Pertaruhan Elektoral Jokowi Menuju Senayan 2029

Selembar kartu anggota partai ternyata bisa menyimpan cerita panjang. Ketika Joko Widodo memperlihatkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bandung, akhir September lalu, perhatian publik kembali tertuju kepadanya. Peristiwa itu tampak sederhana. Namun, di baliknya tersimpan pertaruhan politik yang tidak kecil. Setelah sepuluh tahun memimpin negeri ini, masih seberapa kuatkah pengaruh Jokowi ketika kekuasaan negara tidak lagi berada di tangannya?

Pertanyaan itu menarik karena mengandung ironi. Pada Pemilu 2024, ketika Jokowi masih menjadi presiden, PSI hanya memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen suara sah nasional. Jutaan suara memang bukan jumlah kecil. Namun, perolehan itu belum cukup membawa PSI melewati ambang batas parlemen empat persen.

Partai yang dikenal dekat dengan Jokowi justru gagal memasuki Senayan. Jika ketika masih berkuasa saja hasilnya demikian, bagaimana nasib PSI pada 2029?

Setelah Tak Lagi Presiden

Kini keadaan sudah berubah. Jokowi bukan lagi presiden. Kursi kekuasaan telah ditempati Prabowo Subianto. Kewenangan menentukan menteri, mengangkat pejabat, dan mengendalikan pemerintahan berada di tangan presiden yang baru. Jokowi tentu masih mempunyai pengaruh. Namun, pengaruh tanpa kekuasaan formal merupakan cerita lain.

Perubahan itu mulai terasa dalam susunan pemerintahan. Sejumlah pejabat yang dahulu bekerja bersama Jokowi telah meninggalkan kursinya. Kabinet mengalami perombakan. Jabatan strategis berganti pemegang. Bahkan, posisi Kapolri pun telah mengalami pergantian. Semua berlangsung dalam kewenangan Presiden Prabowo. Sebuah kenyataan yang wajar dalam pergantian pemerintahan, tetapi tetap mempunyai arti politik

Tentu, pergantian pejabat tidak selalu berarti penyingkiran orang-orang lama. Presiden berhak memilih pembantunya sendiri. Namun, ketika orang berganti, hubungan kekuasaan pun ikut berubah. Akses yang dahulu terbuka belum tentu masih selebar sebelumnya. Begitu pula daya tawar politik. Kekuasaan mempunyai lingkarannya sendiri. Mereka yang pernah berada di dalamnya belum tentu selamanya memperoleh tempat yang sama.\

Secara demikian, Jokowi justru semakin dekat dengan PSI. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, putranya sendiri, kini menjadi salah satu tempat bagi kelanjutan kiprah politiknya. Namun, pertanyaan lama belum terjawab. Jika nama besar Jokowi belum berhasil mengantar PSI ke Senayan ketika ia masih menjadi presiden, apa yang akan menjadi kekuatan pembeda pada 2029?

Jokowi tentu mempunyai pengalaman politik yang tidak sedikit. Dua kali memenangi pemilihan presiden bukan perkara mudah. Jaringan relawan juga terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, pengalaman memenangkan dirinya sendiri tidak otomatis dapat digunakan untuk memenangkan sebuah partai. Pemilih mempunyai pertimbangan berbeda. Mereka bisa menyukai tokohnya, tetapi belum tentu memilih partainya.

Terlebih Jokowi kini membawa warisan politik yang tidak seluruhnya bebas dari perdebatan. Persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali menjadi perhatian. Dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya dipersoalkan. Perdebatan tersebut memperoleh perhatian baru setelah pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang semula dianggap selesai ternyata kembali memenuhi ruang publik.

Gibran memang masih menjabat sebagai wakil presiden. Tidak ada putusan yang membatalkan kedudukannya. Namun, sebagian kalangan terus mempersoalkan proses pencalonannya. Bahkan, muncul kembali desakan pemakzulan. Tentu, pemberhentian wakil presiden mempunyai jalan konstitusional tersendiri.

Perdebatan politik tidak dapat menggantikan prosedur itu. Namun, polemik yang berkepanjangan menunjukkan bahwa selesainya suatu perkara hukum belum tentu mengakhiri pertanyaan masyarakat

Bagi Jokowi, keadaan ini menambah kerumitan. Gibran adalah putranya. Kaesang, yang memimpin PSI, juga putranya. Hubungan keluarga itu membuat perjalanan politik keduanya kerap dikaitkan dengan nama Jokowi. Bukan berarti seluruh persoalan mereka menjadi tanggung jawab hukum sang ayah. Namun, dalam politik, penilaian masyarakat sering bergerak melampaui batas hubungan formal. Reputasi seorang tokoh tidak selalu dapat dipisahkan dari perjalanan politik keluarganya.

Di sinilah Jokowi menghadapi keadaan yang berbeda dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Dahulu, pengaruh politiknya berjalan bersama kekuasaan pemerintahan. Kini, ia harus menjaga pengaruh di luar kekuasaan itu.

Pada saat yang sama, sejumlah keputusan masa lalu masih diperdebatkan. Apakah keadaan tersebut akan mengubah pilihan pemilih? Belum tentu. Namun, pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan nama besar.

Ada yang berpendapat Jokowi justru lebih leluasa bergerak setelah tidak menjadi presiden. Ia dapat mendatangi daerah, menemui relawan, dan membangun jaringan politik.