajuan juga harus disertai materi, alasan, serta bukti yang relevan sesuai dengan dasar pengajuan pendapat.

Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan untuk menerima usulan menjadi HMP harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Apabila disetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan dan penyelidikan terhadap materi yang diajukan. Hasil pembahasan kemudian dibawa kembali ke rapat paripurna untuk menentukan sikap DPR.

Jika pendapat DPR berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi.

MK akan memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dengan demikian, pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR belum secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Masih terdapat sejumlah tahapan kelembagaan dan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil.