Suara Rakyat dalam Perspektif Islam

Siribee.com » Demokrasi sering kali berhenti pada satu angka, berapa suara yang diperoleh. Setelah suara dihitung, pemenang diumumkan dan jabatan dibagi, seolah-olah urusan rakyat telah selesai, padahal tidak.

Dalam perspektif Islam, suara rakyat bukan sekadar angka dalam kotak suara. Di dalamnya ada amanah, harapan, sekaligus tanggung jawabd, oleh karena itu, persoalan demokrasi sesungguhnya bukan hanya bagaimana suara rakyat diperoleh, tetapi bagaimana suara itu dihormati setelah kekuasaan berada di tangan mereka yang terpilih.

Al-Qur’an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan di antara manusia dilakukan dengan adil (QS. An-Nisa: 58). Prinsip ini terasa sederhana, tetapi justru sering menjadi tantangan terbesar dalam praktik kekuasaan.

Jabatan mudah dipahami sebagai prestise, fasilitas, dan kewenangan, padahal Islam menempatkannya sebagai amanah.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang penguasa, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.

Pesan tersebut seharusnya membuat kita melihat pemilu dari sudut yang lebih luas, pemilu bukan garis akhir bagi rakyat dan bukan tiket bebas bagi pemimpin. Pemilu adalah awal dari sebuah pertanggungjawaban.

Dalam konteks ini, kritik tidak semestinya selalu dianggap sebagai bentuk perlawanan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga amanah kekuasaan.

Sebaliknya, rakyat juga tidak boleh menjadikan kebebasan bersuara sebagai alasan untuk menyebarkan fitnah, kebencian atau informasi yang belum terbukti kebenarannya. Islam mengajarkan pentingnya tabayun sebelum menerima dan menyebarkan sebuah kabar.

Prinsip musyawarah yang disebut dalam Al-Qur’an (QS. Asy-Syura: 38) juga memberi pelajaran penting. Kekuasaan yang sehat bukan kekuasaan yang hanya pandai berbicara, tetapi juga mau mendengar.

Mendengar rakyat tidak berarti pemerintah harus mengikuti semua keinginan masyarakat, namun, pemerintah harus menyediakan ruang agar suara yang berbeda dapat disampaikan dan dipertimbangkan secara wajar. Di situlah musyawarah memperoleh maknanya.

Begitu pula rakyat, memilih pemimpin bukan sekadar memilih orang yang paling populer, paling banyak memasang baliho atau paling sering muncul di ruang publik. Pilihan seharusnya lahir dari pertimbangan yang bertanggung jawab.

Sebab ketika suara telah diberikan, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh pemilih, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Demokrasi memang menggunakan suara terbanyak sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan. Namun Islam mengingatkan bahwa banyaknya suara tidak dengan sendirinya menjadi ukuran kebenaran, keadilan tetap menjadi prinsip yang harus dijaga.

Di sinilah demokrasi membutuhkan etika.

Rakyat perlu menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab, pemimpin perlu menggunakan kekuasaan dengan amanah. Keduanya membutuhkan kejujuran, keadilan dan kesediaan untuk mendengar.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya dapat diukur dari seberapa lancar pemilu dilaksanakan atau seberapa tinggi partisipasi pemilih. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting, setelah rakyat memberikan suaranya, apakah suara itu benar-benar didengar?

Dalam perspektif Islam, suara rakyat adalah amanah. Ketika diberikan, ia harus dipertanggungjawabkan, ketika diterima oleh seorang pemimpin, ia juga harus dipertanggungjawabkan.

Jabatan mungkin memiliki batas waktu, kekuasaan bisa berganti, tetapi amanah rakyat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah tidak mengenal masa jabatan.