Qurrata Aini dan Demokrasi yang Dihadirkan Lewat Pelayanan Publik

Siribee.com » Demokrasi sering kali dibicarakan dalam konteks pemilu, partisipasi politik dan pergantian kepemimpinan. Namun, bagi masyarakat demokrasi juga memiliki wajah yang jauh lebih dekat ketika mereka mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Gagasan itu dapat dilihat dari capaian Puskesmas Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Fasilitas kesehatan tersebut menerima Seva Paramahita Award 2026 sebagai Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Tingkat Kantor Cabang Banda Aceh kategori puskesmas.

Penghargaan dari BPJS Kesehatan itu diberikan dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan Tahun 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh, Selasa, (15/9/2026).

Di tengah capaian tersebut, sosok dr. Qurrata Aini, M.K.M., Kepala Puskesmas Batoh, menjadi bagian penting yang menarik perhatian, ia hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Bagi seorang kepala puskesmas, penghargaan tentu bukan semata hasil kerja seorang pemimpin, ada tenaga kesehatan, petugas administrasi dan seluruh jajaran yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun, kepemimpinan tetap memiliki peran penting dalam menentukan arah kerja sebuah organisasi pelayanan.

Di tempat seperti puskesmas, kepemimpinan tidak cukup diukur dari kemampuan mengelola administrasi, seorang pemimpin harus mampu memastikan bahwa pelayanan berjalan baik, petugas bekerja dengan tanggung jawab dan masyarakat mendapatkan haknya sebagai pengguna layanan.

Di situlah kualitas kepemimpinan diuji, Puskesmas Batoh menjadi salah satu dari tiga puskesmas di Kota Banda Aceh yang menerima penghargaan tersebut dari 11 puskesmas yang ada, dua lainnya adalah Puskesmas Kuta Alam dan Puskesmas Lampulo.

Capaian itu menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan dedikasi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP., M.Si, kehadiran unsur pemerintah daerah sekaligus memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan kerja kolaboratif, bukan hanya tanggung jawab satu institusi.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pelayanan sebenarnya sederhana. Apakah mereka dilayani dengan baik? Apakah mereka mendapatkan informasi yang jelas? Apakah mereka diperlakukan secara adil? Dan yang tidak kalah penting, apakah mereka merasa dihargai ketika datang membutuhkan pelayanan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu pada akhirnya berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kepada institusi publik tidak terbentuk dalam satu hari, ia tumbuh dari pengalaman yang berulang. Pelayanan yang cepat, ramah, adil dan bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan, sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat membuat masyarakat semakin jauh dari institusi yang seharusnya mereka percaya.

Dalam konteks inilah pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang kuat dengan demokrasi.

Demokrasi bukan hanya soal bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, tetapi juga bagaimana pemerintah dan institusi publik menjalankan tanggung jawab setelah memperoleh mandat. Warga negara bukan sekadar pemilih dalam pemilu, mereka juga merupakan penerima hak dan pengguna layanan publik.

Karena itu, demokrasi yang dirasakan masyarakat tidak selalu hadir dalam ruang politik, ia bisa hadir di loket pelayanan, ruang pemeriksaan, ruang konsultasi bahkan dalam cara seorang petugas menyapa pasien.

Kepemimpinan seperti yang dibutuhkan di puskesmas pada akhirnya bukan hanya soal mencapai target organisasi. Lebih dari itu, pemimpin harus mampu membangun budaya pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani dengan baik.

Penghargaan yang diterima Puskesmas Batoh menjadi salah satu penanda bahwa upaya tersebut mendapat apresiasi. Namun, penghargaan bukanlah akhir dari perjalanan.

Justru setelah penghargaan diterima, tantangannya menjadi lebih besar, kualitas pelayanan harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sebab, masyarakat tidak menilai sebuah institusi hanya dari penghargaan yang terpajang di dinding, tetapi dari pengalaman mereka ketika datang dan membutuhkan pelayanan.

Di situlah kepemimpinan Qurrata Aini dan jajaran Puskesmas Batoh akan terus diuji.

Pada akhirnya, demokrasi yang baik membutuhkan pelayanan publik yang baik, dan pelayanan publik yang baik membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa setiap warga yang datang bukan sekadar pasien atau pengguna layanan, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan secara layak dan manusiawi.

Dari tempat-tempat sederhana seperti puskesmas, kepercayaan terhadap institusi publik dibangun, dari kepercayaan itulah salah satu fondasi demokrasi tumbuh.