Senin, 23 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Berita » DKPP Usulkan Tiga Agenda Penguatan Kelembagaan dalam RUU Pemilu

DKPP Usulkan Tiga Agenda Penguatan Kelembagaan dalam RUU Pemilu

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 21 Nov 2026
  • schedule 3 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

BANJARBARU, Siribee.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi momentum bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendorong pembenahan kelembagaan. Sejumlah perubahan dinilai diperlukan agar lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu itu mampu menjalankan kewenangannya secara lebih efektif menjelang Pemilu 2029.

Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menyampaikan tiga agenda penguatan yang diharapkan dapat masuk dalam materi pengaturan RUU Pemilu. Gagasan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ratna Dewi, usulan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI. Fokusnya mencakup pembenahan struktur organisasi, perluasan pendidikan etika, serta penguatan kepastian hukum terhadap putusan DKPP.

Salah satu agenda yang dianggap mendesak adalah perubahan status Sekretariat DKPP menjadi Sekretariat Jenderal. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan kapasitas organisasi dengan luasnya tanggung jawab DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.

Dengan cakupan penanganan perkara yang bersifat nasional, dukungan sumber daya manusia dan administrasi menjadi faktor penting bagi kelancaran kerja lembaga. Keterbatasan struktur pendukung saat ini dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas sekaligus kualitas penanganan perkara.

Selain pembenahan organisasi, DKPP juga ingin memperluas pendekatan pencegahan melalui pendidikan etika. Upaya menjaga integritas pemilu, menurut Ratna Dewi, tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik.

Kesadaran mengenai etika demokrasi perlu dibangun sejak awal, baik di lingkungan penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Untuk mendukung langkah tersebut, DKPP mulai menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pendidikan etika bersama Universitas Lambung Mangkurat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan nilai-nilai etika dalam kehidupan demokrasi melalui lingkungan akademik.

Agenda ketiga berkaitan dengan kedudukan hukum putusan DKPP. Lembaga ini menginginkan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sifat final dan mengikat putusannya dalam RUU Pemilu.

Ratna Dewi menjelaskan, dalam praktiknya masih terdapat putusan DKPP yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan, sejumlah putusan pengadilan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan keputusan DKPP.

Situasi tersebut dinilai dapat memunculkan ketidakpastian hukum sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kedudukan putusan lembaga penegak etik penyelenggara pemilu.

Atas dasar itu, DKPP mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur secara lebih jelas batasan upaya hukum terhadap putusannya. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewenangan DKPP tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik hukum.

Ketiga agenda tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR RI dalam merumuskan desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan. Bagi DKPP, pembenahan organisasi, pendidikan etika, dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Penguatan tersebut juga dipandang sebagai salah satu langkah mempersiapkan kelembagaan menghadapi Pemilu 2029, sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Syekh Dawod, Putra Aceh, Dedikasikan Diri untuk Jamaah di Tanah Suci

    Syekh Dawod, Putra Aceh, Dedikasikan Diri untuk Jamaah di Tanah Suci

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›MEKKAH, Siribee.com – Mekkah tidak hanya menjadi pusat ibadah umat Islam, tetapi juga ladang pengabdian bagi mereka yang ingin melayani jamaah. Salah satu sosok putra Aceh yang menonjol dalam hal ini adalah Tgk. H. Darwin Lukman, Lc yang lebih dikenal […]

  • Mengenal Pergantian Antarwaktu: Bagaimana Kursi Legislatif yang Kosong Diisi?

    Mengenal Pergantian Antarwaktu: Bagaimana Kursi Legislatif yang Kosong Diisi?

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 164
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Ketika seorang anggota DPR berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana prosesnya? Pertanyaan yang sama juga dapat muncul di tingkat daerah ketika anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti […]

  • Bagaimana PKPU Dibuat? Dari Rancangan hingga Menjadi Aturan Pemilu

    Bagaimana PKPU Dibuat? Dari Rancangan hingga Menjadi Aturan Pemilu

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com » Ketika sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU terbit, masyarakat biasanya langsung melihat pasal-pasal yang mengatur apa yang boleh, wajib atau dilarang dalam penyelenggaraan pemilu. Tidak banyak yang mengetahui bahwa sebelum sebuah PKPU sampai ke tangan penyelenggara di […]

  • Boh Janeng: Makanan Tradisional dengan Segudang Manfaat untuk Kesehatan

    Boh Janeng: Makanan Tradisional dengan Segudang Manfaat untuk Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Boh Janeng begitu orang Aceh kerap menyebut buah unik ini. Termasuk dalam keluarga umbi-umbian, tanaman ini memiliki nama latin Dioscorea hispida Dennst. Di kalangan masyarakat umum, ia lebih populer dengan sebutan ubi iwi atau ubi beracun. Wujudnya mirip […]

  • Lagèi Boh Rôm-Rôm Lam Peunë

    Lagèi Boh Rôm-Rôm Lam Peunë

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Diadanna
    • visibility 269
    • 1Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA — Ketua Majlis Syura Dewan Dakwah Aceh dan Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: diadanna@yahoo.com Judul artikel ini agak asing bagi orang-orang yang belum menguasai bahasa aceh dan juga […]

  • Gibran Digugat di MK! Ini Tanggapan KPU

    Gibran Digugat di MK! Ini Tanggapan KPU

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. KPU menilai permohonan tersebut memiliki sejumlah persoalan, baik dari sisi waktu pengajuan, kedudukan hukum […]

expand_less