Selasa, 17 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Pemilu » Pemilu 2029: Antara Kemajuan AI dan Ancaman Disinformasi

Pemilu 2029: Antara Kemajuan AI dan Ancaman Disinformasi

  • account_circle Yusri Razali
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • schedule 3 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Siribee.com – Dulu, kalau ingin memengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu, orang harus memasang baliho, membuat iklan, turun ke lapangan atau berkampanye dari panggung ke panggung.

Sekarang, cukup dengan sebuah ponsel dan teknologi kecerdasan buatan (AI), sebuah pesan politik bisa dibuat dalam hitungan menit dan menyebar ke ribuan orang. Di sinilah tantangan Pemilu 2029 mulai terlihat.

AI bukan musuh demokrasi, teknologi ini justru bisa membantu banyak hal, termasuk mengolah data, membuat informasi lebih mudah dipahami, hingga membantu penyelenggara membaca pola kerawanan pemilu. Bawaslu sendiri melihat AI dapat dimanfaatkan untuk mengolah data dan mendeteksi potensi kerawanan secara lebih cepat.

Masalah muncul ketika teknologi yang sama digunakan untuk membuat kebohongan terlihat seperti kenyataan.

Wajah bisa dibuat seolah-olah mengatakan sesuatu, suara dapat ditiru, foto dapat direkayasa. Video yang tidak pernah terjadi bisa tampak sangat meyakinkan, inilah yang dikenal sebagai deepfake.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Februari 2026 sudah mengingatkan bahwa AI dan deepfake menjadi tantangan besar menuju Pemilu 2029. Pada Juli 2026, Bawaslu kembali menegaskan bahwa kerangka hukum pemilu saat ini belum secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam kampanye.

Menurut saya, di sinilah Indonesia harus mulai berpikir lebih jauh.

Kita tidak perlu menunggu munculnya skandal deepfake besar untuk kemudian sibuk mencari aturan.

Revisi UU Pemilu ke depan perlu mulai mengantisipasi penggunaan AI, tidak berarti semua konten yang dibuat dengan AI harus dilarang, yang perlu dibedakan adalah teknologi dan penyalahgunaannya.

Misalnya, konten kampanye yang menggunakan AI secara signifikan dapat diwajibkan mencantumkan penanda. Manipulasi wajah atau suara kandidat untuk menipu pemilih harus memiliki konsekuensi yang jelas, peserta pemilu dan tim kampanye juga perlu memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan teknologi oleh jaringan pendukungnya.

Yang tidak kalah penting adalah kecepatan penanganan. Disinformasi bisa menyebar dalam hitungan menit, sedangkan klarifikasi sering datang ketika informasi palsu sudah telanjur dipercaya.

Karena itu, ke depan perlu ada mekanisme khusus untuk menerima laporan, memeriksa dugaan deepfake dan memberikan klarifikasi secara cepat kepada publik.

Pemerintah sendiri sedang membangun tata kelola AI nasional. Pada Mei 2026, pembahasan lintas kementerian untuk RPerpres tentang Etika AI dan Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 telah selesai.

Pada Juli 2026, pemerintah menyebut Perpres tersebut akan menjadi langkah awal sebelum penyusunan UU AI yang lebih komprehensif.

Momentum ini seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri, aturan AI nasional dan aturan pemilu perlu saling terhubung.

Sebab tantangan Pemilu 2029 mungkin bukan lagi sekadar bagaimana memastikan suara di dalam kotak tidak berubah, tantangannya bisa muncul jauh sebelumnya, ketika pemilih membuka ponsel dan menentukan apa yang mereka percaya.

Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan pemilih yang bebas menentukan pilihan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

AI boleh berkembang secepat mungkin, tetapi aturan dan kemampuan masyarakat untuk memeriksa kebenaran juga harus ikut bergerak.

Jangan sampai teknologi menjadi begitu pintar membuat kebohongan, sementara demokrasi masih terlalu lambat mengenalinya.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Penulis: Yusri Razali
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Balik Penyusunan RUU Pemilu, Begini Proses dan Tahapannya

    Di Balik Penyusunan RUU Pemilu, Begini Proses dan Tahapannya

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 140
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Yusri Razali — Komisioner KIP Banda Aceh Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu merupakan proses panjang yang menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Di baliknya, ada proses panjang yang melibatkan kajian hukum, perdebatan kebijakan, pertimbangan politik, serta […]

  • Jejak Karier Politik Gibran 2010–2026

    Jejak Karier Politik Gibran 2010–2026

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › INFOGRAFIS • POLITIK JEJAK KARIERGIBRAN RAKABUMING RAKA Dari dunia usaha, politik lokal, hingga menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2010–2026 LINIMASA POLITIK Perjalanan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perubahan lintasan karier dari pengusaha kuliner menjadi kepala daerah, kemudian memasuki pemerintahan […]

  • Meuseuraya, Kearifan Lokal Aceh yang Mengajarkan Nilai Demokrasi

    Meuseuraya, Kearifan Lokal Aceh yang Mengajarkan Nilai Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Rachmat Hidayat
    • visibility 130
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Rachmat Hidayat, M.Si, CAL, CHRM — Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Kota Banda Aceh Demokrasi sering kali dipahami melalui pemilu, hak memilih, lembaga perwakilan, serta proses pergantian kekuasaan. Padahal, demokrasi dalam kehidupan masyarakat memiliki dimensi yang jauh lebih […]

  • Ketika Jabatan Wakil Presiden Kosong, Begini Aturan Penggantinya

    Ketika Jabatan Wakil Presiden Kosong, Begini Aturan Penggantinya

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Jabatan wakil presiden dapat berakhir sebelum masa pemerintahan selesai. Kematian, pengunduran diri, maupun pemberhentian melalui mekanisme konstitusional dapat membuat posisi orang nomor dua di pemerintahan itu kosong. Untuk menghadapi keadaan tersebut, konstitusi telah menyiapkan prosedur pengisian jabatan agar […]

  • Islam-Politiek di Era Modern: Membaca Ulang Sejarah Karantina Rubiah dalam Konteks Haji 2026

    Islam-Politiek di Era Modern: Membaca Ulang Sejarah Karantina Rubiah dalam Konteks Haji 2026

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Abi Irhamullah, M.Ag — Direktur Eksekutif Pusat Studi Geopolitik Timur Tengah (PSGT) / Pembina RQ-BSI Aceh Dalam sejarah hubungan antara agama dan kekuasaan di Nusantara, Islam tidak pernah dipandang semata sebagai ajaran spiritual. Bagi pemerintah kolonial Belanda, Islam […]

  • Pertaruhan Elektoral Jokowi Menuju Senayan 2029

    Pertaruhan Elektoral Jokowi Menuju Senayan 2029

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle NHS
    • visibility 289
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Nur Hidayat Sardini — Pengajar Pemilu, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Selembar kartu anggota partai ternyata bisa menyimpan cerita panjang. Ketika Joko Widodo memperlihatkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bandung, akhir September lalu, perhatian […]

expand_less