Rudini, Jenderal yang Menjadi Ketua KPU Pertama di Era Reformasi

Jenderal TNI (Purn.) H. Rudini

Siribee.com » Jenderal TNI (Purn) H. Rudini bukan sekadar nama yang tercatat sebagai Ketua KPU pertama. Ia berada di titik penting ketika Indonesia sedang mengubah cara menyelenggarakan pemilu dari model yang sangat lekat dengan pemerintah menuju lembaga penyelenggara yang secara bertahap dibangun lebih mandiri.

Ada masa ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menjadi lembaga seperti yang dikenal masyarakat sekarang. Belum ada desain kelembagaan dengan tujuh komisioner hasil seleksi terbuka seperti saat ini. Belum ada Bawaslu dan DKPP dalam konstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu sebagaimana dikenal sekarang. 

Bahkan, pada periode awalnya, KPU masih berisi wakil partai politik dan pemerintah. Di tengah fase transisi itulah Rudini muncul sebagai figur penting.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Menteri Dalam Negeri itu dipercaya menjadi Ketua KPU pertama pada 1999, ketika Indonesia tengah memasuki babak baru setelah runtuhnya Orde Baru.

Posisi tersebut menjadikan Rudini bagian dari sejarah awal terbentuknya KPU sekaligus salah satu figur yang berada di balik penyelenggaraan Pemilu 1999, pemilu yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. KPU mencatat periode kepemimpinan Rudini berlangsung pada 1999-2001.

Sebelum memasuki dunia kepemiluan, Rudini memiliki perjalanan panjang di militer dan pemerintahan.

Kariernya berkembang hingga mencapai posisi strategis sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1981 dan kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1983. Setelah meninggalkan jabatan militer, Rudini masuk ke pemerintahan dan dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri pada 1988.

Pengalaman sebagai Mendagri kemudian mempertemukannya dengan urusan penyelenggaraan pemilu dalam sistem lama. Pada masa itu, Menteri Dalam Negeri juga berkaitan erat dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU), institusi penyelenggara pemilu sebelum lahirnya KPU.

KPU Kabupaten Temanggung mencatat Rudini pernah mengemban posisi sebagai Ketua LPU ketika menjadi Mendagri dan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 1992.

Pengalaman ini penting untuk memahami mengapa sosok Rudini kemudian berada dalam lingkaran sejarah perubahan penyelenggaraan pemilu.

Ia mengenal sistem lama dari dalam, sebelum kemudian dipercaya memimpin lembaga baru yang lahir di tengah tuntutan perubahan politik.

Ketika LPU Berganti Menjadi KPU

Lahirnya KPU tidak dapat dipisahkan dari suasana politik setelah Reformasi 1998. Selama Orde Baru, penyelenggaraan pemilu berada dalam struktur yang berbeda. LPU memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintah. 

Ketua dan sekretaris LPU secara ex officio berasal dari lingkungan pemerintahan, sementara struktur penyelenggara di daerah juga sangat terkait dengan birokrasi. Reformasi kemudian membawa tuntutan perubahan.

Pemilu tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda rutin lima tahunan, tetapi sebagai instrumen penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan memastikan pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme demokratis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan KPU. JDIH KPU mencatat UU tersebut menetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dengan komposisi anggota yang terdiri atas wakil partai politik peserta pemilu dan wakil pemerintah.

KPU kemudian dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu 1999. Dalam struktur awal tersebut, Rudini dipercaya menjadi ketua.

Ada hal penting yang sering luput ketika membicarakan sejarah Rudini. KPU 1999 tidak sama dengan KPU hari ini. KPU generasi pertama masih menggunakan model keanggotaan yang melibatkan partai politik dan pemerintah.

Kajian yang diterbitkan dalam Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia menyebut KPU 1999 menganut model keanggotaan multi partai dengan keterlibatan unsur pemerintah. Rudini tercatat sebagai Ketua KPU, sementara anggota lainnya berasal dari 48 partai politik peserta pemilu dan lima orang unsur pemerintah.

KPU sendiri mencatat bahwa penyelenggara Pemilu 1999 terdiri atas KPU di tingkat pusat dan berbagai perangkat penyelenggara di daerah, termasuk PPI, PPD I, PPD II, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan perangkat lainnya. Artinya, sejak awal KPU sudah menghadapi pekerjaan yang sangat besar.

Indonesia sedang membangun sistem multi partai baru. Puluhan partai politik harus difasilitasi. Struktur penyelenggara harus bekerja hingga daerah. Pemilih harus dilayani. Surat suara dan logistik harus disiapkan. Penghitungan suara harus dilakukan. Dan seluruh proses itu berlangsung dalam situasi politik yang masih sangat cair.

Di situlah tantangan kepemimpinan Rudini memperoleh maknanya.

Pemilu 1999: Ujian Pertama

Pemilu 1999 digelar pada 7 Juni 1999. Pemilu tersebut diikuti 48 partai politik, jumlah yang menunjukkan betapa drastis perubahan lanskap politik Indonesia setelah Reformasi.

Jika pada masa sebelumnya kompetisi politik berada dalam ruang yang sangat terbatas, Pemilu 1999 membuka ruang yang jauh lebih luas bagi partai politik untuk berkompetisi memperoleh dukungan rakyat.

KPU mencatat Pemilu 1999 sebagai pemilu yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999, dengan KPU sebagai badan penyelenggara yang dibentuk untuk melaksanakan pemilu tersebut.

Bagi Rudini, ini bukan sekadar menjalankan agenda pemilu. Ia memimpin lembaga yang untuk pertama kalinya harus membangun legitimasi di tengah masyarakat yang baru saja mengalami perubahan politik besar. Pemilu menjadi ujian bukan hanya bagi partai politik, tetapi juga bagi penyelenggaranya.

Apakah proses pemilu dapat berlangsung tertib Apakah seluruh peserta mendapatkan perlakuan yang setara? Apakah suara rakyat dapat dihitung dan dikonversi menjadi hasil politik secara sah? Dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat dapat mempercayai penyelenggara pemilu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari persoalan besar yang harus dijawab oleh KPU generasi pertama.

Salah satu nilai penting dari sejarah Rudini justru terletak pada kenyataan bahwa KPU tidak langsung lahir dalam bentuk yang sempurna. Kelembagaan KPU mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

KPU periode 1999-2001 masih memungkinkan keanggotaan yang berasal dari partai politik. Setelah lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2000, ketentuan mengenai keanggotaan KPU bergerak menuju model nonpartisan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi bukan sistem yang selesai hanya karena sebuah lembaga telah dibentuk. Demokrasi membutuhkan proses belajar.

Pemilu pertama setelah Reformasi memberikan pengalaman yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi pembentukan kelembagaan pemilu berikutnya.

Dengan perspektif tersebut, sejarah Rudini tidak seharusnya hanya dibaca sebagai cerita tentang siapa ketua pertama KPU.

Lebih jauh, kisah itu memperlihatkan bagaimana sebuah negara belajar membangun institusi demokrasi melalui pengalaman konkret.

Dari LPU ke KPU: Perubahan Cara Pandang

Perubahan dari LPU menuju KPU juga memiliki makna yang lebih besar daripada pergantian nama lembaga.

LPU merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat dekat dengan pemerintah. Sementara itu, kelahiran KPU merupakan bagian dari tuntutan Reformasi untuk membangun penyelenggaraan pemilu yang lebih kredibel dan memperoleh kepercayaan publik.

Karena itu, Rudini berada pada sebuah persimpangan sejarah. Ia datang dari sistem pemerintahan sebelumnya, tetapi dipercaya memimpin lembaga yang lahir dari tuntutan perubahan.

Di sinilah sosok Rudini menjadi menarik. Ia bukan figur yang muncul dari ruang politik baru pasca-Reformasi. Ia adalah bagian dari generasi elite negara yang telah berkarier panjang di militer dan pemerintahan.

Namun, pada fase berikutnya, ia dipercaya untuk memimpin lembaga yang menjadi salah satu instrumen penting demokratisasi.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa transisi demokrasi Indonesia tidak berlangsung dengan memutus seluruh figur dan institusi lama secara seketika.

Sebaliknya, perubahan terjadi melalui proses yang kompleks, sebagian sistem lama ditinggalkan, sebagian pengalaman lama digunakan dan institusi baru dibangun secara bertahap.

Rudini wafat di Jakarta pada 21 Januari 2006 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. KPU mencatat perjalanan hidupnya sebagai bagian dari sejarah tokoh yang pernah memimpin lembaga penyelenggara pemilu pertama pada era Reformasi.

Tetapi warisan Rudini tidak berhenti pada catatan bahwa ia pernah menjadi Ketua KPU.

Warisan itu berada pada sebuah fase sejarah ketika Indonesia mulai mencari bentuk baru dalam mengelola kompetisi politik.

Pemilu 1999 menunjukkan bahwa membuka ruang demokrasi saja tidak cukup. Demokrasi membutuhkan institusi yang mampu mengelola kompetisi secara tertib.

Partai politik membutuhkan penyelenggara yang dapat dipercaya. Pemilih membutuhkan jaminan bahwa suaranya dihitung. Peserta pemilu membutuhkan aturan main yang jelas. Dan negara membutuhkan lembaga yang mampu menjalankan proses tersebut tanpa kehilangan legitimasi.

Semua kebutuhan itu kemudian berkembang menjadi tuntutan terhadap profesionalitas, independensi, integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. KPU hari ini merupakan hasil dari perjalanan panjang tersebut.

Jika ditarik ke konteks penyelenggaraan pemilu saat ini, ada beberapa pelajaran yang dapat dibaca dari perjalanan Rudini.

1. Memimpin di masa transisi membutuhkan kemampuan membaca perubahan

Rudini memimpin KPU ketika Indonesia sedang berubah secara politik.

Situasi seperti itu membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu membaca dinamika masyarakat dan politik.

Penyelenggara pemilu bekerja dalam ruang yang selalu berubah. Karena itu, kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan prinsip merupakan kualitas penting.

2. Legitimasi tidak hanya lahir dari aturan

Sebuah lembaga dapat dibentuk melalui undang-undang, tetapi kepercayaan masyarakat tidak otomatis muncul hanya karena lembaga tersebut memiliki dasar hukum. Legitimasi harus dibangun melalui kerja.

Setiap tahapan pemilu menjadi kesempatan bagi penyelenggara untuk membuktikan bahwa mereka bekerja secara adil, terbuka dan bertanggung jawab.

3. Kelembagaan pemilu harus terus belajar

Perubahan KPU dari periode pertama hingga sekarang memperlihatkan bahwa desain kelembagaan tidak bersifat final.

Model keanggotaan, mekanisme seleksi, hubungan kelembagaan, sistem pengawasan dan regulasi pemilu terus mengalami perubahan.

Artinya, memperkuat demokrasi juga berarti memperkuat kemampuan lembaga untuk belajar dari pengalaman.

4. Integritas adalah modal utama penyelenggara

Seberapa baik sistem pemilu dirancang, hasilnya tetap sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankannya.

Karena itu, integritas penyelenggara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pemilu.

Dalam konteks modern, pelajaran tersebut semakin penting karena penyelenggara tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga tekanan politik, disinformasi, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Rudini dan Pertanyaan untuk KPU Hari Ini

Sejarah Rudini pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas. Jika KPU pertama dibentuk untuk menjawab kebutuhan demokrasi pasca-Reformasi, tantangan apa yang harus dijawab KPU generasi sekarang?

Pertanyaannya tentu berbeda.

Pada 1999, tantangannya adalah membangun penyelenggaraan pemilu dalam suasana transisi politik dan multipartai.

Hari ini, tantangannya jauh lebih kompleks: menjaga integritas penyelenggara, memperkuat transparansi, mengelola teknologi informasi, menghadapi disinformasi, meningkatkan kualitas data pemilih, memastikan akses kelompok rentan, memperkuat profesionalitas jajaran ad hoc, serta menjaga kepercayaan publik terhadap setiap tahapan pemilu.

Namun ada satu benang merah yang tetap sama, pemilu tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga penyelenggara yang dipercaya. Itulah nilai paling relevan dari sejarah Rudini.

Ia memimpin KPU ketika lembaga tersebut bahkan belum memiliki bentuk kelembagaan seperti sekarang. Dari pengalaman itu, Indonesia kemudian terus memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilunya.

Menyebut Rudini sebagai Ketua KPU pertama memang benar secara sejarah. Namun, jika berhenti pada sebutan tersebut, cerita tentang dirinya menjadi terlalu sederhana. Rudini adalah bagian dari jembatan sejarah.

Di satu sisi, ia memiliki latar belakang panjang sebagai perwira militer dan pejabat pemerintahan. Di sisi lain, ia dipercaya memimpin lembaga yang menjadi salah satu fondasi penting dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.

Ia berada pada masa ketika Indonesia sedang belajar bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. 

Demokrasi membutuhkan institusi, membutuhkan aturan, membutuhkan penyelenggara yang dipercaya dan membutuhkan kemampuan untuk terus memperbaiki diri.

KPU yang berdiri pada 1999 memang bukan KPU yang dikenal masyarakat sekarang. Tetapi tanpa pengalaman awal tersebut, sulit membayangkan perjalanan panjang pembentukan kelembagaan pemilu Indonesia sampai pada bentuknya hari ini.

Karena itu, ketika sejarah KPU dibuka dari halaman pertama, nama Rudini menjadi salah satu nama yang tidak dapat dilewatkan.

Ia adalah Ketua KPU pertama, tetapi makna historisnya jauh lebih besar, Rudini memimpin sebuah lembaga yang sedang belajar menjadi bagian dari wajah baru demokrasi Indonesia.