Data Pemilu 2029 Bisa Jadi Sasaran Peretas, Bawaslu Mulai Perkuat Pertahanan Digital

Siribee.com » Jakarta – Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, semakin banyak aktivitas yang bergantung pada sistem digital, semakin besar pula kebutuhan untuk melindungi data dan infrastruktur informasi dari ancaman siber.

Memasuki persiapan Pemilu 2029, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai memperkuat aspek keamanan digital melalui sinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagaimana dirilis oleh Bawaslu RI melalui laman resminya, penguatan keamanan digital tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mengantisipasi berbagai risiko siber yang dapat mengganggu kerja pengawasan pemilu.

Langkah ini menjadi relevan karena data dan sistem informasi semakin penting dalam mendukung aktivitas kelembagaan. Gangguan terhadap sistem maupun kebocoran informasi tidak hanya berpotensi menghambat pekerjaan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai keamanan digital tidak dapat dipisahkan dari tata kelola lembaga. Perlindungan terhadap data dan informasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas institusi.

“Keamanan digital merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, serta perlindungan data dan informasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu,” kata Bagja dalam kegiatan Sinergi Bawaslu dan BSSN Memperkuat Keamanan Digital dalam Tata Kelola Pengawasan Pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ancaman siber sendiri tidak selalu berbentuk serangan langsung terhadap sistem. Pencurian kredensial, akses tanpa izin, kebocoran informasi, hingga kelalaian pengguna dapat menjadi pintu masuk bagi gangguan keamanan.

Karena itu, membangun sistem pertahanan digital tidak cukup dilakukan setelah terjadi insiden. Upaya pencegahan dan kesiapan menghadapi risiko perlu dibangun jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.

Kerja sama dengan BSSN menjadi salah satu langkah Bawaslu untuk memperkuat kemampuan tersebut. Sinergi antarlembaga diperlukan karena ancaman di ruang digital dapat berkembang dengan cepat dan melampaui batas organisasi.

Di balik sistem keamanan digital, terdapat faktor manusia yang tidak kalah penting. Perangkat dan teknologi yang semakin canggih tetap memiliki celah apabila orang yang menggunakannya tidak memiliki kesadaran terhadap keamanan informasi.

Bagja mengingatkan bahwa penguatan teknologi harus dibarengi dengan pembentukan budaya keamanan di lingkungan kerja.

“Sekuat apa pun sistem dan teknologi yang kita bangun, apabila tidak diikuti dengan kesadaran dan budaya keamanan dari seluruh SDM, maka tetap akan terdapat ruang kerentanan,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penting dalam menghadapi Pemilu 2029. Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab bagian teknologi informasi, tetapi perlu menjadi kebiasaan seluruh jajaran yang memiliki akses terhadap sistem dan informasi kelembagaan.

Dengan demikian, keamanan siber perlu ditempatkan sebagai bagian dari kesiapan pemilu, bukan sekadar persoalan teknis internal.

Bagi publik, upaya tersebut pada akhirnya berkaitan dengan satu hal yang lebih besar, yakni kepercayaan terhadap proses demokrasi. Ketika data dan sistem yang mendukung pengawasan pemilu terlindungi dengan baik, risiko gangguan dapat ditekan dan kerja kelembagaan dapat berjalan lebih aman.

Kegiatan sinergi Bawaslu dan BSSN tersebut diikuti jajaran BSSN, pejabat struktural Bawaslu RI, serta jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Persiapan menghadapi Pemilu 2029 pun tidak hanya membutuhkan kesiapan regulasi, personel, dan tahapan. Di tengah semakin digitalnya penyelenggaraan pemilu, kemampuan melindungi data dan membangun budaya keamanan informasi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengawasan dan kepercayaan publik.