
DKPP Usulkan Tiga Agenda Penguatan Kelembagaan dalam RUU Pemilu
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 21 Nov 2026
- schedule 3 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANJARBARU, Siribee.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi momentum bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendorong pembenahan kelembagaan. Sejumlah perubahan dinilai diperlukan agar lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu itu mampu menjalankan kewenangannya secara lebih efektif menjelang Pemilu 2029.
Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menyampaikan tiga agenda penguatan yang diharapkan dapat masuk dalam materi pengaturan RUU Pemilu. Gagasan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Ratna Dewi, usulan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI. Fokusnya mencakup pembenahan struktur organisasi, perluasan pendidikan etika, serta penguatan kepastian hukum terhadap putusan DKPP.
Salah satu agenda yang dianggap mendesak adalah perubahan status Sekretariat DKPP menjadi Sekretariat Jenderal. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan kapasitas organisasi dengan luasnya tanggung jawab DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.
Dengan cakupan penanganan perkara yang bersifat nasional, dukungan sumber daya manusia dan administrasi menjadi faktor penting bagi kelancaran kerja lembaga. Keterbatasan struktur pendukung saat ini dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas sekaligus kualitas penanganan perkara.
Selain pembenahan organisasi, DKPP juga ingin memperluas pendekatan pencegahan melalui pendidikan etika. Upaya menjaga integritas pemilu, menurut Ratna Dewi, tidak cukup hanya dilakukan dengan memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik.
Kesadaran mengenai etika demokrasi perlu dibangun sejak awal, baik di lingkungan penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Untuk mendukung langkah tersebut, DKPP mulai menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pendidikan etika bersama Universitas Lambung Mangkurat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan nilai-nilai etika dalam kehidupan demokrasi melalui lingkungan akademik.
Agenda ketiga berkaitan dengan kedudukan hukum putusan DKPP. Lembaga ini menginginkan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai sifat final dan mengikat putusannya dalam RUU Pemilu.
Ratna Dewi menjelaskan, dalam praktiknya masih terdapat putusan DKPP yang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan, sejumlah putusan pengadilan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan keputusan DKPP.
Situasi tersebut dinilai dapat memunculkan ketidakpastian hukum sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kedudukan putusan lembaga penegak etik penyelenggara pemilu.
Atas dasar itu, DKPP mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur secara lebih jelas batasan upaya hukum terhadap putusannya. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewenangan DKPP tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik hukum.
Ketiga agenda tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR RI dalam merumuskan desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan. Bagi DKPP, pembenahan organisasi, pendidikan etika, dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Penguatan tersebut juga dipandang sebagai salah satu langkah mempersiapkan kelembagaan menghadapi Pemilu 2029, sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar