Senin, 23 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Berita » Hasyim Asy’ari Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Administratif, Ini Penjelasannya

Hasyim Asy’ari Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Administratif, Ini Penjelasannya

  • account_circle Nuzul Fahmi
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • schedule 4 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

JAKARTA, Siribee.com – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari membantah adanya cacat administratif dan manipulasi dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Bantahan tersebut disampaikan Hasyim saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

Hasyim, yang menjabat Ketua KPU periode 2022–2024, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai dokumen pendidikan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 disusun melalui proses kelembagaan dan bukan untuk mengakomodasi calon tertentu.

Perdebatan berpusat pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA dari sekolah asing bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Menurut Hasyim, ketentuan itu muncul setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang juga dihadapi sejumlah calon anggota legislatif.

Ia menegaskan tidak ada motif untuk mempermudah pencalonan seseorang melalui norma tersebut.

“Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini,” ujar Hasyim dalam persidangan.

Mengapa Syarat Pendidikan Dipersoalkan?

Persoalan ini bermula dari permohonan sejumlah pihak yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon menilai syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat merupakan ketentuan wajib yang harus dipenuhi setiap calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemohon juga mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan mempertanyakan dasar penerbitannya. Mereka berpendapat bahwa bukti kelulusan perguruan tinggi tidak serta-merta menggantikan kewajiban membuktikan kelulusan pendidikan menengah apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Atas dasar itu, pemohon mendalilkan adanya cacat administratif yang dinilai berdampak pada keabsahan pencalonan Gibran.

Namun, dalil tersebut merupakan argumentasi pemohon yang masih menjadi bagian dari perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi.

KPU Akui Tidak Melakukan Klarifikasi Dokumen

Dalam persidangan yang sama, Hasyim juga mengakui KPU tidak melakukan klarifikasi langsung terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen pendidikan yang disampaikan Gibran saat pencalonan.

Menurut Hasyim, klarifikasi dapat dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap dokumen atau adanya laporan masyarakat.

Ia menyebut dokumen serupa sebelumnya telah digunakan Gibran dalam pencalonan kepala daerah di Kota Surakarta pada 2020.

Atas pertimbangan tersebut, KPU saat itu menilai klarifikasi tambahan tidak diperlukan.

Keterangan ini menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai batas pemeriksaan administratif yang dilakukan penyelenggara pemilu, khususnya ketika dokumen persyaratan calon berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh di luar negeri

Perbedaan Pandangan tentang Verifikasi

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riwanto, yang dihadirkan sebagai ahli dari KPU, menyatakan pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah melalui prosedur yang berlaku, termasuk konsultasi dengan kementerian terkait.

Menurut Agus, Pasal 18 ayat (3) tidak menghapus syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat, melainkan mengatur keadaan khusus mengenai dokumen pembuktian kelulusan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pihaknya tidak memperoleh akses untuk memeriksa secara langsung dokumen persyaratan pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Bagja mengatakan Bawaslu hanya dapat membaca informasi pencalonan melalui sistem tersebut dan tidak memiliki akses untuk masuk serta memeriksa seluruh dokumen yang disampaikan calon.

Perbedaan keterangan ini memperlihatkan pentingnya kejelasan mekanisme verifikasi dan akses pengawasan terhadap dokumen pencalonan.

Mengapa Verifikasi Administrasi Penting dalam Pemilu?

Persyaratan calon merupakan salah satu instrumen untuk memastikan setiap peserta pemilu memenuhi ketentuan undang-undang. Proses verifikasi bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas, tetapi juga memastikan dokumen yang digunakan memiliki dasar dan keabsahan sesuai ketentuan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kejelasan prosedur verifikasi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa penyusunan peraturan teknis seperti PKPU memiliki konsekuensi besar. Setiap perubahan norma perlu dijelaskan secara terbuka, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, perdebatan mengenai syarat pendidikan calon tidak hanya menyangkut dokumen seorang kandidat, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana penyelenggara pemilu memastikan persyaratan pencalonan diterapkan secara konsisten, transparan, dan dapat diawasi.

Sidang PHPU tersebut masih berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah pihak, termasuk unsur kementerian dan perwakilan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Penulis: Nuzul Fahmi
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bukan Soal Murah atau Mahal, Begini Taruhan di Balik Pilkada

    Bukan Soal Murah atau Mahal, Begini Taruhan di Balik Pilkada

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Yusrijal Abdar
    • visibility 43
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Perdebatan tentang cara memilih kepala daerah kembali mengemuka. Pilihannya mengerucut pada dua model, tetap mempertahankan Pilkada langsung atau mengembalikan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota kepada DPRD. Keduanya memiliki kelebihan dan persoalan masing-masing. Oleh karena itu, membandingkannya tidak […]

  • Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya

    Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi: Hak dan Batasannya

    • calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 105
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Yusri Razali — Komisioner KIP Banda Aceh Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Tanpa kebebasan menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, menyampaikan keberatan, atau menawarkan gagasan yang berbeda, demokrasi mudah berubah menjadi sekadar prosedur pergantian kekuasaan tanpa partisipasi […]

  • Kebijakan Populis: Solusi atau Sekadar Janji Politik?

    Kebijakan Populis: Solusi atau Sekadar Janji Politik?

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Di era politik modern, kebijakan populis sering dijadikan alat untuk meraih dukungan masyarakat. Istilah ini merujuk pada langkah-langkah pemerintah yang dirancang agar disukai mayoritas, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun, apakah kebijakan populis benar-benar memberikan solusi atau […]

  • Revisi UU Pemilu Dimulai, DPR Bahas 10 Isu untuk Pemilu 2029

    Revisi UU Pemilu Dimulai, DPR Bahas 10 Isu untuk Pemilu 2029

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 299
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Aturan Pemilu 2029 mulai disusun dari meja parlemen, Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu menggelar rapat perdana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi […]

  • Dinamika Politik Indonesia: Dari Pemilu ke Pemilu, Apa yang Berubah?

    Dinamika Politik Indonesia: Dari Pemilu ke Pemilu, Apa yang Berubah?

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com » Setiap pemilihan umum menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi di Indonesia.  Setiap lima tahun sekali, rakyat diberi kesempatan untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa. Namun, jika menengok dari satu periode ke periode berikutnya, dinamika politik di Indonesia selalu mengalami perubahan signifikan, […]

  • Rumoh Geudong Pidie: Memorial Living Park sebagai Destinasi Sejarah Aceh yang Inspiratif 9.45 Play Button

    Rumoh Geudong Pidie: Memorial Living Park sebagai Destinasi Sejarah Aceh yang Inspiratif

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Di tengah hamparan sawah yang hijau di Gampong Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, berdirilah sebuah monumen yang bukan sekadar tugu, melainkan saksi bisu dari sejarah kelam Aceh. Inilah Memorial Living Park Rumoh Geudong, sebuah ruang peringatan yang […]

expand_less