Selasa, 17 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Madani » Blang Padang: Antara Sejarah Wakaf, Militer dan Kepentingan Publik

Blang Padang: Antara Sejarah Wakaf, Militer dan Kepentingan Publik

  • account_circle Muhammad Yusuf
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • schedule 3 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Oleh: Tgk. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Pd.
— Dosen Fisip Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh

Blang Padang merupakan salah satu ruang terbuka paling dikenal di Banda Aceh. Letaknya yang berada di pusat kota membuat kawasan ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

Setiap hari, masyarakat datang untuk berolahraga, berjalan santai, berkumpul, mengikuti kegiatan pemerintahan, hingga menghadiri berbagai acara. Bagi sebagian orang, Blang Padang mungkin hanya dikenal sebagai lapangan luas di jantung ibu kota Provinsi Aceh.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tanah tersebut menyimpan sejarah yang jauh lebih panjang.

Di balik fungsi Blang Padang sebagai ruang publik terdapat sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, tradisi wakaf, kolonialisme Belanda, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perjalanan institusi militer, hingga perdebatan mengenai status tanah pada masa sekarang.

Yang paling penting, sejumlah sumber sejarah dan dokumen yang ditelusuri Pemerintah Aceh menunjukkan adanya hubungan kuat antara Blang Padang dengan tanah yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman.

Karena itu, Blang Padang tidak semata-mata dapat dilihat sebagai lapangan. Ia juga merupakan bagian dari sejarah wakaf dan perjalanan peradaban Aceh.

Untuk memahami hubungan Blang Padang dengan Masjid Raya Baiturrahman, sejarahnya perlu ditarik kembali ke masa Kesultanan Aceh Darussalam.

Pada masa tersebut, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid juga menjadi pusat kehidupan sosial, pendidikan, pemerintahan dan kebudayaan masyarakat.

Karena itu, keberadaan tanah yang menopang kebutuhan masjid menjadi bagian penting dari sistem sosial Kesultanan Aceh.

Dalam tradisi Aceh dikenal tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu istilah yang muncul dalam sumber sejarah adalah oemong sara.

Tanah semacam itu memiliki fungsi berbeda dengan tanah milik pribadi. Hasil yang diperoleh dari tanah digunakan untuk mendukung kebutuhan keagamaan dan kepentingan sosial yang telah ditetapkan.

Dalam konteks inilah nama Blang Padang muncul dalam penelusuran sejarah.

Sejumlah sumber menyebut Blang Padang bersama kawasan Blang Punge sebagai tanah yang berkaitan dengan kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.

Nama Sultan Iskandar Muda dalam Sejarah Blang Padang

Salah satu tokoh yang tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sejarah tanah tersebut adalah Sultan Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Muda memerintah Kesultanan Aceh Darussalam pada 1607-1636. Masa pemerintahannya sering dipandang sebagai salah satu periode penting dalam perkembangan politik, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan Aceh.

Dalam penelusuran Pemerintah Aceh, tanah Blang Padang disebut sebagai bagian dari tanah yang diwakafkan Sultan Iskandar Muda untuk kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

Artinya, jika merujuk pada sumber dan dokumen sejarah tersebut, keberadaan Blang Padang tidak berdiri sendiri. Ada hubungan historis antara tanah tersebut dengan keberlangsungan Masjid Raya Baiturrahman.

Hubungan inilah yang kemudian menjadi dasar penting dalam upaya mengembalikan pembahasan Blang Padang pada konteks sejarah wakaf.

Salah satu sumber yang banyak dibicarakan dalam persoalan ini adalah karya K.F.H. Van Langen, pejabat kolonial Belanda yang menulis mengenai Aceh pada akhir abad ke-19.

Catatan Van Langen menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai struktur pemerintahan dan kehidupan sosial Aceh pada masa tersebut.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Penulis: Muhammad Yusuf
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polemik PKPU 19/2023, Bagaimana Aturan Pencalonan Presiden Dibahas?

    Polemik PKPU 19/2023, Bagaimana Aturan Pencalonan Presiden Dibahas?

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Nuzul Fahmi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 kembali menjadi perhatian. Sorotan tertuju pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian persyaratan bukti kelulusan sekolah […]

  • Pemakzulan Gubernur hingga Bupati, Begini Mekanismenya

    Pemakzulan Gubernur hingga Bupati, Begini Mekanismenya

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Pemakzulan kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota merupakan proses pemberhentian dari jabatan sebelum masa tugas berakhir. Di Indonesia, aturan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Prosesnya tidak bisa […]

  • MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Apa Dampaknya?

    MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran, Apa Dampaknya?

    • calendar_month Sabtu, 31 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan surat penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi […]

  • Hati sebagai Basis Peradaban: Perspektif Etika Islam

    Hati sebagai Basis Peradaban: Perspektif Etika Islam

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Tgk. Muhammad Yusuf, S.Ag, M.Pd. — Dosen Fisip Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh Dalam sejarah manusia, peradaban sering dipahami sebagai kemajuan lahiriah ditandai oleh kemegahan kota, teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Namun, ada satu peradaban yang […]

  • Pemilu 1955: Tonggak Awal Demokrasi Elektoral Indonesia

    Pemilu 1955: Tonggak Awal Demokrasi Elektoral Indonesia

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Sepuluh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional. Pemilu 1955 menjadi momentum penting ketika rakyat diberi kesempatan menentukan wakilnya melalui mekanisme pemungutan suara. Namun, Pemilu 1955 bukan sekadar cerita tentang siapa yang […]

  • Sejarah KIP Aceh: Menjaga Suara di Tanah yang Pernah Berkonflik

    Sejarah KIP Aceh: Menjaga Suara di Tanah yang Pernah Berkonflik

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 214
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Oleh: Yusri Razali — Komisioner KIP Banda Aceh Berbicara tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berarti berbicara tentang lebih dari sekadar lembaga penyelenggara pemilu atau pilkada, di dalamnya ada dinamika, tantangan dan perjalanan panjang menjaga demokrasi tetap berjalan di […]

expand_less