
Politik Tanpa Kehilangan Nurani
- account_circle Muhammad Yusuf
- calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
- schedule 4 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nurani sebagai “Rem” Kekuasaan
Dalam kehidupan politik, aturan hukum merupakan pagar, institusi menjadi mekanisme pengawasan. Pers menjadi salah satu mata publik, masyarakat sipil menjadi bagian dari kontrol demokratis, tetapi ada satu mekanisme yang bekerja lebih dalam “nurani”.
Nurani adalah semacam rem internal, ia bekerja ketika seseorang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.
Ia hadir ketika sebuah keputusan mungkin menguntungkan kelompok sendiri, tetapi berpotensi merugikan masyarakat luas, ia berbicara ketika seseorang memiliki kuasa untuk membalas kritik, tetapi memilih menjawabnya dengan argumentasi.
Karena itu, negara tidak cukup hanya membutuhkan orang-orang pinta, Negara membutuhkan orang-orang yang tahu kapan harus berhenti meskipun mereka mampu melanjutkan.
Inilah salah satu nilai tambah yang sering hilang dalam pembicaraan politik, integritas bukan hanya kemampuan melakukan yang benar, tetapi juga kemampuan menolak sesuatu yang salah ketika peluang untuk melakukannya terbuka lebar.
Dalam pandangan Islam, kekuasaan memiliki dimensi yang lebih panjang daripada masa jabatan.
Ada pertanggungjawaban di hadapan manusia dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Muslim ini menempatkan kepemimpinan bukan sebagai privilese, melainkan tanggung jawab.
Dalam hadis lain, Nabi menyebut pemimpin yang adil sebagai salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya.
Pesannya menjadi sangat relevan bagi politik hari ini, jabatan mungkin memiliki masa berlaku, tetapi pertanggungjawaban moral tidak mengenal masa jabatan.
Seorang pemimpin dapat meninggalkan kantor, tetapi tidak dapat meninggalkan seluruh akibat dari keputusan yang pernah dibuatnya.
Ada satu fase politik yang jarang mendapatkan perhatian, hari-hari setelah surat suara dilipat.
Pada hari pemungutan suara, rakyat memberikan pilihannya, setelah hasil ditetapkan, pesta politik perlahan berakhir, namun kehidupan rakyat justru berjalan seperti biasa.
Petani kembali ke sawah, nelayan kembali ke laut, pedagang membuka toko, guru kembali ke ruang kelas, orang tua kembali memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya, mereka tidak hidup dalam suasana kampanye setiap hari.
Karena itu, ukuran keberhasilan demokrasi sesungguhnya tidak hanya dapat dilihat dari tertibnya pemilu, tetapi juga dari apakah kepercayaan yang diberikan melalui pemilu menghasilkan kehidupan publik yang lebih baik.
Demokrasi tidak selesai ketika suara dihitung. Demokrasi justru diuji ketika suara itu diterjemahkan menjadi kebijakan.
Gagasan ini penting karena menggeser perhatian kita dari politik elektoral menuju politik pasca-elektoral, bagaimana mandat rakyat diterjemahkan menjadi keadilan, pelayanan, transparansi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, politik tidak membutuhkan manusia yang sempurna, yang dibutuhkan adalah manusia yang masih mampu mendengar suara batinnya ketika kekuasaan mulai membuat suara rakyat terdengar jauh.
Politik tidak harus steril dari kepentingan, tetapi kepentingan harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat.
Politisi boleh memiliki ambisi, tetapi ambisi harus memiliki batas, pemimpin boleh memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan harus memiliki kendali.
Partai boleh mengejar kemenangan, tetapi kemenangan tidak boleh dibeli dengan mengorbankan kejujuran.
Dan rakyat boleh berbeda pilihan. Tetapi perbedaan politik tidak boleh menghapus persaudaraan sebagai sesama manusia dan warga negara.
Barangkali, inilah bentuk politik yang paling kita perlukan hari ini, bukan politik yang kehilangan perbedaan, melainkan politik yang tetap mampu berbeda tanpa kehilangan nurani.
Sebab sejarah pada akhirnya tidak hanya mengingat siapa yang pernah berkuasa, sejarah juga akan bertanya, ketika kekuasaan berada di tangan mereka, apa yang mereka lakukan terhadap kepercayaan yang diberikan rakyat?
Dan bagi seorang Muslim, ada pertanyaan yang lebih jauh lagi, ketika seluruh jabatan selesai, seluruh tepuk tangan berhenti dan seluruh atribut politik dilepaskan, apa yang akan kita bawa ketika amanah itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah?
Mungkin di situlah politik menemukan makna terdalamnya, bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang tetap menjadi manusia ketika memiliki kekuasaan, dan bukan sekadar tentang memenangkan pertarungan politik, tetapi tentang tidak kehilangan nurani dalam perjalanan menuju kemenangan.

- Penulis: Muhammad Yusuf
- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar