Selasa, 17 Nov 2026
light_mode
Trending
Beranda » Madani » Blang Padang: Antara Sejarah Wakaf, Militer dan Kepentingan Publik

Blang Padang: Antara Sejarah Wakaf, Militer dan Kepentingan Publik

  • account_circle Muhammad Yusuf
  • calendar_month Sabtu, 22 Agt 2026
  • schedule 4 menit baca
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

Akademisi Universitas Syiah Kuala, Jafar, menyebut buku Van Langen sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menelusuri sejarah status tanah Blang Padang.

Menurut penjelasannya, dalam catatan tersebut Blang Padang dan Blang Punge disebut sebagai tanah yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman.

Dokumen tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hubungan Blang Padang dengan Masjid Raya bukan hanya muncul dalam perdebatan masa kini.

Setidaknya, terdapat catatan tertulis dari masa kolonial yang menggambarkan keberadaan tanah yang dikaitkan dengan kepentingan Masjid Raya.

Bagi sebuah penelitian sejarah, sumber semacam ini tentu perlu dibaca bersama dokumen lainnya. Namun, keberadaannya memberikan pijakan penting untuk menelusuri asal-usul tanah Blang Padang.

Dalam konteks Islam, wakaf memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kepemilikan tanah.

Ketika suatu tanah diwakafkan, terdapat tujuan yang melekat pada tanah tersebut. Tanah tidak lagi semata-mata dilihat dari siapa yang menguasai secara fisik, tetapi juga untuk apa tanah tersebut diperuntukkan.

Karena itu, jika Blang Padang memang merupakan bagian dari tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, maka persoalannya tidak berhenti pada sertifikat atau penguasaan fisik, ada amanah yang melekat di dalamnya.

Amanah tersebut berkaitan dengan tujuan awal tanah, yakni mendukung kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Raya Baiturrahman. Inilah yang membuat pembahasan Blang Padang memiliki dimensi yang berbeda dengan sengketa tanah biasa.

Perjalanan sejarah kemudian mengubah wajah Blang Padang, kawasan yang pada masa lalu berkaitan dengan sistem tanah dan kehidupan masyarakat Kesultanan Aceh berkembang menjadi ruang terbuka yang memiliki fungsi lebih luas.

Ketika Banda Aceh memasuki era kolonial, tata ruang kota mengalami perubahan, kawasan-kawasan strategis digunakan untuk kepentingan pemerintahan, militer dan aktivitas publik.

Blang Padang kemudian dikenal sebagai lapangan yang memiliki posisi penting di tengah kota, perubahan fungsi tersebut berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Namun, perubahan fungsi tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai asal-usul tanah. Sebuah tanah dapat digunakan untuk kepentingan berbeda pada periode berbeda, sementara sejarah awal peruntukannya tetap menjadi bagian yang perlu ditelusuri.

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Blang Padang memasuki babak sejarah berikutnya, kawasan tersebut memiliki posisi strategis dalam perkembangan keamanan dan pertahanan di Aceh.

Dalam penjelasan TNI Angkatan Darat pada 2025, Blang Padang disebut pernah digunakan oleh Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai tempat pemusatan pasukan pada masa awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

BKR sendiri merupakan organisasi keamanan yang dibentuk pada masa awal Republik Indonesia sebelum berkembang menjadi struktur pertahanan yang lebih terorganisasi.

Penggunaan Blang Padang oleh BKR menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi perjuangan di Aceh.

Lapangan terbuka di pusat kota memungkinkan mobilisasi dan pengumpulan pasukan dalam jumlah besar.

Sejarah ini kemudian berkembang hingga kawasan Blang Padang memiliki hubungan dengan institusi militer Indonesia.

Di sinilah pembahasan Blang Padang menjadi menarik, sejarah mencatat adanya penggunaan kawasan oleh institusi militer. Sementara sumber-sumber sejarah lainnya menunjukkan hubungan Blang Padang dengan tanah yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman.

Dua fakta tersebut tidak harus dipertentangkan, penggunaan tanah oleh suatu institusi pada suatu masa merupakan bagian dari sejarah pemanfaatannya. Sementara asal-usul dan tujuan awal tanah merupakan persoalan lain yang harus ditelusuri melalui dokumen.

Dengan demikian, sejarah penggunaan Blang Padang oleh militer tidak dengan sendirinya menghapus sejarah wakaf.

Begitu pula klaim sejarah mengenai wakaf harus tetap dibuktikan melalui sumber sejarah, dokumen pertanahan dan mekanisme hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah membaca seluruh perjalanan tersebut sebagai satu rangkaian sejarah.

Tsunami 26 Desember 2004 menjadi titik balik bagi Banda Aceh, kota ini mengalami kehancuran besar. Namun, Blang Padang tetap menjadi salah satu ruang yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat.

Pasca tsunami, aktivitas masyarakat perlahan kembali tumbuh. Blang Padang menjadi ruang terbuka yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pada periode inilah pembahasan mengenai pengelolaan kawasan kembali mendapatkan perhatian

Pemerintah Aceh kemudian menelusuri kembali sejarah tanah Blang Padang dan menemukan sejumlah dokumen yang dianggap memperkuat hubungan kawasan tersebut dengan wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Pada Juni 2025, Pemerintah Aceh membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat, Gubernur Aceh mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia yang salah satu substansinya berkaitan dengan penyelesaian tanah yang diklaim sebagai wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Dalam penjelasan Pemerintah Aceh, berdasarkan penelusuran terhadap dokumen sejarah dan arsip Belanda, Blang Padang bersama tanah di Blang Punge dikaitkan dengan wakaf Sultan Iskandar Muda untuk kemakmuran, kemaslahatan dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh melihat persoalan Blang Padang bukan hanya dari perspektif penggunaan tanah saat ini, tetapi juga dari sejarah asal-usulnya.

Apresiasi

Jika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.

  • Penulis: Muhammad Yusuf
  • Editor: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemikiran Politik Syiah Kuala, Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan di Aceh photo_camera 5

    Pemikiran Politik Syiah Kuala, Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan di Aceh

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Yusri Razali
    • visibility 161
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Syiah Kuala kemudian dipercaya menduduki jabatan Qadhi Malikul Adil, posisi penting dalam struktur hukum Kesultanan Aceh. Tanggung jawab tersebut membuatnya berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Ia bukan penguasa yang memegang takhta, tetapi menjadi salah satu figur keagamaan dan hukum […]

  • Tgk. Muhammad Ali Irsyad: Ulama Falak yang Menginspirasi

    Tgk. Muhammad Ali Irsyad: Ulama Falak yang Menginspirasi

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Berikut adalah profil singkat Abuya Teungku H. Muhammad Ali Irsyad, yang dikenal sebagai ahli ilmu falak dan pendiri Dayah (Pesantren) Darussa’adah di Pidie, Aceh. Sekilas Tentang Muhammad Ali Irsyad: Nama panggilan: Abu Teupin Raya Tempat & Tahun Lahir: Desa Kayee Jatoe, Kemukiman […]

  • Jejak Biaya Pemilu Indonesia

    Jejak Biaya Pemilu Indonesia

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Infografis JEJAK BIAYAPEMILU INDONESIA Perjalanan 13 Pemilu Nasional: Dari sistem pemilihan pertama hingga demokrasi elektoral modern. 1955 — 2024 13 PEMILU NASIONAL Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, Indonesia mengalami perubahan dalam sistem pemilihan, jabatan yang dipilih rakyat, jumlah […]

  • Ingin Perbaiki Nama di KTP? Ini Langkah Resmi yang Harus Dilalui 5.52 Play Button

    Ingin Perbaiki Nama di KTP? Ini Langkah Resmi yang Harus Dilalui

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›Siribee.com – Mengganti atau memperbaiki nama di KTP di Indonesia harus melalui prosedur hukum terlebih dahulu, karena data di KTP mengikuti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Berikut langkah-langkahnya: 1. Ajukan Perubahan Nama di Pengadilan Dasar hukum: UU Administrasi Kependudukan […]

  • Pemilu 1955: Ketika Rakyat Indonesia Pertama Kali Mencoblos

    Pemilu 1955: Ketika Rakyat Indonesia Pertama Kali Mencoblos

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi › Siribee.com – Pemilu 1955 menjadi tonggak awal demokrasi elektoral Indonesia, ketika untuk pertama kalinya rakyat memilih wakilnya melalui pemilu nasional. Pemungutan suara berlangsung dua tahap, yakni untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota Konstituante pada 15 Desember […]

  • Gibran Datangi Gedung MPR, Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres

    Gibran Datangi Gedung MPR, Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 253
    • 0Komentar

    ApresiasiJika artikel ini bermanfaat, traktir kami secangkir kopi untuk mendukung konten dan jurnalisme positif.Traktir Kopi ›JAKARTA, Siribee.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kedatangan Gibran menjadi perkembangan baru dalam dinamika politik nasional menyusul polemik yang berkembang […]

expand_less