Jimly Asshiddiqie dan Jalan Panjang Menjaga Etika Pemilu Indonesia

Menjaga penyelenggara, bukan sekadar menghukum

Ada satu dimensi penting dari keberadaan DKPP yang sering hilang dalam pemberitaan, lembaga etik tidak hanya bertugas menghukum mereka yang terbukti bersalah, tetapi juga menjaga kehormatan penyelenggara yang bekerja dengan benar.

Ini merupakan pembeda penting antara penegakan etik dan sekadar pencarian kesalahan.

Pengaduan belum tentu membuktikan pelanggaran. Tuduhan belum tentu identik dengan kesalahan. Karena itu, proses pemeriksaan harus memberikan ruang bagi penyelenggara untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Konstruksi tersebut kemudian diperkuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. DKPP memiliki kewenangan menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta memanggil pihak yang diduga melanggar untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Prinsip ini penting bagi kesehatan demokrasi.

Jika penyelenggara dapat diberhentikan hanya berdasarkan tuduhan, maka mekanisme etik justru dapat menjadi sumber ketidakadilan baru. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti, kewibawaan penyelenggara juga dapat runtuh.

Karena itu, kualitas DKPP tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak sanksi dijatuhkan. Ukurannya adalah seberapa konsisten lembaga tersebut menilai perkara berdasarkan standar etik dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gagasan Jimly mengenai etik juga memiliki implikasi yang lebih luas. Kualitas pemilu pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat nasional.

Pemilu dijalankan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan desa atau kelurahan, bahkan tempat pemungutan suara. Artinya, standar perilaku harus hidup di seluruh jenjang.

Transformasi DK KPU menjadi DKPP memberikan dasar bagi pengawasan etik yang lebih luas terhadap jajaran penyelenggara. DKPP kemudian berkembang dengan mekanisme yang memungkinkan pemeriksaan perkara etik di daerah, termasuk melalui Tim Pemeriksa Daerah. UU Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat posisi TPD dengan memberikan landasan langsung dalam undang-undang.

Perkembangan tersebut menunjukkan satu hal, membangun penyelenggara yang berkualitas tidak dapat dilakukan hanya melalui pendidikan teknis.

Penyelenggara perlu memahami hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan secara independen. Mereka harus mampu menghadapi tekanan, mengelola konflik kepentingan, menjaga komunikasi dengan peserta pemilu dan memahami bahwa perilaku pribadi dapat berdampak terhadap kredibilitas institusi.

Dalam konteks ini, DKPP berperan sebagai penjaga standar perilaku profesi penyelenggara pemilu.

Gagasan Jimly yang Melampaui Masa Jabatannya

Jimly hanya memimpin DKPP pada periode 2012-2017. Namun gagasan kelembagaan yang dibangun pada masa tersebut tidak berhenti ketika masa jabatannya berakhir.

UU Nomor 7 Tahun 2017 kemudian memperkuat DKPP, termasuk dari sisi kesekretariatan dan mekanisme pemeriksaan di daerah. DKPP tetap ditempatkan sebagai salah satu unsur dalam kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Di sinilah ukuran warisan seorang tokoh dapat dilihat. Warisan kelembagaan bukan sekadar berapa lama seseorang menjabat. Warisan yang lebih penting adalah apakah gagasannya mampu berubah menjadi sistem yang tetap bekerja setelah ia meninggalkan jabatan.

Dalam kasus Jimly, pengalaman memimpin DK KPU dan DKPP berada dalam satu garis perkembangan, dari mekanisme etik menuju institusi etik yang permanen.

Ia membantu membuka ruang bahwa penyelenggara pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban etik melalui proses yang terbuka dan kelembagaan yang lebih independen.

Namun tantangan demokrasi hari ini menuntut langkah yang lebih jauh.

DKPP tidak boleh dipahami hanya sebagai tempat perkara etik berakhir. Putusan dan pengalaman pemeriksaan seharusnya menjadi sumber pembelajaran bagi KPU dan Bawaslu.

Setiap perkara dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pembinaan penyelenggara, bagaimana konflik kepentingan dikenali sejak awal, bagaimana komunikasi dengan peserta pemilu dilakukan, bagaimana hubungan sosial penyelenggara dijaga, dan bagaimana keputusan yang sensitif didokumentasikan serta dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan seperti itu, etika bergerak dari reaksi menuju pencegahan.

Ini juga berarti bahwa kualitas penyelenggara harus dibangun sejak proses rekrutmen. Orang yang memahami regulasi belum tentu memiliki ketahanan etik. Sebaliknya, orang yang memiliki niat baik tetap membutuhkan pemahaman hukum, kecakapan teknis dan kemampuan mengambil keputusan.

Karena itu, sistem kepemiluan membutuhkan kombinasi tiga hal, kompetensi, karakter dan mekanisme pertanggungjawaban.

Jimly membantu meletakkan salah satu fondasi penting dari mekanisme terakhir tersebut

Sebuah Warisan Bagi Demokrasi Indonesia

Membicarakan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam sejarah DKPP pada akhirnya bukan sekadar mengenang siapa ketua pertama lembaga tersebut.

Yang lebih penting adalah memahami konteks perubahan yang terjadi.

Sebelum DKPP, Indonesia telah memiliki mekanisme etik melalui DK KPU. Jimly terlibat langsung dalam fase tersebut dan memimpinnya. Pengalaman dan terobosan pada masa itu menjadi bagian dari perjalanan menuju lahirnya DKPP sebagai lembaga tetap pada 2012. Setelah itu, Jimly memimpin DKPP periode pertama selama 2012-2017.

Dari sana, gagasan tentang etika penyelenggara pemilu berkembang menjadi bagian permanen dari arsitektur demokrasi Indonesia.

Nilai penting Jimly terletak pada kemampuannya melihat bahwa demokrasi tidak cukup dijaga melalui desain kelembagaan dan aturan tertulis. Institusi demokrasi pada akhirnya bergantung pada perilaku manusia yang menjalankan kewenangan.

Karena itu, kualitas pemilu tidak berhenti pada kemampuan menghitung suara dengan benar. Ia juga ditentukan oleh apakah penyelenggara mampu bersikap independen ketika menghadapi tekanan, adil ketika berhadapan dengan peserta, terbuka ketika membuat keputusan dan bertanggung jawab ketika kewenangannya dipersoalkan.

Jimly sendiri kemudian terus mengingatkan pentingnya peran DKPP dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggara pemilu. Dalam pernyataannya pada 2024, ia menyebut DKPP memiliki posisi penting untuk terus mengawal penyelenggaraan demokrasi dan integritas penyelenggara pemilu.

Pada akhirnya, mungkin di situlah makna terdalam perjalanan Jimly bersama DKPP.

Ia tidak sekadar membantu membangun sebuah lembaga. Ia ikut mendorong perubahan cara pandang terhadap penyelenggara pemilu, dari sekadar pelaksana teknis tahapan menjadi pemegang amanah demokrasi yang harus mempertanggungjawabkan bukan hanya apa yang dikerjakan, tetapi juga bagaimana kewenangan itu dijalankan.

Dan ketika pemilu semakin kompleks, tekanan politik semakin kuat, serta kepercayaan publik menjadi semakin mahal, gagasan tersebut justru semakin relevan.

Demokrasi membutuhkan aturan untuk menentukan batas kekuasaan. Tetapi demokrasi membutuhkan etika agar mereka yang memegang kekuasaan tidak kehilangan arah. Di titik itulah warisan Jimly Asshiddiqie dalam sejarah DKPP memperoleh maknanya.

Treadmil Lipat Electric Low Watt Incline Alat Olahraga

Rp2.597.400Rp2.297.400-12%

Klik di sini untuk melihat produk