MK Tegaskan Pemilu dan Pilkada 2029 Dipisah, Revisi UU Jadi Pekerjaan Mendesak

Siribee.com » Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai 2029 telah memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan secara terpisah. Penegasan tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi DPR dan Pemerintah agar segera menuntaskan perubahan regulasi sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Sebagaimana dilansir oleh situs mkri.id, penegasan itu muncul dalam Putusan Nomor 256/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pada Rabu, 12 Agustus 2026. Dalam putusan tersebut, MK menolak seluruh permohonan uji materi terkait sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

MK berpandangan bahwa Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah secara tegas memberikan pemaknaan baru terhadap keserentakan pemilu dan bersifat mengikat sejak diucapkan pada 26 Juni 2025. Dengan demikian, mulai Pemilu 2029, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD diselenggarakan secara terpisah dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan anggota DPRD.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangan hukum MK menekankan bahwa kepastian mengenai pemisahan tersebut telah cukup jelas. Karena itu, belum selesainya revisi undang-undang tidak menjadi alasan bagi Mahkamah untuk kembali merumuskan tafsir baru atas norma yang sebelumnya telah diputuskan.

Nilai penting dari putusan terbaru ini bukan sekadar penegasan mengenai jadwal pemilu. MK secara tidak langsung juga mengingatkan pembentuk undang-undang bahwa waktu untuk menyesuaikan kerangka hukum semakin terbatas.

Tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan aturan yang berlaku dapat dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, DPR dan Pemerintah perlu segera menyelaraskan UU Pemilu dan UU Pilkada dengan putusan MK agar penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dalam menyiapkan seluruh tahapan.

Kepastian regulasi menjadi krusial, mulai dari penyusunan peraturan teknis oleh KPU, pemutakhiran data pemilih, penataan tahapan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Semakin lama perubahan undang-undang tertunda, semakin sempit pula waktu yang tersedia untuk melakukan persiapan secara matang.

MK sendiri menilai tidak diperlukan lagi penetapan tenggat baru sebagaimana diminta para pemohon. Menurut Mahkamah, fakta bahwa pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah harus mulai diterapkan pada 2029 sudah menjadi batas yang cukup jelas bagi pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan seluruh perubahan regulasi yang diperlukan.

Pemisahan Pemilu dan Pilkada juga membawa konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar perubahan jadwal pencoblosan. Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, partai politik, hingga pemilih harus menyesuaikan diri dengan desain baru sistem elektoral.

Bagi penyelenggara, model baru ini membuka kebutuhan untuk merancang ulang tahapan dan sinkronisasi berbagai agenda politik. Sementara bagi pemilih, pemisahan pemilu berpotensi mengurangi kompleksitas pemungutan suara yang selama ini terjadi ketika sejumlah jenis pemilihan digelar secara bersamaan.

Di sisi lain, pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada pembentuk undang-undang. Sebab, putusan MK telah memberikan arah konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan yang rinci, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif.

Dalam putusan tersebut, MK juga menolak anggapan bahwa belum berubahnya teks sejumlah pasal undang-undang telah menciptakan dua norma yang saling bertentangan. Mahkamah menegaskan hanya ada satu pemaknaan yang berlaku, yakni norma-norma tersebut sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dengan putusan terbaru ini, arah penyelenggaraan demokrasi elektoral menuju 2029 semakin jelas: Pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan. Kini, tantangan utamanya bukan lagi mencari kepastian mengenai model yang akan digunakan, melainkan memastikan seluruh perangkat hukum dan teknis selesai disiapkan sebelum tahapan Pemilu 2029 berjalan.