Alat Sit Up Portable
Rp162.000Rp87.900-46%
Klik di sini untuk melihat produkNur Hidayat Sardini, Sosok di Balik Awal Perjalanan Bawaslu RI
- account_circle Yusri Razali
- calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
- schedule 2 menit baca
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Apresiasi
Dari pengawasan menuju kepercayaan publik
Di sinilah nilai penting sejarah Bawaslu bagi demokrasi dapat ditemukan.
Pemilu yang demokratis bukan hanya ditentukan oleh tersedianya tempat pemungutan suara atau banyaknya peserta yang ikut bertarung. Demokrasi juga membutuhkan kepercayaan bahwa kompetisi berlangsung dalam koridor aturan yang sama.
Ketika masyarakat melihat adanya mekanisme pengawasan, laporan dapat disampaikan, dugaan pelanggaran dapat diperiksa dan sengketa memiliki jalur penyelesaian, kepercayaan terhadap proses pemilu dapat dibangun.
Dalam konteks itu, lembaga pengawas mempunyai hubungan langsung dengan kualitas demokrasi.
Bawaslu kemudian berkembang jauh setelah periode pertama kepemimpinan Nur Hidayat Sardini. UU Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kelembagaan pengawas di tingkat provinsi. Sementara UU Nomor 7 Tahun 2017 kembali memperluas dan mempertegas kewenangan Bawaslu dalam sistem penegakan hukum pemilu.
Perubahan tersebut memperlihatkan satu pola, fondasi kelembagaan yang dibangun pada awal perjalanan terus mengalami penyempurnaan melalui regulasi dan pengalaman penyelenggaraan pemilu.
Pengawasan pemilu pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai pemilik suara.
Pemilih bukan sekadar orang yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi, memahami tahapan pemilu dan mengetahui bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran.
Karena itu, pendidikan pemilih memiliki posisi penting dalam ekosistem pengawasan.
Masyarakat yang memahami aturan pemilu akan lebih mudah mengenali praktik yang tidak sesuai ketentuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mengetahui hak dan prosedurnya akan lebih sulit berpartisipasi dalam menjaga kualitas pemilu.
Dalam perspektif ini, sejarah awal Bawaslu memberikan pelajaran bahwa demokrasi membutuhkan institusi sekaligus warga yang memahami aturan mainnya.
Pengawasan yang kuat membutuhkan lembaga yang profesional. Tetapi lembaga pengawas juga membutuhkan masyarakat yang kritis, sadar hak dan memahami bagaimana proses pemilu berlangsung.
- Penulis: Yusri Razali
- Editor: Redaksi
Saat ini belum ada komentar