MK
MK Terbitkan PMK Baru, Sengketa Pilpres 2024 Masuk Persidangan
- calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
- visibility 77
- 0Komentar
JAKARTA, Siribee.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. Sebagaimana tercantum dalam situs resmi Mahkamah Konstitusi, PMK Nomor 1 Tahun 2026 secara khusus mengatur mekanisme penanganan […]
Keterwakilan Perempuan 30 Persen di KPU: Antara Afirmasi dan Meritokrasi
- calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
- visibility 128
- 0Komentar
Siribee.com » Jakarta – Pemerintah menilai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu perlu berjalan beriringan dengan prinsip meritokrasi. Target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen tidak semestinya mengesampingkan kompetensi, integritas, independensi dan profesionalitas calon penyelenggara pemilu. Pandangan tersebut disampaikan pemerintah dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 […]
MK Tegaskan Pemilu dan Pilkada 2029 Dipisah, Revisi UU Jadi Pekerjaan Mendesak
- calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
- visibility 66
- 0Komentar
JAKARTA, Siribee.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai 2029 telah memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan secara terpisah. Penegasan tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi DPR dan Pemerintah agar segera menuntaskan perubahan regulasi sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Sebagaimana dilansir oleh situs mkri.id, penegasan itu muncul dalam Putusan Nomor 256/PUU-XXIV/2026 yang […]
Demokrasi Lokal Tetap di Tangan Rakyat: MK Pertahankan Pilkada Langsung
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
- visibility 38
- 0Komentar
Siribee.com » Jakarta – Di tengah berbagai wacana mengenai arah demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan satu prinsip penting, rakyat tetap menjadi pihak yang menentukan pemimpin daerahnya secara langsung. Melalui putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6), MK menyatakan permohonan yang menginginkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dapat diterima. Artinya, sistem pemilihan gubernur, bupati dan wali […]
