
Jadwal Lengkap Pembahasan RUU Pemilu 2026: KPU, Bawaslu, MK hingga Akademisi Dilibatkan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
- schedule 4 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Siribee.com – Komisi II DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemilu, melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, parlemen telah menyusun rangkaian agenda pembahasan hingga Desember 2026 dengan melibatkan pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, akademisi, partai politik, masyarakat sipil hingga kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
Agenda tersebut tidak hanya berisi pembahasan internal, sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat dijadwalkan memberikan masukan langsung mengenai desain pemilu, kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum, pembiayaan, hingga penerapan sistem digital.
QUICK READ: Highlight Agenda Panja RUU Pemilu 2026
- 29 Sept – 8 Okt: Pembentukan Panja dan Rapat dengan BKD.
- 2 – 3 Nov: RDP dengan Kemendagri, DKPP, KPU, dan Bawaslu.
- 4 – 5 Nov: Kunjungan ke MK dan MA.
- 10 – 12 Nov: RDP dengan Perguruan Tinggi (Wilayah Barat, Tengah, Timur) dan Masyarakat Sipil.
- 17 Nov: RDP dengan KPK & ICW (Tema: Pemilu Bersih).
- 19 Nov – 5 Des: Kunjungan Kerja ke 6 Provinsi.
- 2 Des: RDP dengan Ormas Keagamaan (NU, Muhammadiyah, dll).
- 14 – 23 Des: Finalisasi Naskah Akademik dan Draft RUU.
Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan dinamika Rapat Paripurna DPR RI
Penyelenggara Pemilu Jadi Salah Satu Fokus
Tahap awal pembahasan dimulai dengan rapat internal Komisi II pada 29 September untuk pembentukan Panja, agenda kemudian berlanjut dengan penyusunan jadwal kerja dan pembahasan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan RUU Pemilu.
Memasuki November, pembahasan mulai melibatkan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemilu.
Pada 2 November, Komisi II menjadwalkan rapat kerja dan RDP dengan Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada hari yang sama, Panja juga akan menggelar RDP dengan KPU dengan mengundang ketua KPU provinsi seluruh Indonesia.
Sehari berselang, 3 November, giliran Bawaslu yang dijadwalkan memberikan masukan, Ketua Bawaslu provinsi dari seluruh Indonesia juga akan diundang dalam agenda tersebut.
Keterlibatan jajaran penyelenggara hingga tingkat provinsi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan, pengalaman KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tahapan pemilu dapat menjadi bahan evaluasi terhadap persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan sebelumnya.
Dari MK dan MA hingga Kampus
Panja kemudian memperluas pembahasan ke aspek hukum dan akademik, pada 4–12 November, agenda konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dijadwalkan berlangsung.
Pada periode yang sama, Panja juga akan menyerap pandangan dari sejumlah perguruan tinggi, beberapa kampus yang dijadwalkan terlibat antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Padang.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga dijadwalkan memberikan masukan pada 12 November.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU tidak hanya diarahkan pada persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyentuh aspek hukum, akademik dan perspektif masyarakat sipil.
Kelompok Rentan hingga Partai Nonparlemen
Memasuki paruh kedua November, ruang partisipasi diperluas kepada kelompok masyarakat dengan kepentingan khusus dalam pemilu.
Pada 16 November, Panja menjadwalkan RDPU dengan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, sehari kemudian, pembahasan dilanjutkan bersama KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW), antara lain mengenai desain pemilu yang bersih dan pembiayaan pemilu.
Panja juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada 19–21 November ke Sumatera Utara, Bali dan Sulawesi Selatan.
Agenda penyerapan aspirasi berlanjut pada awal Desember. Pada 1 Desember, Panja akan menggelar RDP dengan partai politik nonparlemen. Sehari kemudian, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangan.
Digitalisasi Pemilu Masuk Pembahasan
Memasuki Desember, pembahasan diarahkan pada sejumlah isu yang lebih spesifik. Pada 7 Desember, Panja dijadwalkan menggelar RDPU dengan BRIN, CSIS dan AIPJ.
Sehari setelahnya, agenda dilanjutkan dengan pakar filsafat dan kebudayaan, termasuk Prof. Franz Magnis-Suseno.
Isu penegakan hukum pemilu juga mendapat agenda tersendiri pada 9 Desember, sementara penerapan sistem digital pemilu dijadwalkan dibahas dalam RDPU pada 14 Desember.
Masuknya digitalisasi dalam agenda khusus menjadi salah satu bagian yang menarik dalam rangkaian pembahasan. Perkembangan teknologi telah semakin bersinggungan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengelolaan data hingga penggunaan sistem digital dalam berbagai tahapan
Masuk Tahap Finalisasi
Setelah rangkaian rapat, konsultasi, kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi, Panja dijadwalkan memasuki tahap penyusunan dan finalisasi Naskah Akademik serta draf RUU Pemilu.
Tahapan internal tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14–23 Desember 2026.
Dengan demikian, agenda Panja hingga akhir tahun tidak hanya menjadi rangkaian rapat legislatif, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji berbagai gagasan tentang arah penyelenggaraan pemilu mendatang.
Masukan dari penyelenggara pemilu, pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, partai politik dan masyarakat sipil akan menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum RUU Pemilu memasuki tahapan legislasi berikutnya
Catatan: Jadwal dan agenda rapat Komisi II DPR RI dapat berubah menyesuaikan agenda Rapat Paripurna DPR RI maupun keputusan Komisi II DPR RI.

- Editor: Redaksi

Saat ini belum ada komentar