Lupa Kata Sandi
Lupa Kata Sandi?
Masukkan email yang digunakan saat mendaftar. Jika email terdaftar, kami akan mengirim tautan pengaturan ulang yang berlaku selama satu jam.
Masukkan email yang digunakan saat mendaftar. Jika email terdaftar, kami akan mengirim tautan pengaturan ulang yang berlaku selama satu jam.
Siribee.com » Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat. Hal itu disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan […]
Oleh: Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. — Pengajar Pemilu FISIP Undip; Ketua Bawaslu RI 2008–2011; Anggota DKPP RI 2012–2017. Selasa malam, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengakhiri perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tetapi, putusan itu belum sepenuhnya mengakhiri persoalan konstitusional yang muncul di baliknya. Dalam Putusan Nomor […]
Siribee.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, putusan ini menarik perhatian karena di satu sisi MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. […]
Siribee.com » Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2022–2024, Hasyim Asy’ari menjelaskan posisi KPU dalam polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Hasyim menegaskan, surat penyetaraan pendidikan tersebut bukan diterbitkan oleh KPU. Kewenangan untuk menerbitkan dokumen penyetaraan pendidikan berada pada kementerian yang membidangi urusan pendidikan. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Kamis, 8 Oktober […]
Siribee.com » Jakarta – Komisi II DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemilu, melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu, parlemen telah menyusun rangkaian agenda pembahasan hingga Desember 2026 dengan melibatkan pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, akademisi, partai politik, masyarakat sipil hingga kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Agenda tersebut tidak hanya berisi pembahasan […]
