Jimly Asshiddiqie dan Jalan Panjang Menjaga Etika Pemilu Indonesia

Siribee.com – Ada satu bab penting dalam sejarah reformasi pemilu Indonesia yang tidak selalu terlihat dari hiruk-pikuk tahapan pemungutan suara. Bab itu berkaitan dengan pertanyaan sederhana, tetapi mendasar, siapa yang menjaga perilaku para penyelenggara pemilu ketika kewenangan mereka mulai berhadapan dengan kepentingan politik?

Pertanyaan tersebut kemudian melahirkan perkembangan penting dalam sistem kepemiluan Indonesia, yakni pelembagaan penegakan kode etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Di balik proses panjang itu terdapat nama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. Ia bukan hanya dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Dalam sejarah kepemiluan, Jimly berada pada posisi penting sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU dan kemudian menjadi Ketua pertama DKPP periode 2012–2017. Situs resmi DKPP mencatat secara tegas posisi tersebut.

Peran Jimly menjadi penting bukan semata karena jabatan yang pernah diembannya. Lebih dari itu, ia berada pada fase ketika mekanisme etik penyelenggara pemilu yang semula terbatas mulai didorong menjadi sebuah institusi yang lebih kuat, permanen, terbuka dan memiliki kewenangan yang lebih luas.

Dengan kata lain, perjalanan Jimly di bidang etik pemilu merupakan bagian dari proses perubahan cara Indonesia memandang demokrasi, bahwa pemilu tidak cukup hanya memiliki aturan dan prosedur, tetapi juga membutuhkan penyelenggara yang mampu menjaga kehormatan kewenangannya.

Dari Dewan Kehormatan KPU menuju DKPP

Untuk memahami posisi Jimly dalam sejarah DKPP, kita perlu melihat lembaga tersebut dari belakang.

DKPP tidak lahir dari ruang kosong. Menurut sejarah lahirnya DKPP, embrionya adalah Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU). Pada fase awal, lembaga tersebut masih bersifat ad hoc dan merupakan bagian dari struktur KPU. Tugas utamanya berkaitan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Jimly kemudian dipercaya memimpin DK KPU. Dalam laporan kinerja DKPP, Jimly tercatat sebagai Ketua merangkap anggota dari unsur masyarakat dalam komposisi DK KPU. Pada periode tersebut, mekanisme etik masih menghadapi persoalan mendasar, bagaimana memastikan lembaga yang memeriksa perilaku penyelenggara memiliki jarak yang cukup dari lembaga yang diperiksanya. Di sinilah muncul salah satu kontribusi penting Jimly.

Dalam perkembangan DK KPU, Jimly mendorong agar fungsi etik tidak berhenti sebagai mekanisme administratif internal. Publikasi DKPP mengenai sejarah kelembagaan mencatat adanya terobosan pada masa kepemimpinannya, termasuk keputusan-keputusan terhadap sejumlah penyelenggara yang sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme etik dapat bekerja secara lebih substantif.

Terobosan tersebut kemudian memperoleh respons positif dan menjadi salah satu pengalaman penting yang ikut mendorong lahirnya DKPP.

Artinya, perubahan dari DK KPU menuju DKPP tidak semata-mata perubahan nomenklatur. Ada pengalaman kelembagaan yang terlebih dahulu menunjukkan bahwa penegakan kode etik membutuhkan otoritas, independensi dan mekanisme pemeriksaan yang lebih kuat.

12 Juni 2012: Ketika Etika Menjadi Lembaga Permanen

Tonggak penting itu terjadi pada 12 Juni 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DK KPU secara resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berbeda dengan pendahulunya yang bersifat ad hoc, DKPP dirancang sebagai lembaga tetap dengan kewenangan yang lebih luas, menjangkau penyelenggara pemilu pada jajaran KPU dan Bawaslu.

Pada periode pertama, Jimly Asshiddiqie dipercaya menjadi ketua merangkap anggota.

Pilihan tersebut memiliki konteks yang kuat. Jimly sudah memiliki pengalaman memimpin mekanisme etik sebelumnya. Ia juga memiliki latar belakang akademik hukum tata negara yang memungkinkan persoalan etik pemilu dibaca tidak sekadar sebagai pelanggaran perilaku individual, tetapi sebagai bagian dari desain kelembagaan negara.

Tantangan pada masa awal tentu tidak sederhana. Lembaga baru harus membangun prosedur, membangun kepercayaan, menangani pengaduan, memeriksa perkara, sekaligus menjelaskan kepada publik mengapa perilaku penyelenggara pemilu harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.

Jimly kemudian membawa satu gagasan yang menjadi ciri kuat DKPP, etika harus memiliki institusi dan mekanisme pemeriksaan yang nyata, bukan berhenti sebagai norma moral.

Rule of Law dan Rule of Ethic

Gagasan Jimly mengenai DKPP dapat dipahami melalui konsep yang berulang kali ia sampaikan, demokrasi membutuhkan rule of law sekaligus rule of ethic.

Dalam pandangannya, hukum saja tidak selalu cukup untuk mengatur seluruh perilaku pejabat publik. Ada wilayah kepatutan, kehormatan, independensi dan tanggung jawab yang harus dijaga melalui norma etik.

Pada 2020, Jimly menyebut DKPP sebagai “ide besar” dan menegaskan bahwa pembentukannya merupakan pengejawantahan rule of ethic yang melengkapi rule of law.

Pandangan tersebut penting jika ditempatkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

KPU dan Bawaslu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun seorang penyelenggara dapat menghadapi keadaan yang tidak selalu selesai hanya dengan membaca satu pasal. Ada situasi ketika keputusan mungkin secara administratif dapat dipertanggungjawabkan, tetapi hubungan, sikap atau proses pengambilannya menimbulkan persoalan kepatutan. Di sinilah etik bekerja.

Karena itu, Jimly melihat DKPP bukan sekadar lembaga yang mencari kesalahan penyelenggara. Ia merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada penyelenggara pemilu digunakan dengan standar perilaku yang layak.

Salah satu aspek yang menonjol dari gagasan Jimly adalah keterbukaan proses pemeriksaan etik.

DKPP kemudian dikenal dengan mekanisme persidangan yang terbuka untuk publik. Dalam penjelasannya, Jimly menyebut praktik tersebut sebagai sesuatu yang khas dalam perkembangan peradilan etik. DKPP sendiri mendokumentasikan pandangannya bahwa sidang etik terbuka merupakan salah satu karakter yang membedakan model DKPP dari banyak praktik lembaga etik lainnya.

Keterbukaan memiliki arti penting. Ketika sebuah lembaga menjatuhkan putusan terhadap penyelenggara pemilu, publik perlu memahami bukan hanya siapa yang dikenai sanksi, tetapi juga bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dan apa alasan di balik keputusan tersebut.

Dengan demikian, transparansi tidak berhenti pada publikasi hasil. Ia menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan terhadap mekanisme etik itu sendiri.

Bagi penyelenggara pemilu, mekanisme tersebut juga memberikan pesan bahwa kewenangan yang mereka miliki memiliki batas. Kewenangan publik selalu datang bersama tanggung jawab publik.

Portable Gym Fitness Machine Alat Olahraga Low Watt

Rp1.450.000Rp1.250.000-14%

Klik di sini untuk melihat produk