Kamus Pemilu
10
Pilkada
Pilkada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.
UU Pilkada
Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hasil pemilihan, dan sengketa.
Bakal Calon
Orang yang memenuhi persyaratan awal untuk diajukan sebagai calon dalam Pemilihan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.
Calon Gubernur
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Gubernur.
Calon Wakil Gubernur
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Calon Bupati
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Bupati.
Calon Wakil Bupati
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Calon Wali Kota
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Wali Kota.
Calon Wakil Wali Kota
Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Pasangan Calon Kepala Daerah
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan untuk mengikuti Pemilihan.
Calon Perseorangan
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan melalui jalur perseorangan, tanpa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Partai Politik Pengusul
Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan.
Gabungan Partai Politik
Gabungan dua atau lebih partai politik yang bersama-sama mengusulkan pasangan calon dalam Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarat Pencalonan
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan untuk mengajukan pasangan calon.
Syarat Calon
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat ditetapkan sebagai calon.
Dukungan Calon Perseorangan
Dukungan penduduk yang memenuhi ketentuan jumlah, sebaran, dan persyaratan administrasi sebagai dasar pencalonan melalui jalur perseorangan.
Pendaftaran Pasangan Calon
Tahapan penerimaan dan penelitian dokumen pasangan calon yang diajukan untuk mengikuti Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan KPU.
Verifikasi Administrasi Calon
Penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan pasangan calon sesuai ketentuan.
Verifikasi Faktual
Pemeriksaan secara langsung untuk memastikan kebenaran dukungan calon perseorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon yang dilakukan sesuai ketentuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon.
Penetapan Pasangan Calon
Penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan.
Nomor Urut Pasangan Calon
Nomor yang diperoleh setiap pasangan calon melalui mekanisme yang ditetapkan KPU sebagai identitas dalam surat suara dan tahapan Pemilihan.
Calon Tunggal
Kondisi ketika dalam suatu Pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon
Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kolom Kosong
Pilihan pada surat suara dalam Pemilihan dengan satu pasangan calon yang tidak memuat gambar pasangan calon.
Kotak Kosong
Sebutan yang umum digunakan untuk pilihan pada surat suara dalam Pemilihan dengan satu pasangan calon selain gambar pasangan calon.
Debat Publik
Kegiatan yang mempertemukan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program serta menjawab pertanyaan sesuai ketentuan Pemilihan.
Visi dan Misi Pasangan Calon
Rumusan arah, tujuan, dan program yang disampaikan pasangan calon sebagai bagian dari pencalonan dan kampanye dalam Pemilihan.
Petahana
Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sedang atau pernah menduduki jabatan dan mengikuti Pemilihan kembali sesuai ketentuan.
Penjabat Kepala Daerah
Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah sampai terpilih dan dilantiknya kepala daerah definitif sesuai ketentuan.
Penjabat Gubernur
Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjabat Bupati
Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjabat Wali Kota
Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan Serentak
Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Pemungutan suara yang diulang pada TPS tertentu karena keadaan yang memenuhi alasan dan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh hukum.
Pemungutan Suara Lanjutan
Pemungutan suara yang dilanjutkan karena tahapan pemungutan suara mengalami gangguan atau terhenti sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemungutan Suara Susulan
Pemungutan suara yang dilaksanakan setelah jadwal yang ditentukan karena kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan Hasil Pemilihan
Penetapan hasil perolehan suara Pemilihan oleh KPU sesuai ketentuan setelah seluruh proses rekapitulasi dan tahapan terkait selesai.
Pasangan Calon Terpilih
Pasangan calon yang memperoleh suara sesuai ketentuan dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih berdasarkan hasil Pemilihan.
Kepala Daerah Terpilih
Gubernur, Bupati, atau Wali Kota yang ditetapkan terpilih berdasarkan hasil Pemilihan sesuai ketentuan hukum.
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan terpilih bersama pasangan calon berdasarkan hasil Pemilihan.
Perselisihan Hasil Pemilihan
Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dan diperiksa sesuai kewenangan lembaga peradilan yang ditentukan hukum.
Ambang Batas Perselisihan Hasil Pemilihan
Batas persentase atau selisih perolehan suara yang menjadi salah satu ketentuan dalam pengajuan perselisihan hasil Pemilihan sesuai hukum yang berlaku.
Pelanggaran Administratif Pemilihan
Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administratif penyelenggaraan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindak Pidana Pemilihan
Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sengketa Pemilihan
Perselisihan yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai jenis, objek, dan mekanisme penyelesaian yang diatur hukum.
