Komisi II DPR Akui Kesulitan Masukkan 22 Putusan MK ke dalam RUU Pemilu

JAKARTA, Siribee.com – Komisi II DPR RI menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah menerjemahkan 22 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam rumusan norma baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan, proses pengakomodasian putusan MK tersebut tidak sederhana. Sebab, sejumlah putusan tidak hanya berkaitan dengan regulasi kepemiluan, tetapi juga bersinggungan dengan beberapa undang-undang lainnya.

Hal itu disampaikan Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Pemilu, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilaporkan Kompas.com.

Menurut Dede, putusan-putusan MK tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar dapat diterjemahkan menjadi ketentuan hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Beberapa regulasi yang turut bersinggungan di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sejumlah Isu Krusial dalam RUU Pemilu

Di luar persoalan harmonisasi regulasi, Komisi II DPR juga dihadapkan pada sejumlah isu mendasar yang akan menentukan arah sistem kepemiluan Indonesia ke depan.

Pembahasan tersebut mencakup ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ketentuan presidential threshold, hingga perubahan desain keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Salah satu putusan yang menjadi perhatian ialah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam regulasi mendatang perlu disesuaikan dengan putusan tersebut.

Persoalan lainnya berkaitan dengan parliamentary threshold. Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

MK juga memberikan sejumlah pedoman dalam merumuskan ketentuan baru. Di antaranya, pengaturan harus memiliki dasar yang rasional, memperhatikan proporsionalitas sistem pemilu, mengurangi jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi, serta tetap mendorong penyederhanaan partai politik.

Perubahan tersebut juga harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR.

DPR Libatkan Akademisi dan Masyarakat Sipil

Dalam proses penyusunan RUU Pemilu, Komisi II DPR menyatakan membuka ruang partisipasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Dede meminta kalangan guru besar dan akademisi memberikan pandangan serta gagasan mengenai berbagai persoalan kepemiluan yang perlu diatur dalam undang-undang mendatang.

Masukan tersebut diharapkan dapat membantu DPR merumuskan pilihan kebijakan yang dapat mengakomodasi putusan MK sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

Penyusunan regulasi baru ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kerangka hukum Pemilu 2029. Sejumlah ketentuan yang telah diputuskan MK membutuhkan tindak lanjut melalui perubahan undang-undang agar memiliki landasan pengaturan yang jelas.

Dengan banyaknya putusan yang harus diakomodasi serta luasnya materi yang dibahas, penyusunan RUU Pemilu tidak hanya berkaitan dengan perubahan sejumlah pasal, tetapi juga penataan kembali berbagai aspek sistem pemilu di Indonesia.