Negara Monarki Absolut, Arab Saudi Juga Menyelenggarakan Pemilu

Negara yang dikenal sebagai monarki absolut tersebut ternyata pernah menyelenggarakan pemilihan umum. Warga Arab Saudi dapat memberikan suara dalam pemilihan anggota dewan kota atau municipal councils. Bahkan, sejak 2015, perempuan juga memperoleh hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut.

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami, pemilu di Arab Saudi bukanlah pemilu nasional untuk memilih raja atau membentuk parlemen seperti di Indonesia.

Di sinilah letak perbedaan mendasarnya. Arab Saudi tetap menjalankan sistem kerajaan, sementara mekanisme pemilihan digunakan secara terbatas pada pemerintahan lokal.

Secara hukum, sistem pemerintahan Arab Saudi ditegaskan sebagai monarki. Basic Law of Governance atau hukum dasar pemerintahan menyebut bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Arab Saudi adalah kerajaan dan kekuasaan berada dalam garis keturunan Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, pendiri negara modern tersebut.

Hukum dasar itu juga menyatakan bahwa pemerintahan Arab Saudi didasarkan pada keadilan, syura atau musyawarah, serta persamaan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan kerangka tersebut, pemilu bukan mekanisme utama untuk menentukan siapa yang menjadi kepala negara.

Raja tidak dipilih melalui pemungutan suara rakyat. Bahkan, posisi raja dan struktur pemerintahan nasional tetap berada dalam sistem monarki.

Karena itu, menyebut Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pemilu tidak berarti negara tersebut menggunakan model demokrasi elektoral seperti Indonesia.

Sejarah pemilu Arab Saudi modern berkaitan erat dengan pemilihan dewan kota. Pemilu lokal pertama digelar pada 2005. Pemilihan berikutnya berlangsung pada 2011, sementara pemilu 2015 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya perempuan diperbolehkan ikut memilih dan menjadi kandidat.

Pemilihan tersebut mencakup ratusan dewan kota di berbagai wilayah Arab Saudi.

Dalam pemilu 2015, terdapat 284 dewan kota dengan total 3.159 kursi. Sebanyak dua pertiga atau 2.106 kursi diperebutkan melalui pemungutan suara, sedangkan sepertiga lainnya diisi melalui penunjukan.

Komposisi tersebut menunjukkan karakter khas sistem politik Arab Saudi. Masyarakat memang diberikan kesempatan memilih wakil di tingkat lokal, tetapi mekanisme penunjukan tetap menjadi bagian dari struktur pemerintahan.

Salah satu alasan pemilu 2015 mendapat perhatian besar dunia adalah keterlibatan perempuan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi, perempuan dapat menggunakan hak pilih sekaligus mencalonkan diri dalam pemilihan dewan kota. Sekitar 130.000 perempuan terdaftar sebagai pemilih, sementara hampir 1.000 perempuan maju sebagai kandidat.

Hasilnya juga cukup mengejutkan.

Sejumlah perempuan berhasil memenangkan kursi dewan kota. Arab News melaporkan sebanyak 19 perempuan terpilih dalam pemilu tersebut.

Salah satu nama yang mencatat sejarah adalah Salma bint Hizab al-Oteibi, yang terpilih menjadi anggota dewan kota di wilayah Makkah. Kemenangannya menjadi simbol penting karena pemilu tersebut merupakan pemilihan pertama yang memberikan hak pilih dan hak pencalonan kepada perempuan Saudi.

Namun, partisipasi perempuan ketika itu belum berarti bahwa sistem politik Arab Saudi berubah menjadi sistem demokrasi penuh. Pemilu tersebut tetap berada dalam ruang pemerintahan lokal dengan kewenangan yang terbatas.

Ini bagian yang sering terlewat ketika membahas pemilu Arab Saudi.

Dewan kota bukan lembaga legislatif nasional seperti DPR di Indonesia. Perannya berkaitan dengan persoalan pemerintahan dan pelayanan di tingkat lokal.

Dalam konteks tersebut, dewan kota dapat membahas berbagai kebutuhan masyarakat seperti fasilitas umum, pembangunan lokal, jalan, kebersihan, taman, serta persoalan pelayanan publik lainnya. Pada saat pemilu 2015, media internasional juga mencatat bahwa kewenangan dewan kota relatif terbatas dan tidak mencakup pengambilan keputusan politik nasional.

Artinya, suara rakyat memang digunakan untuk menentukan sebagian anggota lembaga lokal, tetapi ruang kewenangannya tidak sama dengan parlemen yang memiliki kekuasaan legislasi nasional.

Hal ini penting karena sering terjadi kesalahpahaman ketika istilah “pemilu Arab Saudi” dipahami seolah-olah rakyat memilih pemerintahan nasional.

Jika ingin memahami sistem politik Arab Saudi, perhatian tidak cukup diarahkan kepada pemilu dewan kota. Ada lembaga penting bernama Majelis Syura atau Syura Council.

Majelis Syura memiliki fungsi konsultatif dalam sistem pemerintahan Arab Saudi. Namun, anggotanya tidak dipilih melalui pemilu nasional.

Menurut aturan resmi Arab Saudi, anggota Majelis Syura dipilih oleh raja dari kalangan yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian.

Ini menjadi salah satu pembeda paling jelas antara Arab Saudi dan Indonesia.

Di Indonesia, rakyat memilih anggota DPR dan DPD melalui pemilu. Sementara di Arab Saudi, Majelis Syura tidak terbentuk melalui mekanisme pemilihan rakyat secara nasional.

Karena itu, keberadaan Majelis Syura tidak dapat disamakan begitu saja dengan parlemen hasil pemilu di negara demokrasi elektoral.

Pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya apakah Arab Saudi memiliki pemilu, tetapi mengapa negara monarki menyediakan ruang pemilihan bagi masyarakat?

Pemilihan dewan kota dapat dipahami sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam urusan lokal. Warga diberi kesempatan untuk menentukan sebagian orang yang akan duduk dalam lembaga yang berkaitan dengan persoalan daerah.

Di sinilah pemilu lokal memiliki nilai tersendiri. Pemilu tidak selalu harus dipahami sebagai mekanisme pergantian kepala negara. Dalam konteks Arab Saudi, pemilihan juga dapat dilihat sebagai sarana terbatas untuk memperkenalkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola lokal.

Namun, ruang tersebut tetap berada dalam batas sistem monarki.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara partisipasi politik dan pergantian kekuasaan nasional melalui pemilu.

Arab Saudi memiliki yang pertama dalam ruang tertentu, tetapi tidak menggunakan pemilu sebagai mekanisme utama untuk melakukan yang kedua.

Perbedaan Arab Saudi dan Indonesia terlihat jelas ketika melihat objek yang dipilih.

Di Indonesia, pemilu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD. Pemilu menjadi instrumen utama untuk memberikan mandat politik kepada para pemimpin dan wakil rakyat.

Sementara di Arab Saudi, rakyat tidak memilih raja melalui pemilu. Anggota Majelis Syura juga tidak dipilih melalui pemungutan suara nasional. Pemilihan yang pernah dilakukan terutama berkaitan dengan dewan kota.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah “pemilu” tidak otomatis memiliki makna politik yang sama di setiap negara.

Di Indonesia, pemilu merupakan bagian penting dari sistem demokrasi perwakilan. Di Arab Saudi, pemilihan lokal berlangsung dalam kerangka monarki yang kekuasaan nasionalnya tetap bertumpu pada kerajaan.

Dari sini terdapat satu pelajaran penting dalam memahami sistem politik dunia.

Keberadaan pemilu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan politik ditentukan melalui pemilu.

Sebuah negara dapat memiliki mekanisme pemilihan pada tingkat tertentu, tetapi tetap mempertahankan struktur kekuasaan yang berbeda dari demokrasi elektoral.

Arab Saudi memperlihatkan contoh yang cukup jelas. Negara tersebut menyelenggarakan pemilihan dewan kota, memberikan hak pilih kepada perempuan sejak 2015, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Namun, pada saat yang sama, sistem pemerintahan tetap berbentuk monarki dan lembaga nasional seperti Majelis Syura tidak dipilih melalui pemilu rakyat.

Karena itu, membandingkan Arab Saudi dengan Indonesia tidak cukup hanya dengan pertanyaan “apakah keduanya memiliki pemilu?”

Pertanyaan yang lebih tepat adalah: siapa yang dipilih, untuk jabatan apa, seberapa besar kewenangannya, dan bagaimana kekuasaan nasional dibentuk?

Dari pertanyaan tersebut terlihat perbedaan mendasar kedua negara.

Arab Saudi memiliki pemilihan dalam ruang pemerintahan lokal, tetapi fondasi politiknya tetap monarki. Indonesia, sebaliknya, menjadikan pemilu sebagai mekanisme konstitusional untuk memilih pemimpin nasional dan wakil rakyat.

Jadi, fakta bahwa Arab Saudi pernah menyelenggarakan pemilu bukanlah sebuah kontradiksi dengan statusnya sebagai monarki. Justru di situlah menariknya sistem politik negara tersebut, mekanisme pemilihan dapat berjalan dalam ruang terbatas tanpa menjadikan pemilu sebagai sumber utama pergantian kekuasaan nasional.