Senin, 23 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Berita » Revisi UU Pemilu Dimulai, DPR Bahas 10 Isu untuk Pemilu 2029

Revisi UU Pemilu Dimulai, DPR Bahas 10 Isu untuk Pemilu 2029

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
  • schedule 2 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

JAKARTA, Siribee.com – Aturan Pemilu 2029 mulai disusun dari meja parlemen, Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu menggelar rapat perdana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Senin (5/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi awal dari pembahasan yang diperkirakan akan berlangsung panjang, DPR tidak hanya meninjau aturan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sejumlah ketentuan yang menyangkut sistem perwakilan, pencalonan presiden, penggunaan teknologi, hingga perlindungan hak pemilih.

Ketua Panja RUU Pemilu Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Panja telah menyepakati 10 isu strategis yang akan menjadi kerangka pembahasan.

Sepuluh isu itu mencakup desain kelembagaan DPR, DPD dan DPRD, peserta pemilu, desain keserentakan pemilu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan calon legislatif, sistem digital, perlindungan hak pilih, kelembagaan penyelenggara, sengketa dan penegakan hukum, serta sejumlah ketentuan lain dalam penyelenggaraan pemilu.

Menata kembali sistem pemilu

Salah satu bagian yang akan mendapat perhatian adalah desain sistem pemilu legislatif.

Pembahasannya berkaitan dengan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi bagian dari perdebatan politik dan akademik, termasuk sistem pemilu, daerah pemilihan, jumlah kursi, serta parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Isu tersebut menjadi semakin menarik setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sejumlah putusan yang berkaitan dengan sistem pemilu. DPR dan pemerintah nantinya perlu merumuskan kembali ketentuan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2029 sekaligus tetap sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan mengenai peserta pemilu juga akan ditinjau, begitu pula desain keserentakan pemilu yang selama ini membuat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berlangsung dalam satu rangkaian waktu.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian lain yang masuk dalam agenda Panja.

Pembahasannya berlangsung dalam situasi yang berbeda dibanding ketika UU Pemilu 2017 disusun. Mahkamah Konstitusi pada awal 2025 telah menyatakan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perubahan tersebut membuat desain pencalonan presiden menjadi salah satu materi yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan revisi UU Pemilu.

Panja akan melihat kembali bagaimana ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dirumuskan, termasuk hubungan antara sistem kepartaian, peserta pemilu, dan proses pencalonan.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ahmad Doli Kurnia Tak Setuju Pansel KPU Dibentuk Sekarang, Revisi UU Pemilu Masih Berjalan

    Ahmad Doli Kurnia Tak Setuju Pansel KPU Dibentuk Sekarang, Revisi UU Pemilu Masih Berjalan

    • calendar_month Selasa, 27 Okt 2026
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 187
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan waktu pembentukan panitia seleksi (pansel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2027–2032. Menurut dia, proses seleksi perlu mempertimbangkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan […]

  • Amplop di Bawah Piring

    Amplop di Bawah Piring

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Lebah Senja
    • visibility 150
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Lebah Senja Malam itu, rumah Mak Salmah lebih ramai daripada biasanya. Beberapa orang duduk bersila di atas tikar pandan, sementara aroma gulai kambing dan kopi hitam memenuhi ruang tengah yang dindingnya mulai kusam dimakan usia. Di luar, suara […]

  • Nur Hidayat Sardini: Independensi Penyelenggara Pemilu Diuji Jelang 2029

    Nur Hidayat Sardini: Independensi Penyelenggara Pemilu Diuji Jelang 2029

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›BANDA ACEH, Siribee.com – Independensi penyelenggara pemilu tidak cukup dibuktikan melalui status hukum atau pemisahan kelembagaan dari pemerintah. Kemandirian justru diuji ketika penyelenggara harus mengambil keputusan di tengah tekanan politik, kepentingan tertentu dan tuntutan berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan Dr. […]

  • Jimly Asshiddiqie dan Jalan Panjang Menjaga Etika Pemilu Indonesia

    Jimly Asshiddiqie dan Jalan Panjang Menjaga Etika Pemilu Indonesia

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 62
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Ada satu bab penting dalam sejarah reformasi pemilu Indonesia yang tidak selalu terlihat dari hiruk-pikuk tahapan pemungutan suara. Bab itu berkaitan dengan pertanyaan sederhana, tetapi mendasar, siapa yang menjaga perilaku para penyelenggara pemilu ketika kewenangan mereka mulai berhadapan […]

  • MK Tak Temukan Bukti Ijazah SLTA Gibran, Ini Putusannya

    MK Tak Temukan Bukti Ijazah SLTA Gibran, Ini Putusannya

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 593
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat. Hal itu […]

  • Dari Madrasah, KIP Banda Aceh Dorong Lahirnya Agen Demokrasi photo_camera 6

    Dari Madrasah, KIP Banda Aceh Dorong Lahirnya Agen Demokrasi

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›BANDA ACEH, Siribee.com – Demokrasi tidak hanya dipelajari melalui buku atau dibicarakan menjelang pemilihan umum. Nilai-nilainya dapat tumbuh dari pengalaman sederhana di lingkungan sekolah, mulai dari menyampaikan pendapat, menentukan pilihan, hingga menghormati keputusan bersama. Prinsip inilah yang menjadi bagian penting […]

expand_less