Dari 1999 ke 2024, Suara Tak Sah Terus Berulang di Aceh: Alarm untuk Pemilu 2029

Pemilu 2029 dan Kesempatan Memutus Pola

Pemilu 2029 masih beberapa tahun di depan, justru karena itu, evaluasi terhadap suara tidak sah memiliki ruang yang cukup untuk dilakukan secara serius.

Tidak semua suara tidak sah dapat dicegah, kesalahan dalam memberikan tanda merupakan bagian yang mungkin terjadi dalam setiap pemungutan suara. Namun, ketika persoalan tersebut terus terlihat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, evaluasinya tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan siapa yang keliru.

Pertanyaan yang lebih berguna adalah bagian mana yang masih bisa diperbaiki. Pendidikan pemilih menjadi salah satu titik penting.

Sosialisasi tidak cukup hanya berisi jadwal pemilu, tahapan atau ajakan menggunakan hak pilih. Pemilih perlu memperoleh gambaran yang konkret mengenai apa yang akan mereka hadapi di TPS.

Simulasi dapat menjadi salah satu cara, masyarakat perlu melihat secara langsung seperti apa surat suara yang digunakan, bagaimana memberikan tanda, serta contoh kondisi yang menyebabkan suara dinyatakan tidak sah, cara penyampaian pun perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat.

Pada hari pemungutan suara, pemilih tidak membawa buku peraturan ke dalam bilik, yang dibawa adalah pemahaman yang mereka peroleh sebelum datang ke TPS.

Karena itu, kualitas informasi jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya materi sosialisasi.

Hal yang sama berlaku bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemahaman mengenai kriteria suara sah dan tidak sah harus seragam. Perbedaan pemahaman di tingkat TPS berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses penghitungan.

Kondisi tempat pemungutan suara juga tidak bisa dilepaskan dari pembahasan, antrean, keterbatasan waktu, kondisi fisik pemilih, usia lanjut, kebutuhan pendampingan maupun kondisi surat suara dapat memengaruhi pengalaman seseorang ketika menggunakan hak pilih.

Artinya, mengurangi suara tidak sah membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Bukan sekadar menambah baliho atau memperbanyak pesan sosialisasi, melainkan memastikan informasi tersebut benar-benar membantu seseorang ketika berhadapan dengan surat suara.

Alarm bagi Penyelenggara dan Pembuat Kebijakan

Data suara tidak sah di Aceh pada akhirnya membawa persoalan yang lebih besar, bagaimana memastikan desain pemilu tetap dapat dipahami oleh masyarakat.

Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar pula beban informasi yang harus dipikul pemilih, ini bukan berarti seluruh sistem harus disederhanakan. Namun, dari sudut pandang warga, setiap tambahan pilihan membutuhkan penjelasan yang lebih baik.

Dsain surat suara, pendidikan pemilih, simulasi pemungutan, pembekalan petugas TPS hingga mekanisme penghitungan semestinya tidak dipandang sebagai bagian yang terpisah, semuanya berada dalam satu rantai.

Ujungnya sama, memastikan keputusan seorang warga di dalam bilik suara tidak berhenti sebagai tanda pada selembar kertas, tetapi benar-benar tercatat sebagai pilihan yang sah.

Pada saat yang sama, jumlah suara tidak sah tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa hasil pemilu kehilangan legitimasi. Kesimpulan semacam itu membutuhkan indikator dan kajian yang jauh lebih luas.

Namun, menganggap 231.716 suara tidak sah sebagai angka biasa juga tidak cukup.

Angka itu merupakan bagian dari pengalaman ratusan ribu pemilih Aceh dalam menjalankan hak politiknya.

Jika persoalan serupa kembali muncul pada Pemilu 2029, maka perdebatan tentang partisipasi tidak boleh berhenti pada berapa banyak warga yang datang ke TPS.

Ukuran berikutnya adalah berapa banyak dari mereka yang berhasil menggunakan hak pilihnya secara benar dan tercatat sebagai suara sah.

Pemilu yang demokratis bukan hanya soal tingginya angka kehadiran.

Demokrasi juga diuji pada saat seorang warga berdiri di dalam bilik suara, berhadapan dengan surat suara, lalu berusaha memastikan pilihannya tidak keliru.

Data Aceh sejak 1999 hingga 2024 memberi pesan yang cukup terang, suara tidak sah bukan persoalan baru dan bukan pula semata-mata kesalahan teknis yang selesai setelah penghitungan.

Ia adalah cermin dari seberapa mudah atau sulitnya sistem pemilu dipahami oleh orang yang menjadi pemilik hak suara.

Dari 1999 hingga 2024, suara tidak sah terus muncul dalam pemilu di Aceh. Menjelang 2029, catatan ini semestinya menjadi bahan evaluasi agar pilihan warga di bilik suara benar-benar dihitung sebagai suara.